beritabernas.com – Dimas Bagus Arya, Koordinator Badan Pekerja KontraS, mendesak pihak berwajib agar mengusut tuntas pelaku penyirama air keras kepada Andrie Yunus, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).
Peristiwa ini harus segera mendapat perhatian luas dari berbagai pihak, termasuk lembaga penegak hukum dan masyarakat sipil. Aparat kepolisian langsung melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku serta motif di balik serangan tersebut. Mengingat upaya penyiraman air keras terhadap korban dapat mengakibatkan luka fatal yang serius hingga meninggal dunia.
Hal itu disampaikan Dimas Bagus Arya, Koordinator Badan Pekerja KontraS dalam siaran pers yang diterima beritabernas.com, Jumat 13 Maret 2026.
Menurut Dimas Bagus Arya, Andrie Yunus mendapat serangan berupa penyiraman air keras oleh Orang Tidak Dikenal (OTK) yang mengakibatkan terjadinya luka serius di sekujur tubuh, terutama pada area tangan kanan dan kiri, muka, dada dan bagiann mata.
Baca juga:
- KUHP Baru Tidak Memberikan Dasar Hukum untuk Menjerat Beberapa Tindakan Pidana
- Organisasi Profesi Harus Bisa Memastikan Para Praktisi Hukum Mampu Mengikuti Perubahan Paradigma Penegakan Hukum
Peristiwa tersebut terjadi sesaat setelah Andrie Yunus melakukan perekaman siniar (podcast) di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) bertajuk “Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia” yang rampung pada sekitar pukul 23.00 WIB, Kamis 12 Maret 2026. Setelah peristiwa itu, Andrie Yunus segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan secara medis. Dari hasil pemeriksaan, Andrie mengalami luka bakar sebanyak 24%.
Atas informasi yang dihimpun tersebut, KontraS menilai tindakan penyiraman air keras ini merupakan upaya untuk membungkam suara-suara kritis masyarakat khususnya pembela HAM. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidu, dan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2015 Tentang Prosedur Perlindungan Terhadap Pembela HAM. (*/phj)
There is no ads to display, Please add some