Oleh: Andreas Chandra
beritabernas.com – Senjata api adalah alat yang diberikan kepada aparat penegak hukum untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, penyalahgunaan senjata api oleh oknum aparat telah menjadi isu yang memicu keresahan publik.
Kasus-kasus seperti penembakan tanpa dasar hukum yang jelas atau penggunaan senjata secara berlebihan menimbulkan dampak negatif bagi kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab, dampak sosial dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi penyalahgunaan senjata api oleh aparat penegak hukum.
Faktor yang menyebabkan penyalahgunaan senjata api di antaranya, kurangnya pengawasan internal. Pengawasan yang lemah dalam institusi penegak hukum dapat membuka peluang bagi oknum aparat untuk menyalahgunakan senjata api. Hal ini sering kali terjadi karena kurangnya mekanisme akuntabilitas yang transparan.
Kekurangan pelatihan dan pendidikan. Pelatihan yang tidak memadai mengenai penggunaan senjata api secara etis dan profesional dapat menjadi penyebab utama penyalahgunaan. Aparat yang tidak terlatih dengan baik mungkin tidak mampu mengambil keputusan yang tepat dalam situasi genting.
Selain itu, adanya budaya kekuasaan. Dalam beberapa kasus, budaya kekuasaan yang melekat pada aparat penegak hukum dapat mendorong perilaku otoriter. Hal ini berpotensi meningkatkan risiko penggunaan senjata api secara tidak proporsional.
Sementara minimnya sanksi terhadap pelanggaran dan ketidaktegasan dalam memberikan sanksi kepada aparat yang melanggar aturan menjadi salah satu faktor yang memicu terulangnya penyalahgunaan senjata api.
Dampak sosial yang ditimbulkan di antaranya menurunnya kepercayaan publik. Penyalahgunaan senjata api oleh aparat berkontribusi pada erosi kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Hal ini dapat menghambat kerja sama antara masyarakat dan aparat dalam menjaga keamanan.
Selain itu, ketakutan dan trauma kolektif. Kasus-kasus penembakan oleh aparat dapat menimbulkan ketakutan dan trauma, terutama bagi keluarga korban dan masyarakat di sekitar lokasi kejadian. Di samping itu, polarisasi sosial penyalahgunaan senjata api dapat memperburuk hubungan antara masyarakat dan aparat, sehingga menciptakan polarisasi yang menghambat terciptanya harmoni sosial.
BACA JUGA:
Upaya penanganan yang bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah reformasi institusi penegak hukum. Institusi penegak hukum perlu melakukan reformasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan senjata api. Salah satu langkah penting adalah membentuk unit pengawasan independen yang bertugas menginvestigasi pelanggaran oleh aparat.
Pelatihan dan pendidikan yang intensif. Aparat perlu diberikan pelatihan rutin mengenai penggunaan senjata api secara etis, termasuk simulasi situasi darurat yang menekankan pada deeskalasi konflik tanpa kekerasan. Kemudian, aparat yang terbukti menyalahgunakan senjata api harus diberikan sanksi yang sesuai untuk memberikan efek jera. Langkah ini penting untuk menunjukkan komitmen institusi terhadap integritas dan profesionalisme.
Selain itu, peningkatan partisipasi publik.Pelibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap institusi penegak hukum dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan transparansi. Misalnya, dengan membentuk forum dialog antara masyarakat dan aparat penegak hukum.
Penyalahgunaan senjata api oleh aparat penegak hukum merupakan masalah yang benar serius,yang harus segera diatasi. Penyelesaian masalah ini memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan reformasi institusi, pelatihan intensif, penegakan sanksi, dan peningkatan partisipasi publik.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dapat dipulihkan, sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara aparat dan masyarakat dalam menjaga keamanan bersama. (Andreas Chandra, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta)
There is no ads to display, Please add some