Oleh: Sumartinah, Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Madya
Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Jawa Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
beritabernas.com – Perdamaian tidak selalu dimulai dari meja perundingan. Ia juga ditentukan oleh bagaimana manusia memperlakukan alam dan membagi akses terhadap sumber daya. Ketika tanah, air, hutan, pesisir, dan sumber daya mineral diperebutkan tanpa tata kelola yang adil, konflik sosial dapat tumbuh. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya agenda ekologis, tetapi juga bagian dari membangun kehidupan yang damai.
Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa konflik sumber daya dapat berlangsung panjang dan melibatkan berbagai kepentingan. Konflik agraria, sengketa pertambangan, persoalan pemanfaatan pesisir, hingga penolakan masyarakat terhadap kegiatan industri memperlihatkan bahwa sumber daya alam tidak sekadar memiliki nilai ekonomi. Bagi masyarakat lokal dan adat, tanah dan lingkungan merupakan ruang hidup, sumber penghidupan, identitas, dan bagian dari keberlanjutan kehidupan.
Kasus masyarakat adat Anak Tuha di Lampung, konflik pertambangan emas di Pohuwato, persoalan Urut Sewu di Kebumen, hingga polemik pembangunan pabrik semen di kawasan Pegunungan Kendeng menunjukkan kompleksitas sengketa sumber daya. Masing-masing memiliki latar belakang berbeda, tetapi memperlihatkan satu persoalan penting: kebutuhan menempatkan keadilan dalam penguasaan dan pemanfaatan ruang serta sumber daya.
Ketika sumber daya menjadi sumber konflik
Konflik sumber daya umumnya tidak muncul secara tiba-tiba. Ketimpangan penguasaan lahan, tumpang tindih pemanfaatan ruang, perebutan akses ekonomi, serta belum optimalnya pengakuan terhadap hak masyarakat lokal dan adat dapat menjadi pemicunya.
Di Jawa, persoalan semakin kompleks karena kepadatan penduduk dan tekanan pembangunan meningkatkan kebutuhan terhadap lahan dan ruang. Pertambangan, perkebunan, pembangunan infrastruktur, kawasan industri, serta pemanfaatan pesisir dapat bersinggungan dengan ruang hidup masyarakat.
Baca juga:
- El Niño Tidak Membawa Korek Api
- Ketika Asap Lintas Batas Tidak Punya Paspor
- Dari Sisa Dapur hingga Industri Daur Ulang, Perjalanan Material Dimulai dari Rumah
Persoalan juga berkaitan dengan komunikasi dan partisipasi. Ketika masyarakat merasa tidak memperoleh informasi yang memadai atau tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut ruang hidupnya, ketidakpercayaan dapat berkembang menjadi penolakan.
Karena itu, penyelesaian persoalan sumber daya tidak cukup hanya melihat aspek administratif dan legalitas. Dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan ekologis perlu ditempatkan dalam satu kerangka pengelolaan. Keputusan yang secara administratif memenuhi ketentuan belum tentu dengan sendirinya menyelesaikan persoalan sosial dan ekologis di lapangan.
Jika tidak dikelola, konflik dapat berlarut dan berdampak pada pengelolaan sumber daya, kualitas lingkungan, hubungan sosial, serta kepastian pembangunan.
Lingkungan yang sehat merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Hak tersebut berkaitan erat dengan kesejahteraan dan kualitas kehidupan. Udara yang bersih, air yang aman, pengelolaan sampah yang baik, serta ruang hidup yang layak bukan sekadar persoalan teknis lingkungan, melainkan kebutuhan dasar masyarakat.
Sebaliknya, kerusakan lingkungan dapat memperbesar ketegangan sosial. Pencemaran yang mengganggu kesehatan dan mata pencaharian, hilangnya akses terhadap sumber air, atau berkurangnya ruang hidup dapat memperbesar ketidakpuasan masyarakat.
Karena itu, keadilan ekologis menjadi penting. Manfaat pembangunan dan beban lingkungan tidak selalu dirasakan secara sama oleh setiap kelompok. Pengelolaan sumber daya perlu memastikan akses dan manfaat yang adil sekaligus menjaga fungsi ekologis. Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sendiri menempatkan keberlanjutan, keadilan, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai bagian penting dalam tata kelola lingkungan.
Membangun perdamaian melalui kolaborasi
Pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan membutuhkan setidaknya empat fondasi: keadilan sosial, keberlanjutan ekologis, partisipasi publik, dan kepatuhan hukum.
Ketika konflik terjadi, mekanisme penyelesaian dapat ditempuh melalui mediasi, negosiasi, konsiliasi, arbitrase, maupun jalur pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, penyelesaian konflik lingkungan sebaiknya tidak berhenti pada pertanyaan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Yang lebih penting adalah menemukan kesepakatan yang dapat memulihkan hubungan sosial sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.
Di sinilah kolaborasi menjadi penting. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil memiliki peran masing-masing. Dialog terbuka, partisipasi bermakna, dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penyelesaian berbasis komunitas dapat membuka ruang bagi solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, perdamaian bukan sekadar ketiadaan konflik. Perdamaian juga membutuhkan rasa keadilan, kepastian, dan kesempatan bagi setiap orang untuk hidup dalam lingkungan yang baik dan sehat.
Menjaga lingkungan, dengan demikian, berarti juga menjaga hubungan antarmanusia. Ketika sumber daya dikelola secara adil, hak masyarakat dihormati, hukum dijalankan, dan publik diberi ruang untuk berpartisipasi, potensi konflik dapat ditekan.
Perdamaian yang berkelanjutan membutuhkan lingkungan yang sehat. Dan lingkungan yang sehat membutuhkan keadilan, kepastian hukum, partisipasi, serta kolaborasi. Merawat lingkungan bukan hanya menjaga alam untuk generasi mendatang, tetapi juga merawat fondasi kehidupan yang damai hari ini. (*)
There is no ads to display, Please add some