beritabernas.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama seluruh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di wilayah DIY sepakat untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat melalui optimalisasi peran TPAKD.
Sebab, berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2024, indeks literasi keuangan tahun 2023 sebesar 65,43 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 75,02 persen. Gap yang cukup jauh antara literasi dan inklusi keuangan memberikan gambaran bahwa masyarakat telah memiliki akses terhadap produk dan/atau layanan keuangan namun belum memahami hak, kewajiban, manfaat dan risiko menggunakan produk/layanan keuangan.
Hal itu disampaikan Eko Yunianto, Kepala OJK DIY, dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) seluruh TPAKD di wilayah DIY tahun 2024 di Ballroom Indraprasta Kantor OJK DIY, Kamis 7 November 2024.
Menurut Eko Yunianto, TPAKD dibentuk berdasarkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 900/4627/SJ yang berisi tidak hanya terkait dengan pembentukan TPAKD di daerah tapi juga menginstruksikan adanya sinergi dan kolaborasi OJK dengan lembaga terkait untuk mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan.
Eko Yunianto mengatakan, untuk memperkecil gap antara tingkat literasi dan inklusi keuangan, perlu adanya program terobosan yang sifatnya masif, kolaboratif dan multi kanal,antara lain melalui program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN).
Dikatakan, GENCARKAN merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan secara masif dan merata di seluruh Indonesia, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang cerdas keuangan sehingga dapat mengambil keputusan finansial yang tepat dan terhindar dari berbagai kasus kejahatan finansial.
Rakorda TPAKD di wilayah DIY yang mengusung tema Memperkuat Kolaborasi Daerah untuk Inklusi Keuangan yang Merata dan Berkelanjutan, menurut Eko, diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menjaring informasi dari seluruh TPAKD terkait dengan perkembangan, kendala, dan inisiatif baru untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan, termasuk strategi program kerja yang dapat diimplementasikan oleh TPAKD dapat diselaraskan dengan tematik program kerja tahun 2025 yaitu Akselerasi Pemanfaatan Produk/Layanan Industri Keuangan Pasar Modal.
BACA JUGA:
- Dorong BPD Berdaya Tahan, Kontributif dan Kompetitif, OJK Luncurkan Roadmap Penguatan
- Dinilai Tidak Sehat, OJK Cabut Izin Usaha PT Rindang Sejahtera Finance
Hadir dalam kegiatan ini Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY Ibrahim; Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DIY Agung Yulianta; Staf Ahli Gubernur DIY Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kuncoro Cahyo Aji; Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Fenty Yusdayanti; Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Yogyakarta Kadri Renggono; Direktur Perizinan Perorangan, Profesi Penunjang dan Lembaga Penunjang Pasar Modal OJK Muhammad Adi Wijoyo; Analis Eksekutif Direktorat Pengaturan dan Pengembangan Perbankan Syariah OJK Gunawan Setyo Utomo; Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY Yuna Pancawati; Kepala Perwakilan Bursa Efek Indonesia DIY Irfan Noor Riza; dan seluruh anggota TPAKD di wilayah DIY.
Sementara Staf Ahli Gubernur DIY bidang Ekonomi dan Pembangunan Kuncoro Cahyo Aji mengatakan bahwa berbagai program telah dilaksanakan untuk meningkatkan akses keuangan di wilayah DIY diantaranya melalui pembuatan websitekur.jogjaprov.go.id oleh TPAKD DIY yang bertujuan memudahkan masyarakat mengajukan KUR kepada LJK penyalur KUR, SiBakul Financetopia, dan programprogram lainnya.
“Kaitannya dengan peningkatan literasi keuangan, saat ini Pemerintah Daerah DIY sedang menyiapkan rancangan untuk meningkatkan literasi keuangan bagi tukang becak yang berkolaborasi dengan LJK. Seiring dengan hadirnya becak listrik, harapannya becak-becak ini dapat memanfaatkan QRIS sehingga membantu mereka dalam mengelola keuangan. Selain itu, kami juga mencoba menawarkan kepada LJK terkait program SIMANJA DI HUTAN. Jadi, ketika masyarakat sedang bermain di lokasi wisata alam/hutan, mereka dapat berbelanja produk-produk UMKM melalui aplikasi,” kata Kuncoro.
Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY Yuna Pancawati dalam laporannya menyampaikan perkembangan implementasi program-program TPAKD di wilayah DIY.
Menurut Yuna Pancawati, TPAKD di wilayah DIY memiliki serangkaian program kerja yang diharapkan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat di DIY. Program kerja tersebut di antaranya adalah peningkatan ketahanan pangan melalui program asuransi usaha tani padi (AUTP) dan asuransi usaha ternak sapi (AUTS); peningkatan literasi dan inklusi keuangan melalui kegiatan edukasi keuangan dan pembukaan rekening Simpanan Pelajar (SimPel) atau Simpanan Pelajar Syariah (SimPel iB); penyaluran KUR bagi UMKM; dan program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Wilayah Perdesaan.
“Secara umum, program-program tersebut telah berhasil terealisasi dan mendukung percepatan akses keuangan masyarakat khususnya di wilayah DIY,” kata Yuna Pancawati. (lip)
There is no ads to display, Please add some