beritabernas.com – Saat ini bangsa Indonesia sedang memasuki tahun politik menjelang Pemilu 2024. Seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya, tahun 2024 akan menjadi tahun yang suhu politiknya tinggi, khususnya yang terkait pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota legislatif baik pusat maupun daerah dan pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota).
Menurut hasil Sidang Sinodal KWI 2023, tingginya suhu politik tersebut rentan terhadap ancaman konflik horisontal yang dipicu oleh kepentingan politik sesaat dan diperparah oleh penyalahgunaan media informasi untuk menyebar kobohongan, fitnah, bahkan permusuhan.
Para Uskup peserta sidang pun mengingatkan akan bahaya politik identitas berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antar-golongan (SARA) yang rawan dimanfaatkan oleh para kontestan politik. Untuk itu, para Uskup mengajak semua pihak untuk memberi perhatian pada masalah-masalah lama namun penting yaitu kemiskinan, ketidakadilan, KKN, ketimpangan sosial dan diskriminasi.
“Masalah intoleransi, radikalisme dan terorisme yang naik-turun berdinamika di jalannya sendiri, juga masih sering dijumpai di dalam negeri ini. Kita dituntut memberi perhatian serius bukan hanya pada masalah-masalah tersebut tetapi juga pada oknum bangsa yang sampai hati mengeksploitasinya demi keuntungan pribadi ataupun golongan,” demikian antara lain poin hasil Sidang Sinodal KWI 2023 yang diterima beritabernas.com, Rabu 15 November 2023.
Dalam siaran pers yang ditandatangani Ketua KWI Mgr Antonius Subianto Bunjamin OSC dan Sekretaris Jenderal KWI Mgr Paskalis Bruno Syukur OFM tertanggal 14 November 2023 itu disebutkan bahwa dalam Sidang Sinodal KWI 2023 yang digerakkan oleh semangat Konsili Vatikan II tersebut, para Uskup menyadari dan melakukan disermen atas situasi yang terjadi di Indonesia saat ini yang bermuara pada munculnya berbagai keprihatinan karena situasi yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia khususnya maupun bangsa manusia di dunia pada umumnya.
Keprihatinan-keprihatinan tersebut disampaikan dalam Pesan Sidang KWI 2023. Selain yang telah disebutkan di atas, beberapa poin dari pesan Sidang Sinodal KWI 2023 adalah perdamaian dunia sedang tidak baik-baik saja. Kondisi perkonomian dan sosial dunia belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19, kini diganggu oleh perang yang menyengsarakan rakyat.
BACA JUGA:
- KWI dan PP Muhammadiyah Sepakat Agama sebagai Kanopi Suci
- Peringati HPS 2023, KWI Kritik Kegagalan Program Food Estate Pemerintah Indonesia
Perang antara Rusia dengan Ukraina belum berakhir, kini perang di Palestina antara dua kelompok yang sama-sama mengaku keturunan Bapa Abraham atau Nabi Ibrahim terjadi. Situasi ini membuat rasa kemanusiaan kita seakan terkoyak-koyak.
Keprihatinan itu semakin terasa menyesakkan hati karena kita tidak berdaya menghentikan perang tersebut. Kita hanya bisa ikut memberi bantuan kemanusiaan untuk meringankan penderitaan korban peperangan. Kita menyadari sepenuhnya bahwa kita tidak bisa mencampuri urusan internal negara lain dan hanya bisa berharap dan berdoa bahwa para pemimpin negara-negara yang sedang bertikai segera mengambil keputusan untuk menghentikan perang demi menghormati martabat manusia dan kesejahteraan rakyatnya.
Di samping itu, perang dagang antar negara maju dan perlambatan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara menambah ketidaknyamanan kehidupan bersama masyarakat dunia.
Di dalam negeri, situasi kerawanan keamanan di Papua perlu mendapat perhatian serius. Pada sebagian wilayah Papua masih terus terjadi konflik antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan aparat keamanan, sehingga rasa aman bagi penduduk sipil tidak kunjung tercipta. Penduduk sipil kerap menjadi korban.
Untuk itu, pemerintah perlu duduk bersama dan berdialog dengan setiap kelompok. Belajar dari pengalaman penyelesaian konflik di Aceh, pemecahan masalah di Papua juga harus melibatkan para Kepala Suku, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan, para Pimpinan Gereja serta Tokoh Agama. Mereka merupakan orang-orang yang mendengarkan, melihat dan merasakan langsung penderitaan rakyat dan umatnya. Mereka tentu mempunyai cara-cara bijak dalam menciptakan rasa aman di masyarakat. Kita percaya bahwa sebagaimana Tuhan tidak membedakan orang (Kis. 10:34), pemerintah juga tidak boleh membeda-bedakan warganya.
Selain itu, para Uskup menghimbau masyarakat luas agar memperlakukan anak-anak dan kaum perempuan secara terhormat dan bermartabat. Perjuangan emansipasi kaum perempuan yang telah dimulai sejak era Ibu Kartini sampai di zaman kita, belum membuahkan hasil yang menggembirakan.
Pada banyak bidang kehidupan sosial maupun politik dan ekonomi, kaum perempuan tetap terpinggirkan dan belum mendapatkan perlakuan setara dengan laki-laki sesuai dengan hak-haknya. Pada kenyataannya kaum perempuan selalu hadir dan memberikan kontribusi dalam setiap babak sejarah Indonesia.
Untuk melindungi anak-anak dan kaum perempuan, pemerintah harus memberi hukuman berat bagi pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pelecehan seksual dan perdagangan orang. Tidak seorang pun, baik anak-anak maupun kaum perempuan, boleh dieksploitasi.
Menurut Mgr Antonius Subianto Bunjamin OSC, sdang para Uskup se-Indonesia tahun 2023 ini dilaksanakan di Gedung Konferensi Waligereja Indonesia pada 7-14 November 2023 dengan tema Berjalan Bersama Menuju Indonesia Damai.
Dengan tema itu, para Uskup ingin menempatkan Sidang Sinodal Konferensi Waligereja Indonesia 2023 ini sebagai bagian dari perjalanan sinodal Gereja universal. Para uskup Indonesia tiada henti berjuang bersama semua umat beriman Kristiani di Indonesia untuk mewujudkan Gereja Sinodal yakni Gereja yang berjalan bersama seluruh umat manusia untuk membangun dunia, rumah kita bersama, menjadi tempat yang memungkinkan seluruh umat manusia hidup, tumbuh dan berkembang sebagai manusia seutuhnya.
“Sidang tahunan KWI merupakan kesempatan bagi para Uskup se Indonesia untuk melihat kembali perjalanan pelayanan KWI melalui komisi-komisi, lembaga, sekretariat dan departemen yang ada di dalamnya bagi Gereja Indonesia khususnya dan Bangsa Indonesia pada umumnya. Pertanyaan-pertanyaan kritis dan evaluatif serta usulan-usulan disampaikan demi pelayanan yang lebih baik, bukan menilai apalagi menghakimi suatu karya pelayanan,” kata Mgr Antonius. (lip)
There is no ads to display, Please add some