Oleh: MAS Kinady, Penggiat Masyarakat Jogja
beritabernas.com – Wacana penerapan Work From Home (WFH) pada hari Jumat kembali mengemuka sebagai salah satu strategi untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM), menekan kemacetan, dan meningkatkan efisiensi mobilitas masyarakat. Logikanya sederhana: jika sebagian pekerja tidak melakukan perjalanan ke kantor, maka jumlah kendaraan di jalan akan berkurang, sehingga konsumsi BBM dan kepadatan lalu lintas dapat ditekan.
Dalam perspektif kebijakan transportasi dan energi, pendekatan ini tampak rasional. Transportasi darat merupakan salah satu penyumbang terbesar konsumsi energi di kawasan perkotaan. Laporan International Energy Agency (IEA) menunjukkan bahwa sektor transportasi menyumbang lebih dari seperempat konsumsi energi global. Oleh karena itu, pengurangan perjalanan komuter sering dianggap sebagai salah satu instrumen efektif untuk menghemat energi.
Namun pengalaman kebijakan publik menunjukkan bahwa perubahan aturan administratif tidak selalu menghasilkan perubahan perilaku sosial yang sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut.
Mobilitas tidak hilang, hanya berubah
Dalam kajian mobilitas modern, sosiolog transportasi John Urry dalam bukunya Mobilities (2007) menjelaskan bahwa mobilitas manusia merupakan fenomena sosial yang kompleks. Mobilitas tidak hanya terkait dengan perjalanan fisik, tetapi juga berkaitan dengan pola aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.
Karena itu, ketika satu jenis perjalanan berkurang, sering kali muncul jenis perjalanan lain sebagai penggantinya. Fenomena ini dalam literatur transportasi dikenal sebagai mobility substitution atau induced mobility.
Baca juga:
- Studium General FT UST: Transisi Energi Perlu Dilakukan untuk Menjaga Ketahanan Energi Nasional
- Belajar dari Krisis LPG Kupang: Saatnya NTT Membangun Kemandirian Energi
Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Transportation Research Part A (Hook, 2020) menunjukkan bahwa penerapan kerja jarak jauh memang dapat mengurangi perjalanan komuter, tetapi tidak selalu menurunkan total mobilitas seseorang. Banyak pekerja memanfaatkan fleksibilitas kerja untuk melakukan perjalanan non-kerja, seperti aktivitas sosial, rekreasi atau belanja.
Dengan kata lain, mobilitas yang semula berbasis pekerjaan dapat bergeser menjadi mobilitas berbasis gaya hidup.
WFH dan efek long weekend
Ketika WFH diterapkan pada hari Jumat-hari yang secara sosial berdekatan dengan akhir pekan-potensi pergeseran mobilitas ini menjadi semakin besar. Banyak pekerja yang memanfaatkan fleksibilitas tersebut untuk memulai perjalanan rekreasi lebih awal.
Penelitian yang dimuat dalam jurnal Journal of Transport Geography (Mokhtarian & Salomon, 2015) menunjukkan bahwa kerja jarak jauh sering kali menciptakan pola mobilitas baru yang disebut long weekend travel behavior, yaitu kecenderungan melakukan perjalanan rekreasi lebih awal ketika fleksibilitas kerja meningkat.
Dalam konteks Indonesia, fenomena ini dapat terlihat pada meningkatnya arus kendaraan menuju daerah wisata sejak Jumat siang atau sore, terutama di kota-kota yang menjadi tujuan wisata seperti Yogyakarta, Bandung, atau kawasan Puncak.
Jika kondisi ini terjadi secara luas, maka tujuan penghematan BBM melalui pengurangan perjalanan komuter dapat menjadi kurang optimal. BBM yang tidak digunakan untuk perjalanan ke kantor bisa saja digunakan untuk perjalanan rekreasi yang jaraknya bahkan lebih jauh.
Selain aspek mobilitas, WFH juga berkaitan dengan produktivitas kerja. Studi yang dilakukan oleh Bloom et al. (2015) dalam jurnal Quarterly Journal of Economics menunjukkan bahwa kerja dari rumah dapat meningkatkan produktivitas sekitar 13 persen pada beberapa sektor pekerjaan, terutama karena berkurangnya waktu perjalanan dan gangguan di kantor.
Namun penelitian lain menunjukkan bahwa keberhasilan kerja jarak jauh sangat bergantung pada sistem manajemen kinerja. Tanpa mekanisme evaluasi yang jelas, WFH dapat memunculkan fenomena yang disebut digital presenteeism, yaitu kehadiran daring tanpa kontribusi kerja yang signifikan.
Karena itu, dalam perspektif manajemen organisasi modern, kerja fleksibel harus didukung oleh sistem kerja berbasis output dan indikator kinerja yang terukur.
Diskusi mengenai efektivitas kebijakan juga dapat dilihat dari implementasi berbagai program sosial, termasuk jika ada kebijakan yang mewajibkan murid mengambil Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah. Program ini memiliki tujuan strategis untuk meningkatkan kualitas gizi anak dan mencegah stunting.
Dalam literatur kebijakan publik, program intervensi gizi sekolah memang terbukti memiliki dampak positif terhadap kesehatan dan konsentrasi belajar anak.
Penelitian yang dipublikasikan dalam The Lancet Global Health (Bundy et al., 2018) menunjukkan bahwa program makanan sekolah dapat meningkatkan status gizi sekaligus partisipasi pendidikan. Program serupa juga diterapkan di banyak negara sebagai bagian dari kebijakan pembangunan sumber daya manusia.
Namun demikian, literatur kebijakan publik juga mengingatkan pentingnya desain implementasi yang adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat. Michael Lipsky dalam teori Street-Level Bureaucracy (1980) menjelaskan bahwa keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh praktik implementasi di lapangan serta respons masyarakat terhadap aturan tersebut.
Jika kebijakan diterapkan secara terlalu kaku-misalnya mewajibkan semua murid mengambil makanan tanpa mempertimbangkan kondisi tertentu-maka dapat muncul perilaku adaptif yang tidak diharapkan, seperti makanan yang diambil tetapi tidak dikonsumsi atau potensi pemborosan distribusi.
Pentingnya kebijakan berbasis perilaku
Baik kebijakan WFH maupun program MBG menunjukkan satu pelajaran penting dalam perumusan kebijakan publik: perilaku manusia sering kali lebih kompleks daripada asumsi kebijakan.
Ekonom perilaku Richard Thaler dalam bukunya Nudge (2008) menegaskan bahwa kebijakan yang efektif adalah kebijakan yang memahami cara manusia benar-benar berperilaku, bukan sekadar bagaimana mereka seharusnya berperilaku.
Karena itu, evaluasi kebijakan perlu dilakukan secara berbasis data dan observasi sosial. Dalam konteks WFH, misalnya, penting untuk melihat apakah mobilitas masyarakat benar-benar berkurang atau hanya berpindah ke aktivitas lain. Sementara dalam program MBG, evaluasi perlu memastikan bahwa tujuan peningkatan gizi tercapai tanpa menimbulkan pemborosan atau resistensi sosial.
WFH pada hari Jumat dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi mobilitas komuter dan menekan konsumsi BBM. Namun kebijakan ini juga berpotensi menciptakan pola mobilitas baru, terutama mobilitas rekreasi menjelang akhir pekan.
Demikian pula program MBG di sekolah. Tujuan kebijakan ini sangat penting bagi pembangunan kualitas generasi masa depan, tetapi implementasinya tetap perlu mempertimbangkan fleksibilitas serta realitas sosial masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh niat baik perumusnya, tetapi juga oleh kemampuan memahami perilaku sosial yang dinamis. Tanpa pemahaman tersebut, kebijakan yang dimaksudkan sebagai solusi bisa saja hanya memindahkan persoalan ke bentuk yang berbeda. (*)
