Oleh : Ansel Alaman
beritabernas.com – SEORANG host dialog di salah satu televisi nasional menanyakan kader PDI Perjuangan bahwa sikap PDI Perjuangan, khususnya pernyataan Gubernur Bali I Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang berujung pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah sepak bola Pial Dunia U-20, berbeda dengan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pertanyaannya, benarkah soal kehadiran Timnas U-20 Israel ini, sikap Presiden Jokowi dan PDI Perjuangan, khususnya Ganjar Pranowo dan I Wayan Koster, berbeda? Penulis meragukan bahkan menolak pendapat tersebut dengan beberapa alasan berikut.
Pertama, salah satu kebijakan utama politik luar negeri Presiden Joko Widodo adalah memastikan keterlibatan Indonesia atas perjuangan kemerdekaan dan hak hidup rakyat Palestina. Itu disampaikan beliau pada beberapa sidang resmi dan secara istimewa di forum PBB pada 23 September 2020.
Kedua, Presiden Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan bebas merumuskan kebijakan luar negeri Indonesia, yang tentu saja sejalan dengan sikap partainya, PDI Perjuangan.
Ketiga, baik Joko Widodo maupun PDI Perjuangan termasuk Ganjar Pranowo dan Koster berpegang pada aras politik luar negeri ‘bebas-aktif’ Indonesia sebagaimana ditunjukkan presiden pertama RI Soekarno, untuk mengimplementasikan amanat Pembukaan UUD 1945, “…ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.
Konferensi AA dan Konsisten dukung Palestina
Dalam Forum Sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 23 September 2020 lalu, Jokowi menyatakan, “… Palestina adalah satu-satunya negara yang hadir di Konferensi Bandung yang sampai sekarang belum menikmati kemerdekaannya. Indonesia terus konsisten memberikan dukungan bagi Palestina untuk mendapatkan hak-haknya…”
Konferensi Asia-Afrika (AA) di Bandung diadakan pada 18-24 April tahun 1955, 68 tahun lalu. Dari sepuluh agenda yang disebut “Dasasila Bandung” itu, yang semuanya menyerukan penghormatan dan hubungan kesetaraan antar bangsa sesuai Piagam PBB, ada 2 resolusi yang bisa kita kaitkan dengan sikap PDI Perjuangan saat ini, yakni resolusi 7 dan 8.
Keduanya berbunyi, ‘Tidak melakukan tindakan-tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah maupun kemerdekaan politik suatu negara’ (No.7); dan ‘Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrasi, ataupun cara damai lainnya, menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam PBB’ (no.8).
- Ketua Umum DPP KGN Boyke Hasiholan: Ganjar Pranowo Membelah Ombak
- Temui Pemain Timnas U-20, Presiden Joko Widodo: Jangan Larut dalam Kekecewaan
- Piala Dunia U-20: Israel dan Kemanusiaan
Dua kata kunci (keyword) kedua resolusi dimaksud ialah ‘kekerasan’ dan damai’. Sudah 84 tahun Palestina memperjuangkan kemerdekaannya dan perlahan diakui negara-negara dunia, tetapi hingga kini tetap saja mengalami kekerasan oleh Israel. Bukan saja berkaitan dengan tapal batas wilayah tetapi juga saat Palestina menyelenggarakan pertandingan sepak bola Yasser Arafat Cub seperti diberitakn media online (OkNews 31.03.2023. Media itu menulis: Brutal! Pasukan Israel Serbu Stadion dan Tembak Gas Air Mata dalam Laga Sepakbola Yasser Arafat Cup 2023).
Berkaitan dengan damai, tak terhitung sudah pendekatan yang dilakukan banyak pihak baik perundingan bilateral, berbentuk arbitrase maupun pola boikot produk Israel di luar negeri. Salah satu jalan itu ialah penolakan kehadiran Israel dalam turnamen olahraga. Semua tergolong cara ‘damai’ yang meminta Israel mau duduk di meja perundingan.
Jokowi-Ganjar Sejalan versus Gianni Infantino?
Dari selisik fakta dan spirit kebangsaan di atas, jelas bahwa apa yang disampaikan Ganjar Pranowo dan I Wayan Koster dengan argumen sejarah, konstitusi dan kemanusiaan, sama sekali tidak bertentangan dengan sikap Presiden Joko Widodo, apalagi sebagai sesama kader PDI Perjuangan.
Di satu sisi Ganjar loyal pada garis partai, dan di sisi lain ia konsisten sebagai negarawan (statesman) yang setia menyuarakan kemanusiaan universal dalam hal ini penderitaan rakyat Palestina, tanpa peduli tameng olahraga.
Karena itu, sikap Ganjar menolak keikutsertaan Timnas U-20 Israel tidak atas dasar kebencian, tidak ada politisasi ras dan agama. Ganjar dan PDI Perjuangan ‘bersumpah’ tidak akan bersekutu dengan kelompok radikal dan ideologi khilafah hanya demi mendulang suara Pilpres 2024.
Pertanyaannya, jika Jokowi-Ganjar sejalan, bagaimana dengan Presiden FIFA Gianni Infantino? Nama Infantino itu tersebar saat tragedi Kanjuruhan (1 Oktober 2022), dimana 130 suporter Arema Malang meregang nyawa akibat terinjak-injak antarsesama suporter setelah terkena semburan gas air mata.
Menyikapi tragedi memilukan itu, Presiden FIFA itu mengatakan, “Dunia sepak bola sedang dihebohkan menyusul insiden tragis yang terjadi di Indonesia pada akhir pertandingan antara Arema FC dan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan,”, dikutip dari situs resmi FIFA, seperti dirilis sebuah media (Tirto.Id, 03.10.2022).
Media ini juga menulis bahwa sejak kejadian tragis itu FIFA merancang empat sanksi untuk Indonesia yakni “Liga Indonesia dibekukan selama 8 tahun, Indonesia dilarang ikut liga internasional seperti piala Asia, Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U-20, dan keanggotaan FIFA Indonesia dicabut.”
Nampaknya keraguan banyak kalangan apakah hanya alasan pernyataan Ganjar dan Koster berujung pembatalan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U-20, patut diduga ini jawabannya. Sebab kapan organisasi yang beranggotakan 208 negara itu berunding sejak penolakan kapala daerah berprestasi ini, mengapa tidak didahului peringatan sebelum mengambil keputusan seradikal itu?
Jika dugaan tragedi Kanjuruhan menjadi dasar ketakutan dan kekecewaan FIFA pada Indonesia itu benar, itu artinya Ganjar dan PDI Perjuangan jelas jadi ‘korban’.
Artinya FIFA sudah memutuskan sebelum berdialog dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Diduga FIFA sangat yakin akan isu penyerangan terhadap tim Israel baik saat mendarat di Bali dan daerah lain, atau saat berlaga di lapangan, hanya atas momok tragedi Kanjuruhan itu.
Pihak yang kecewa dengan vonis rendah hingga bebas para terdakwa tragedi Kanjuruhan menyatakan itu jadi preseden buruk hukum Indonesia (Tempo.Co, 17.03.2023). Apakah mereka ini juga yang memberi masukan ke FIFA menambah kekecewaan Infantino dkk? Bisa saja, sebab FIFA ikut memberi support soal penegakan hukum agar tragedi Kanjuruhan tidak terulang. (Ansel Alaman, Pengamat Politik, Tinggal di Yogyakarta)
