beritabernas.com – Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) UII merespon pengerahan kekuatan berlebiihan Polda DIY dalam menghadapi aksi demonstrasi memperingati Hari Pahlawan di Yogyakarta, Selasa 10 November 2026.
Dalam penanganan aksi unjuk rasa pada 10 November 2026, Polda DIY menyebut mengerahkan empat Satuan Setingkat Kompi (SSK) PHH Brimob, 60 personel Satuan Penindak Perusuh (SPP) Brimob dan menggunakan kendaraan taktis roda dua dan satu kendaraan taktis roda empat untuk mendorong massa ke arah utara kawasan Malioboro. Polda DIY juga menyebut pengerahan 858 personel Satgas Penguatan Patroli Siaga Reserse (Maruli, 11 Nov 2026).
Despan Heryansyah, Direktur Pusham UII yang juga pegiat HAM menilai besarnya kekuatan yang dikerahkan tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai prinsip necessity (keperluan), proportionality (proporsionalitas), dan accountability (akuntabilitas) dalam penggunaan kekuatan oleh aparat.
“Penggunaan kekuatan dalam penanganan demonstrasi seharusnya didasarkan pada tingkat ancaman yang nyata dan individual, bukan semata-mata pada asumsi bahwa seluruh peserta aksi merupakan ancaman. Terlebih lagi, penggunaan kendaraan taktis dan pengerahan ratusan personel dalam jumlah besar berpotensi menciptakan situasi intimidatif terhadap masyarakat yang sedang menjalankan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan pendapat,” kata Despan Heryansyah dalam siaran pers yang diterima beritabernas.com, Rabu 11 November 2026.
Baca juga:
- Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Pusham UII: Ruang Sipil Makin Menyempit
- Pusham UII: Pemerintah Perlu Meninjau Ulang Mekanisme Perubahan Status Lahan Sawah Dilindungi
- Pusham dan PSAD UII: Anggota Kabinet Merah Putih Inkompetensi dan Inkonsistensi
Despan Heryansyah menegaskan penggunaan kekuatan dalam penanganan demonstrasi harus dilakukan secara terukur dan proporsional sesuai dengan tingkat ancaman yang ada. Bahkan, pengerahan perangkat keamanan secara berlebihan dapat menjadi bentuk tekanan psikis terhadap masyarakat dan pembela HAM.
Karena itu, penggunaan kekuatan dalam aksi 10 November 2026 tidak cukup dinilai hanya dari perspektif apakah terjadi kericuhan atau tidak. Yang juga harus diperiksa adalah apakah setiap tindakan aparat memang diperlukan, proporsional, memiliki dasar hukum, dan diarahkan hanya kepada orang yang diduga melakukan pelanggaran”.
Penangkapan harus dapat dipertanggungjawabkan
Pusham UII juga menyoroti tindakan penangkapan dan pengamanan terhadap peserta aksi. Pada laporan awal, menurut Despan Heryansyah, Polda DIY menyatakan telah mengamankan 94 orang. Namun, pada perkembangan berikutnya, jumlah tersebut meningkat menjadi 154 orang yang diamankan terkait kericuhan di Gedung DPRD DIY dan kawasan Malioboro hingga sekitar Bundaran UGM (Tempo, 11 Nov 2026). Jumlah tersebut sangat besar dan menimbulkan pertanyaan mendasar: siapa yang sebenarnya ditangkap, atas dasar dugaan perbuatan apa, dan bagaimana polisi memastikan transparansi penanganannya?
Menurut Despan, Pusham UII memandang setiap tindakan penegakan hukum harus didasarkan pada dugaan yang jelas, bukti yang memadai, serta proses hukum yang menjamin hak-hak setiap orang. Selain itu, UU Nomor 9 tahun 1998 secara tegas menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Undang-undang tersebut memang melarang peserta membawa benda yang dapat membahayakan keselamatan umum, tetapi pada saat yang sama hak menyampaikan pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokratis yang wajib dihormati dan dilindungi negara.
Menurut Despan Heryansyah, peristiwa 10 November 2026 juga harus dilihat dalam konteks yang lebih luas. Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan salah satu elemen fundamental negara demokrasi.
Sementara Heronimus Heron, Peneliti Pusham UII mengatakan bahwa demonstrasi bukan ancaman terhadap demokrasi. Sebaliknya, demonstrasi merupakan salah satu mekanisme masyarakat untuk mengontrol kekuasaan dan menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Karena itu, aparat keamanan harus mampu membedakan secara tegas antara pengamanan demonstrasi dan pembubaran kerumunan secara represif.
Menurut Heronimus Heron, Polisi memiliki kewajiban untuk melindungi peserta aksi, masyarakat umum, fasilitas publik, dan pihak-pihak lain dari kekerasan. Namun, kewajiban tersebut harus dijalankan dengan tetap menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Pusham UII memandang bahwa pendekatan keamanan yang mengedepankan pengerahan kekuatan dalam jumlah besar, kendaraan taktis, pengejaran, penyekatan, serta penangkapan dalam jumlah besar berisiko memperburuk situasi dan menciptakan ketakutan di tengah masyarakat.
Berdasarkan hal-hal tersebut, Pusham UII mendesak Podal DIY agar menghentikan segala bentuk tindakan represif dan penggunaan kekuatan yang tidak diperlukan maupun tidak proporsional terhadap peserta aksi dan masyarakat sipil.
Selain itu, memberikan informasi secara terbuka mengenai dasar hukum, alasan, serta mekanisme penggunaan kekuatan oleh aparat pada aksi 10 November 2026. Kemdian, membuka secara transparan data mengenai seluruh orang yang diamankan, termasuk jumlah orang yang masih ditahan, status hukum masing-masing, dasar penangkapan, serta dugaan tindak pidana yang dikenakan kepada setiap orang.
Pusham UII juga mendesak Polda DIY agar segera membebaskan setiap orang yang ditangkap tanpa dasar hukum yang sah atau tidak memiliki bukti keterlibatan dalam tindak pidana. Selain itu, segera melakukan pemeriksaan internal dan investigasi independen terhadap dugaan penggunaan kekuatan yang berlebihan, termasuk dugaan kekerasan, intimidasi, pengejaran, penyekatan, maupun tindakan lain yang melanggar hak peserta aksi.
Pusham UII juga mendesak Polda DIY untuk mengevaluasi secara menyeluruh prosedur pengamanan demonstrasi di Yogyakarta agar penggunaan kekuatan tidak menjadi respons pertama terhadap situasi yang dapat ditangani melalui komunikasi, negosiasi, mediasi, dan pendekatan persuasif.
Pusham UII juga mendesak Kompolnas dan Komnas HAM untuk menyelidiki secara independen dan transparan dugaan kekerasan dan pengerahan pasukan berlebihan oleh aparat. “Polda DIY harus menjamin bahwa penanganan aksi 10 November 2026 tidak menjadi preseden bagi pembatasan ruang sipil dan kebebasan menyampaikan pendapat di Yogyakarta,” kata Heronimus.
Seperti diketahui, aksi demonstrasi yang berlangsung di Yogyakarta pada Selasa, 10 November 2026, pada awalnya berjalan tertib dan damai. Aksi yang diikuti mahasiswa dan masyarakat sipil tersebut berlangsung di sejumlah titik, antara lain kawasan Gedung DPRD DIY, Kepatihan, Malioboro hingga Titik Nol Kilometer. Massa menyampaikan berbagai aspirasi, antara lain pajak yang tinggi, pembubaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis, penolakan militerisme di ruang sipil, kebakaran hutan, serta sejumlah persoalan hak asasi manusia lainnya.
Namun, situasi berubah pada malam hari. Massa aksi mendapatkan represivitas dan penangkapan dari aparat kepolisian yang melakukan tindakan pengendalian massa dalam skala besar. Pusham UII memahami bahwa Kepolisian memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan melindungi masyarakat, tetapi kewenangan tersebut tidak berarti memberikan kewenangan tanpa batas untuk mengerahkan kekuatan secara berlebihan. (*/phj)
There is no ads to display, Please add some