Mahfud MD: Tak Benar Mendagri dan Menkopolhukam Intervensi KPU

beritabernas.com – Menkopolhukam Mahfud MD membantah isu yang menyebutkan Mendagri/Menkopolhukam melakukan intervensi terhadap KPU untuk meloloskan Parpol peserta Pemilu 2024.

Menkopolhukam Mahfud MD mengaku pernah kontak KPU tapi untuk menegur dan meluruskan KPU agar berlaku profesional karena sudah ramai beredar isu bahwa di KPU ada pesanan-pesanan dari kekuatan luar.

“Betul saya kontak ke KPU tapi untuk meluruskan KPU. Tanggal 10 November 2022 saya menelpon Sekjen KPU, Pak Bernard. Sama sekali bukan untuk minta meloloskan atau tidak meloloskan partai tertentu,” tegas Menkopolhukam Mahfud MD dikutip beritabernas.com di akun instagramnya.

https://www.instagram.com/mohmahfudmd/

Hal itu ditegaskan Mahfud MD menanggapi informasi bahwa seorang aktivis demokrasi, Hadar Gumi, melaporkan ke DPR RI bahwa ada intervensi Mendagri/Menkopolhukam ke KPU untuk meloloskan parpol peserta pemilu. “Tidak ada itu. Mestinya dicek dulu,” tegas Mahfud MD.

Secara kronologis Mahfud MD menjelaskan proses ia mengontak dan menegur KPU. Dikatakan, ia mengontak dan “menegur” agar KPU berlaku profesional karena sudah ramai beredar isu bahwa di KPU ada pesanan-pesanan dari kekuatan luar. Dalam isu yang beredar ada yang minta agar partai tertentu diloloskan dan ada yang meminta partai tertentu untuk diganjal.

Menkopolhukam Mahfud MD. Foto: Philipus Jehamun/beritabernas.com

Atas isu tersebut, menurut Mahfud MD, ia menelepon Sekjen KPU dan mengingatkan KPU agar berlaku profesional, jangan menerima pesanan dari luar.

“Setelah ribut-ribut tentang unprofessional itu benar-benar mencuat ke publik, saya bertemu Ketua KPU Hasyim Asy’ari di acara peluncuran sebuah TV Pemilu. Saya bilang pada Pak Hasyim bahwa ada isu KPU berlaku tidak profesional dan saya menelpon Sekjen KPU agar aturan ditegakkan secara adil,” kata Mahfud MD.

Hal itu yang ia lakukan yakni mengingatkan KPU agar profesional. Tidak lebih dari itu dan itu bisa ditanyakan kepada Ketua dan Sekjen KPU. Saya juga masih punya SMS dan data komunikasi saya dengan Sekjen KPU tanggal 10 November 2022 itu. Sebab setelah saya telepon dia mengirim data hasil verifikasi,” kata Mahfud MD.

Menurut Mahfud MD, mestinya Hadar Gumai klarifikasi terlbih dahulu kepada dirinya sebelum menyampaikan ke DPR. “Jangan sampai ada orang yang memberi info sesat lalu dijadikan konsumsi publik tanpa konfirmasi,” kata Mahfud MD mengingatkan. (lip)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *