Koordinasi dan Edukasi jadi Kunci Perbaikan Penanganan Sampah di Daerah

beritabernas.com – Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) mendorong penguatan pengelolaan sampah di daerah melalui peningkatan koordinasi, edukasi publik dan penguatan kapasitas pemerintah daerah. Langkah ini dinilai mendesak karena persoalan sampah di banyak wilayah belum tertangani secara optimal.

Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Teknis Pembinaan Pengelolaan Sampah serta Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang digelar di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu 11 Maret 2026.

Rapat dipimpin Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Jawa Eduward Hutapea dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Banyumas Junaidi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dari Kabupaten Kebumen, Banyumas, Pemalang dan Purworejo, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Banyumas dan Kebumen serta sejumlah perwakilan unit pelaksana teknis.

Peserta Rakor Teknis dari empat Kabuten di Jawa Tengah (Banyumas, Kebumen, Pemalang, dan Purworejo). Foto: Dok Pusdal LH Jawa

Eduward mengatakan persoalan sampah kini menjadi tantangan serius yang harus ditangani bersama oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. “Koordinasi antardaerah serta peningkatan edukasi kepada masyarakat menjadi kunci untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah,” kata Eduward.

Menurut Eduward, rapat koordinasi tersebut merupakan bagian dari pendampingan pemerintah pusat kepada daerah dalam memperkuat program komunikasi, informasi, dan edukasi terkait pengelolaan sampah.

Ia menyebutkan saat ini pendampingan dilakukan terhadap 15 kabupaten/kota di Jawa Tengah dari total 35 daerah yang ada di provinsi tersebut. “Program KIE masih relatif baru bagi sebagian pemerintah daerah, sehingga forum seperti ini penting untuk bertukar pengalaman dan gagasan,” ujarnya.

Ia menilai pertemuan tersebut juga menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk menyusun rencana program sekaligus berbagi praktik baik dalam pengelolaan sampah. Selain rapat koordinasi, peserta juga meninjau langsung praktik pengelolaan sampah yang telah berjalan di Kabupaten Banyumas.

Baca juga:

Menurut Eduward, Banyumas dinilai memiliki sistem pengelolaan sampah yang cukup baik dan dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Kabupaten ini juga memperoleh Sertifikat Adipura 2026 atas penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup tahun 2025.

Untuk diketahui, pemerintah menetapkan tiga langkah utama dalam pembenahan pengelolaan sampah daerah. Pertama, pendampingan penyusunan instrumen pengelolaan sampah. Kedua, pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat. Ketiga, pendampingan terkait aspek hukum serta pengelolaan keuangan sektor persampahan.

Salah satu daerah yang dinilai menunjukkan capaian positif dalam penanganan sampah adalah Kabupaten Banyumas. Pemerintah daerah mencatat sekitar 524 ton sampah per hari dapat dikelola melalui berbagai fasilitas pengolahan berbasis masyarakat.

Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Junaidi mengatakan capaian tersebut tidak terlepas dari kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah desa, hingga masyarakat.

“Keberhasilan pengelolaan sampah tidak mungkin dicapai oleh satu pihak saja. Kolaborasi antara pemerintah daerah, desa, dan masyarakat menjadi kunci,” kata Junaidi.

Kepala Pusdal LH Jawa, Eduward Hutapea (kiri) didampingi Junaidi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Banyumas (tengah) dan Kepala Dinas LH Banyumas (kanan) dalam kegiatan Rakor Teknis Pembinaan Pengelolaan Sampah dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) di Banyumas, Rabu 11 Maret 2026. Foto: Dok Pusdal LH Jawa

Pemerintah daerah, kata dia, telah memperkuat fasilitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat seperti Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) dan pusat pengolahan sampah terpadu. Saat ini terdapat sekitar 45 kelompok swadaya masyarakat yang aktif mengelola fasilitas pengolahan sampah secara berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah daerah terus mendorong edukasi kepada masyarakat agar terbiasa memilah sampah sejak dari rumah. Peran desa dan kelurahan juga diperkuat untuk membangun sistem pengelolaan sampah berbasis lingkungan.

Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Achmadi, mengatakan daerahnya juga berupaya memperkuat pengelolaan sampah melalui peningkatan fasilitas dan edukasi kepada masyarakat.

Menurut dia, tantangan terbesar pengelolaan sampah bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga perubahan perilaku masyarakat. “Pengurangan sampah dari sumber menjadi langkah penting yang harus terus diperkuat. Karena itu edukasi kepada masyarakat harus dilakukan secara konsisten,” ujarnya.

Melalui rapat koordinasi tersebut, pemerintah berharap koordinasi antara pusat dan daerah semakin kuat serta strategi komunikasi dan edukasi terkait pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif. (Yustinus Ade, Staf Pusdal Lingkungan Hidup Jawa)


There is no ads to display, Please add some

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *