beritabernas.com – Meski memahami reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden, namun DPP PDI Perjuangan mempertanyakan alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kebijakan tersebut. Apalagi, keputusan perombakan kabinet itu dilakukan hanya tinggal 2 bulan masa jabatan Presiden Jokowi.
Sejumlah pertanyaan itu dilontarkan pengurus DPP PDI Perjuangan terkait keputusan reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Jokowi pada Senin 19 Agustus 2024. Ada 2 menteri yang diganti yakni Menteri ESDM Arifin Tasrif dan Menkum HAM Yasonna Laoly.
Dalam jumpa pers di Kantor DPP PDI Perjuangan Jakarta, Senin 19 Agustus 2024, Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidajat, mengatakan, PDI Perjuangan memahami bahwa perombakan atau resuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden namun ada beberapa catatan yang perlu disampaikan DPP PDI Perjuangan.
Pertama, apakah pergantian Menkum HAM Yasonna Laoly ada kaitannya dengan keputusan Menkum HAM yang memperpanjang masa jabatan pengurus DPP PDI Perjuangan. Kedua, apakah keputusan itu juga ada kaitannya dengan kehadiran Yasonna Laoly dalam deklarasi Calon Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmajadi oleh DPP PDI Perjuangan.
Selain itu, menurut Djarot Saiful Hidayat, apakah keputusan itu tidak dilandasi etika pemerintahan. Sebab, sebagai pejabat seharusnya tidak melakukan keputusan strategis yang nantinya akan menjadi beban pemerintahan selanjutnya. Dalam hal ini, apakah keputusan itu sudah dibicarakan dengan presiden terpilih Prabowo karena dalam pelantikan menteri baru tidak dihadiri oleh Prabowo.
Keempat, apakah resuffle kabinet ini merupakan upaya Presiden Jokowi untuk mengonsolidasikan kekuatannya untuk mengontrol pemerintahan mendatang. “Meskipun itu hak prerogatif presiden tapi ada etika pemerintahan yang harus dijaga,” kata Djarot Siaful Hidajat.
BACA JUGA:
- Rekaman Suara Jokowi yang Disampaikan Hasto Kristiyanto, Hasil Analisa Roy Suryo: Itu Suara Asli
- Peluncuran Komunitas JALIN sebagai Simbol Baru Persatuan Lintas Iman
Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan DPP PDI Perjuangan Rokhmin Dahuri mengatakan, dasar reshuffle biasanya berbasis kinerja. Sementara kinerja Menkum HAM Yasonna Laoly selama ini is the best. “Kalau dasarnya hanya alasan nepotisme, ini amat berbahaya bagi bangsa,” kata Rokhmin Dahuri yang mendampingi Djarot Saiful Hidajat.
Sementara Wakil Sekjen Bidang Komunikasi Adian Napitupulu mengatakan, ada adagium yang mengatakan bahwa wibawa dari sebuah keputusan bukan lahir dari siapa yang mengambil keputusan itu, tapi lahir dari dasar-dasar pertimbangan keputusan itu diambil. Karena itu, perlu dipertanyakan apa dasar pertimbangan keputusan itu.
“Apakah reshuffle itu bisa mengatasi masalah yang dihadapi bangsa ini? Apakah keputusan itu punya dasar untuk kepentingan rakyat? Sebagai negara demokrasi perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Bila tidak, berarti keputusan itu bersifat subyektif,” kata Adian Napitupulu. (lip)
There is no ads to display, Please add some