beritabernas.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) benar-benar berusaha mengejar target, yakni memperkarakan Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP Perjuangan, dengan dakwaan yang tidak konsisten dan sarat nuansa politis atau kepentingan politik.
Hal ini terlihat jelas dalam sidang pertama kasus dugaan suap Harun Masiku yang membawa-bawa nama Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tipikor pada Jumat 14 Maret 2025.
Menurut Saiful Huda Ems, Lawyer dan Analis Politik, dalam perkara yang sudah inkracht, dalam dakwaan kasus yang sama tahun 2020, KPK mendakwa Wahyu Setiawan dan Saeful Bahri bahwa sumber dana suap untuk PAW (Pergantian Antar Waktu) pada oknum komisioner KPU itu telah nyata berasal dari Harun Masiku.
Namun, dalam dakwaan pada kasus yang sama yang dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Jumat 14 Maret 2025, KPK telah mengubahnya dengan menyatakan bahwa sumber dana suap berasal dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. “Ini namanya dakwaan yang mencla-mencle alias inkonsisten,” kata Saiful Huda Ems menanggapi dakwaan KPK dalam kasus yang sama yang dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Jumat 14 Maret 2025.
Menurut Syaiful Huda Ems, dengan ketidakkonsistenan dakwaan KPK dalam kasus yang sama sangat jelas dan terang benderang bahwa kasus ini telah beralih menjadi politisasi hukum. Ini berarti Hasto Kristiyanto tidak layak disebut sebagai tahanan hHukum melainkan tahanan politik (Tapol), karena sikap kritisnya selama ini pada penguasa (Jokowi dan oligarki).
Syaiful Huda menilai KPK tidak mungkin begitu saja bernafsu mengkriminalisasi Hasto Kristiyanto, jika tidak ada manusia jahanam yang berupaya keras untuk memerintahkan dan menyeting KPK sedemikian rupa. Sebab semua pimpinan KPK dan terutama penyidik KPK, bukanlah orang-orang lama, melainkan orang-orang baru yang jelas sama sekali tidak ada persoalan pribadi dengan Hasto Kristiyanto.
“Mereka (KPK) bukan orang-orang dari unsur partai politik, namun dikendalikan dari luar institusi, yang tiada lain adalah mantan penguasa yang masih merasa belum kenyang menikmati kekuasaannya,” kata Saiful Huda.
Siapakah manusia jahanam itu? Menurut Saiful, untuk dapat menjawab hal ini, tentu kita bisa menelusuri dari riwayat perlawanan politik tersengit Sekjen PDIP itu terhadap siapa lagi kalau bukan terhadap “raja gadungan”.
“Raja gadungan” yang selama ini terlihat sekali sangat terusik dengan manuver-manuver politik Hasto Kristiyanto yang terus menerus membuka kedoknya sebagai perampok demokrasi dan kedaulatan rakyat, yang merusak tatanan hukum dan yang menjadikan keluarganya, sebagai pejabat-pejabat korup yang tak tersentuh hukum.
“Sakit hati dipecat dari kader PDIP itu wajar, tetapi jika kemudian mengkriminalisasikan Hasto Kristiyanto, orang yang berjasa besar memajukan partainya, itu merupakan tindakan kurang ajar,” kata Saiful Huda Ems dengan nada geram. (*/lip)
There is no ads to display, Please add some