Oleh: Andreas Chandra
beritabernas.com – Dalam pidato-pidato dan janji-janji politik, sering terdengar ungkapan bahwa prioritas akan diberikan kepada putra daerah untuk masuk TNI-Polri. Di Kecamatan Air Upas, Kalimantan Barat, harapan ini sering kali dipegang erat oleh generasi muda yang bercita-cita menjadi bagian dari institusi tersebut. Namun, kenyataan berbicara lain: bagi sebagian besar dari mereka, janji ini hanyalah angan-angan yang tak kunjung terwujud.
Air Upas adalah salah satu kecamatan kecil yang dihuni oleh masyarakat dengan latar belakang budaya dan tradisi yang kuat. Generasi mudanya penuh semangat untuk membawa nama baik daerah melalui pengabdian kepada negara. Namun, banyak yang merasa bahwa akses mereka ke institusi seperti TNI dan Polri dihalangi oleh sistem yang tidak transparan dan cenderung berpihak.
Wacana “prioritas untuk putra daerah” sering kali digunakan sebagai alat retorika untuk menarik simpati masyarakat. Sayangnya, dalam pelaksanaannya, janji ini tidak tercermin dalam proses seleksi yang berlangsung. Beberapa calon putra daerah mengeluhkan bahwa seleksi lebih banyak dipengaruhi oleh koneksi, kemampuan finansial, atau campur tangan pihak tertentu dibandingkan kompetensi dan komitmen.
Di Air Upas, hal ini melahirkan rasa frustrasi yang mendalam. Banyak orangtua yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan biaya untuk mempersiapkan anak-anak mereka mengikuti seleksi. Namun, setelah melalui proses yang panjang, mereka dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa kesempatan itu tidak benar-benar adil.
Harapan yang Dikubur
Kekecewaan ini menjadi luka kolektif bagi masyarakat Air Upas. Banyak pemuda yang awalnya bermimpi untuk menjadi tentara atau polisi akhirnya memilih menyerah. Mereka mengubur mimpi, bukan karena kurangnya usaha, tetapi karena mereka merasa sistem tidak mendukung mereka sebagai anak daerah.
Bagi mereka, kegagalan ini bukan sekadar kegagalan pribadi, tetapi kegagalan sistem yang seharusnya mendukung mereka. Wacana prioritas yang terus digaungkan terasa seperti ironi; janji manis yang tidak pernah ditepati.
Pemerintah dan institusi terkait harus mengambil langkah serius untuk memastikan janji prioritas bagi putra daerah bukan hanya sekadar kata-kata. Transparansi dalam proses seleksi harus menjadi prioritas utama. Hal ini dapat dilakukan melalui pengawasan independen: Proses seleksi harus diawasi oleh lembaga independen untuk memastikan tidak ada kecurangan atau campur tangan pihak luar.
Selain itu, dengan kuota khusus. Penetapan kuota khusus untuk putra daerah yang memiliki prestasi dan memenuhi syarat seleksi. Di samping itu, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan prioritas ini agar tetap relevan dan adil sehingga memberikan kemanfaatan bagi putra daerah untuk mencapai mimpinya.
BACA JUGA:
- Keresahan Masyarakat Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Milik Aparat Penegak Hukum
- Problematika Hukuman Mati di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia
Jika langkah-langkah ini dilakukan, Kecamatan Air Upas dan daerah-daerah lain yang serupa dapat mulai membangun kembali harapan generasi mudanya. Mimpi menjadi bagian dari TNI-Polri tidak boleh lagi menjadi sesuatu yang harus dikubur, tetapi menjadi cita-cita yang dapat diraih dengan usaha dan kerja keras.
Janji prioritas untuk putra daerah bukanlah sekadar retorika, tetapi tanggung jawab moral yang harus ditepati oleh pemerintah dan institusi terkait. Kecamatan Air Upas adalah salah satu dari sekian banyak daerah yang berharap keadilan dapat ditegakkan. Masyarakat di sana ingin melihat putra-putrinya berdiri gagah, mengabdi untuk bangsa, dan membawa kebanggaan bagi daerahnya. Sudah saatnya janji ini tidak lagi menjadi angan-angan, tetapi menjadi kenyataan yang memberikan harapan bagi semua. (Andreas Chandra, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta)
There is no ads to display, Please add some