beritabernas.com – Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) Kota Yogyakarta menilai pembentukan dan pengelolaan Board of Peace sebagai langkah yang problematis. Selain memboroskan anggaran negara 1 miliar Dollar AS untuk membayar iuran, program tersebut jauh dari kepentingan rakyat kecil.
Dalam konteks krisis ekonomi, ketimpangan sosial dan meningkatnya beban hidup masyarakat, keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace mencerminkan orientasi elite-sentris yang abai terhadap prioritas nasional dan tidak memiliki urgensi langsung bagi kepentingan rakyat kecil.
Dari perspektif geopolitik, Board of Peace lebih menyerupai instrumen simbolik untuk pencitraan diplomatik ketimbang kebutuhan strategis yang nyata. Indonesia tidak berada dalam kondisi konflik geopolitik terbuka yang menuntut pembentukan badan baru dengan pembiayaan besar.
Antonius Fokki Ardiyanto S.IP, Ketua ISRI Kota Yogyakarta, kepada beritabernas.com, mengatakan, upaya diplomasi perdamaian sejatinya telah melekat pada konstitusi dan politik luar negeri bebas aktif, tanpa harus membentuk struktur tambahan yang menyedot APBN 1 M US Dollar.
Baca juga:
- Dr Gugun El Guyanie: Pasca Reformasi Sistem Pilkada di Indonesia Alami Dinamika
- Pius Lustrilanang: Pilkada Melalui DPRD Merupakan Kemunduran Simbolik Demokrasi
Dalam praktik global, forum-forum perdamaian semacam ini kerap menjadi arena konsolidasi elite internasional, jauh dari dampak konkret bagi rakyat. Ia berfungsi sebagai soft power display, namun minim kontribusi langsung terhadap penyelesaian persoalan struktural seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi di dalam negeri.
Dari sisi ekonomi politik, ISRI Kota Yogyakarta menilai pemborosan APBN untuk Board of Peace sebagai bentuk salah arah kebijakan fiskal. Di saat rakyat kecil menghadapi kenaikan harga pangan, biaya pendidikan, kesehatan, dan ancaman pemutusan kerja, negara justru mengalokasikan anggaran untuk lembaga yang manfaatnya tidak terukur dan tidak dirasakan langsung oleh publik.
Menurut Fokki, setiap rupiah APBN seharusnya diprioritaskan untuk penguatan ekonomi rakyat kecil dan UMKM, perlindungan sosial yang berkelanjutan, pendidikan dan kesehatan publik, reforma agraria dan penciptaan lapangan kerja produktif.
Mengacu pada pendekatan ekonomi kerakyatan, pengeluaran negara harus berpihak pada produktivitas rakyat, bukan pada proyek prestisius yang elitis dan berjarak dari realitas sosial.
Karena itu, menurut Fokki, ISRI Kota Yogyakarta menegaskan bahwa perdamaian sejati tidak dibangun melalui forum mahal dan simbolik, melainkan melalui keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan keberpihakan negara kepada kaum marjinal. Tanpa itu, Board of Peace hanya akan menjadi monumen birokrasi yang menghabiskan anggaran, namun miskin makna bagi kehidupan rakyat.
“ISRI Kota Yogyakarta mendesak pemerintah untuk evaluasi total terhadap pembiayaan dan urgensi Board of Peace, menuntut transparansi penggunaan APBN dalam program-program diplomasi elit dan mendorong realokasi anggaran ke sektor-sektor yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat kecil. Negara harus kembali pada mandat konstitusionalnya: melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, bukan memproduksi kebijakan yang menjauh dari denyut nadi rakyat,” tegas Fokki. (*/phj)
There is no ads to display, Please add some