beritabernas.com – Guru Besar Fisipol UGM Prof Dr Phil Gabriel Lele S.IP MSi mengatakan, saat ini ada tiga kecendrungan dominan dalam praktik kebijakan publik. Pertama, makin maraknya kebijakan populisme yang justru dalam banyak aspek merusak tatanan kelembagaan demokrasi dan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ciri mendasar dari kebijakan populis ini, menurut Prof Gabriel Lele dalam pidato pengukuhan Guru Besar Fisipol UGM, beberapa waktu lalu, adalah terletak pada kemampuan menyihir psikologi publik dengan menawarkan paket-paket populer jangka pendek yang tidak membutuhkan sofistikasi ilmiah, bahkan anti-sains, menggunakan wacana-wacana adversarial secara eksesif, anti-status quo, menghadapkan elit versus massa, memarginalisasi kelompok oposisi, erta menetralisasi fungsi saling kontrol antar lembaga negara.
Di Indonesia, kata Prof Gabriel Lele, bansos tanpa target yang jelas dan sejumlah paket kebijakan quick win atau 100 hari pemerintah terpilih berlabel gratis di level nasional maupun daerah adalah sedikit dari contoh populisme itu. Contoh lain adalah kebijakan nasionalisme ekonomi yang diambil Donald Trump, Presiden AS, merupakan kebijakan populis yang merenggut banyak korban pada berbagai level.
Baca juga:
- Perkuat Nilai Kebangsaan, Sibarani Sosialisasikan 4 Pilar kepada 195 Kepala Desa di Sambas
- Dr Gugun El Guyanie: Pasca Reformasi Sistem Pilkada di Indonesia Alami Dinamika
- Pertahankan Disertasi Terkait Pilkada Pasca Reformasi, Gugun El Guyanie Raih Gelar Doktor di FH UII
Kedua, menurut Prof Gabriel Lele, muncul pula praktik otokratik ketika banyak kebijakan publik diinisiasi dan didikte oleh pemerintah yang sedang berkuasa atas nama publik. Ciri mendasar kecenderungan kedua ini adalah wataknya yang tertutup, terpersonalisasi dan top-down.
Oposisi dibungkam dan korporatisme negara ditawarkan sebagai gantinya, di mana semua elemen dikooptasi, dipelihara, bahkan dibesarkan sejauh elemen-elemen tersebut menunjukkan loyalitas tunggalnya terhadap dan mendukung rezim. Sementara publik hanya dijadikan objek kebijakan superfisial yang kepentingan atau aspirasinya diarahkan untuk sejalan dengan agenda rezim.
“Rezim memutuskan segalanya tanpa partisipasi atau konsultasi publik yang substantif. Yang paling memilukan, kelompok kritis yang memperjuangkan aspirasinya justru diminta untuk pindah negara. Kebijakan publik pada akhirnya dibangun atas fondasi yang sangat rapuh sampai pada titik di mana pemerintah tidak menyadari kerapuhannya,” kata Prof Gabriel Lele.
Kecenderungan ketiga yang tidak kalah mengkhawatirkan, menurut Gabriel Lele, adalah terjadinya upaya penyeragaman di tengah keanekaragaman. Prinsip Negara Kesatuan secara serampangan diterjemahkan dengan desain kebijakan dan aransemen kelembagaan yang menaunginya yang ditandai oleh kecenderungan untuk menyeragamkan hal yang seharusnya diperlakukan secara beragam. Sebagaimana bisa kita lihat dari kebijakan sentralisasi perencanaan dan penganggaran bagi pemerintah daerah sejak tahun 2017.
Menurut Prof Gabriel Lele, yang paling memilukan kelompok kritis yang memperjuangkan aspirasinya justru diminta untuk pindah negara. Gagasan ini dipicu oleh kegusaran akademik berhadapan dengan begitu banyak fenomena kebijakan publik yang problematika.
Dalam konteks Indonesia kontemporer, terdapat beberapa kebijakan kontroversial seperti pemindahan Ibu Kota Negara, pemberian makan bergizi gratis, pembentukan Koperasi Merah Putih serta sejumlah kontroversi yang mengiringi Proyek Strategis Nasional (PSN) lainnya.
Setelah menyampaikan pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Fisipol UGM, beberapa hari kemudian Prof Gabriel Lele terpilih sebagai Dekan Fisipol UGM periode 2026-2031 dengan meraih 59 persen suara, seperti dikutip beritabernas.com dari akun Instagram @dmkpfisipolugm. Ia menyisihkan 3 calon lainnya yakni Fina Itriyati S.Sos MA PhD yang meraih 37 suara, Arie Ruhyanto S.IP MSc PhD dengan meraih 35 suara dan Bahruddin S.Sos MSc PhD yang meraih 25 suara. (phj)
There is no ads to display, Please add some