beritabernas.com – Untuk memperoleh kualitas data yang lebih akurat dan objektif guna mendukung program literasi dan inklusi keuangan, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 akan menyasar 75.000 responden. Jumlah ini meningkat dibanding tahun lalu yang menyasar 10.000 responden sebagai sampel.
Selain jumlah responden yang meningkat, SNLIK 2026 juga dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bersama OJK dan BPS. Pada tahun-tahun sebelumnya, survei hanya dilakukan OJK dan BPS. Hasil survei itu sendiri akan digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan program literasi dan inklusi keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“SNLIK tahun ini ada yang berbeda. Selain diikuti LPS, jumlah responden juga jauh lebih banyak yakni 75.000 orang. Jadi ini merupakan sinergi dan kolaborasi antara OJK, LPS dan BPS,” kata Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen yang juga sebagai Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK dalam kegiatan pemantauan pelaksanaan SNLIK 2026 di Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Senin 9 Pebruari 2026.
Baca juga:
- OJK Sebut Sektor Perbankan di DIY dalam Kondisi Stabil dan Terus Tumbuh Positif
- OJK dan AEI Bahas Percepatan Reformasi Penguatan Integritas Pasar Modal Nasional
Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu yang juga hadir dalam acara tersebut, mengatakan, pentingnya SNLIK dan peningkatan jumlah responden secara nasional bagi LPS untuk memperoleh kualitas data yang lebih akurat dan objektif guna mendukung program literasi dan inklusi keuangan.
“Jadi tahun ini kita menambah jumlah sampel. Tahun lalu 10.000, sekarang menjadi 75.000 responden, sehingga kita dapat memperluas basis analisis hingga ke provinsi,” ujar Anggito seraya menambahkan bahwa LPS akan terus mendukung dan berharap ke depan dapat menjangkau lebih banyak lagi responden dan bersama OJK dapat membuat kebijakan yang lebih baik lagi berdasarkan survei ini.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengapresiasi atas kolaborasi yang sangat produktif antara BPS, OJK,dan LPS, yang pada 2026 telah memperluas jumlah responden hingga ke tingkat provinsi. Oleh sebab itu pada tahun 2026 ini kolaborasi diperluas dengan LPS, sehingga jumlah sampel ditambah menjadi 75.000. Dengan demikian diharapkan bisa menghasilkan Indeks Literasi dan Indukusi Keuangan sampai dengan tingkat provinsi di 38 provinsi se-Indonesia.
Amalia mengimbau masyarakat untuk bersedia dan terbuka saat menerima petugas pendataan, sebab kesediaan dan keterbukaan responden merupakan bagian penting dari kualitas pendataan. Ia menyampaikan bahwa kerahasiaan jawaban dan keamanan data pribadi responden sangat dijaga dan dilindungi sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku.
Menurut Friderica, pelaksanaan pemantauan SNLIK tahun 2026 sangat penting, karena tingkat literasi dan inklusi keuangan akan berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. “Tujuan utama kami adalah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan produk dan jasa keuangan di sektor jasa keuangan,” kata Friderica.
Disebutkan bahwa untuk pertama kali SNLIK tahun ini survei dilakukan bekerja sama dengan LPS sesuai dengan UU PPSK. Selain itu, survei tahun ini memiliki angka literasi dan inklusi keuangan tingkat provinsi karena tingkat literasi dan inklusi keuangan tiap provinsi sangat penting agar tiap provinsi tahu posisi untuk berkontribusi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat di daerah. (phj)
There is no ads to display, Please add some