beritabernas.com – Terkait alasan pemberian gelar adat kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu karena dinilai telah berjasa membangun NTT, Imam Katolik NTT Pater Patris Allegro Pr menilai Presiden membangun daerah bukan sebagai dermawan pribadi, melainkan sebagai pejabat negara yang menjalankan kewajiban konstitusional dengan uang rakyat.
Selain itu, menurut Pater Patris Allegro, anggaran pembangunan seperti aspal, bendungan dan gedung publik tidak dibayar dari kantong keluarga penguasa atau bukan uang pribadi presiden, namun dari pajak, sumber daya negara dan utang yang kelak juga ditanggung rakyat..
“Karena itu, masyarakat boleh berterima kasih. Penghargaan juga boleh diberikan. Akan tetapi, rasa terima kasih politik tidak boleh secara otomatis diubah menjadi legitimasi adat dengan memberi gelar adat kepada mantan Presiden,” kata Pater Patris Allegro dikutip beritabernas.com dari akun Facebooknya.
Dalam postingannnya berjudul Politik Membangun Jalan, Bukan Membeli Mahkota, Patris Allegro menatakan bahwa benar politik dapat menjadi jembatan pembangunan. Tidak ada jalan raya, bendungan, sekolah, rumah sakit, atau jaringan listrik berskala besar yang sepenuhnya terlepas dari keputusan politik dan kebijakan negara.
Baca juga:
- Membela Martabat Timor dari Politik Simbolik, Imam Katolik NTT: Adat Bukan Panggung Kekuasaan
- Imam Katolik Asal NTT Tidak Setuju Jusuf Kalla Dilaporkan ke Polisi
- Imam Katolik Patris Allegro: Tidak Ada Niat Jusuf Kalla Merendahkan Iman Kristen
Namun, dari premis itu tidak otomatis lahir kesimpulan bahwa seorang mantan presiden layak diberi gelar adat tertinggi. Itu namanya non sequitur: kesimpulannya tidak mengikuti premisnya.
Menurut Pater Patris Allegro, adat bukan kuitansi pembayaran proyek. Gelar adat bukan bonus setelah masa jabatan. Mahkota bukan medali pembangunan.
Dikatakan, dalam negara demokrasi, pembangunan memang membutuhkan politik. Namun, politik yang sehat harus tunduk kepada kritik, transparansi, dan akuntabilitas, bukan meminta penghormatan feodal sebagai balasan atas kewajiban negara.
Persoalannya, kata Patris Allegro, bukan apakah Jokowi pernah berjasa bagi Timor, namun siapa yang berwenang berbicara atas nama seluruh masyarakat adat Timor, apa dasar historis gelar tersebut dan apakah prosesnya memperoleh legitimasi yang cukup luas?
Ia mengingatkan agar jangan memakai pembangunan sebagai palu untuk mematikan pertanyaan tentang adat. “Politik mempunyai wilayahnya. Adat mempunyai martabat dan tata legitimasinya sendiri,” tegas Pater Patris.
Ia menambahkan bahwa jembatan pembangunan memang dibangun melalui politik. Tetapi jembatan itu tidak boleh diam-diam diarahkan menuju singgasana. (phj)
There is no ads to display, Please add some