beritabernas.com – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD DIY Dr Raden Stevanus Christian Handoko S.Kom MM dari Partai Solidaritas Indonesia menyoroti secara tajam sektor pendidikan yang menjadi fondasi utama Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Meski mengapresiasi kenaikan angka Harapan Lama Sekolah (HLS), namun Dr Raden Stevanus memberikan catatan kritis mengenai keberadaan belasan ribu anak yang masih belum mengenyam pendidikan.
“Upaya Pemda DIY meningkatkan HLS ke angka 15,78 tahun adalah sebuah prestasi yang patut dihargai. Namun, mitigasi terhadap 16.010 anak tidak sekolah (ATS) adalah prioritas mendesak yang tidak bisa ditunda. Ini krusial untuk menjaga kualitas IPM DIY agar tetap unggul di tingkat nasional,” ujar Dr Raden Stevanus dalam rapat Pansus LKPJ DIY, Senin 13 April 2026.
Rapat Pansus LKPJ DPRD DIY bersama Sekretaris Daerah (Sekda) DIY dan seluruh jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini bertujuan untuk membedah capaian kinerja pemerintah daerah dan memastikan program kerja tahun 2025 berjalan sesuai koridor pembangunan wilayah.
Dr Raden Stevanus yang juga pakar transformasi digital ini menekankan bahwa fokus pembangunan DIY tahun 2025 adalah pengurangan ketimpangan kewilayahan. Ia memandang sektor pendidikan sebagai instrumen kunci untuk mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah yang selama ini tertinggal.
Baca juga:
- Dr Raden Stevanus Ajak Generasi Muda Maknai Jogja sebagai Benteng Terakhir Republik
- Hadapi Ledakan AI, Dr Raden Stevanus: Etika Berbasis Pendidikan Kejogjaan Sangat Penting
- Dr Raden Stevanus: Sinergi DPRD, BPBD dan BMKG Bangun Relawan Tangguh Bencana
“Strategi pembangunan DIY 2025 difokuskan pada pengurangan ketimpangan, khususnya di kawasan selatan. DPRD perlu memastikan alokasi anggaran pendidikan diprioritaskan untuk menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS). Kita harus bergerak cepat agar tidak terjadi disparitas atau jurang kualitas SDM yang semakin lebar antar wilayah di DIY,” tegas Dr Raden Stevanus.
Lulusan doktoral bidang manajemen ini mengingatkan bahwa persoalan ATS bukan hanya masalah administratif pendidikan, melainkan ancaman stabilitas sosial di masa depan. Ia mendorong pemerintah untuk menyiapkan program intervensi yang benar-benar solutif.
“Perlu dipastikan program yang dijalankan sesuai dan tepat sasaran bagi ATS. Kita harus menangani ini dengan serius agar tidak memunculkan potensi bencana sosial di kemudian hari akibat hilangnya akses generasi muda terhadap pendidikan formal maupun keterampilan,” kata Raden Stevanus.
Guna memastikan kebijakan yang diambil tepat sasaran, Dr Raden Stevanus mendesak Pemda DIY untuk melakukan pembenahan dari sisi hulu, yakni keakuratan data. Ia menyarankan kolaborasi hingga ke tingkat akar rumput untuk proses verifikasi.
“Saya berharap Pemda segera melakukan verifikasi data (Verval) ATS secara mendalam dengan melibatkan perangkat desa atau kelurahan. Kebijakan ke depan harus didasarkan pada keakuratan data yang nyata di lapangan. Ketepatan data adalah kunci agar anggaran dan program yang kita susun benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan,” kata Dr Raden Stevanus. (phj)
