Oleh: Djoko Setijowarno, Akademisi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat
beritabernas.com – Menekan risiko kecelakaan angkutan barang bukan sekadar menertibkan kendaraan, melainkan upaya menyelamatkan nyawa manusia, melindungi infrastruktur, dan membangun sistem logistik yang berkelanjutan.
Kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) bukan sekadar persoalan pelanggaran batas dimensi dan muatan. Praktik ini telah menjadi ancaman serius bagi keselamatan transportasi, ketahanan infrastruktur jalan, efisiensi logistik, dan kualitas lingkungan. Karena itu, mewujudkan Zero ODOL tidak cukup hanya mengandalkan penindakan di jalan. Diperlukan sistem pengawasan terpadu yang didukung integrasi data lintas kementerian dan lembaga.
Persoalan keselamatan menjadi alasan paling mendasar untuk mempercepat penanganan ODOL. Berdasarkan data Korlantas Polri yang diolah Bappenas (2025), angkutan barang menempati urutan kedua kendaraan yang paling banyak terlibat kecelakaan lalu lintas, yakni 10,5 persen, setelah sepeda motor sebesar 77,4 persen.
Sementara itu, rata-rata tiga orang meninggal dunia setiap jam akibat kecelakaan lalu lintas. Angka tersebut menunjukkan bahwa keselamatan transportasi masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan intervensi kebijakan secara menyeluruh.
Persoalan semakin nyata ketika melihat hasil pemantauan Electronic Traffic Law Enforcement Hub (ETLE HUB) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat periode 11 September–8 Oktober 2026. Tercatat 47.361 kasus kelebihan muatan dengan total kelebihan mencapai 454 ribu ton dalam kurun waktu 28 hari. Sebanyak 84,3 persen pelanggaran merupakan kelebihan muatan di atas 20 persen dari Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI), dengan rata-rata kelebihan muatan mencapai 9,59 ton per kasus.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pelanggaran ODOL bukan lagi kejadian sporadis. Praktik kelebihan muatan telah berlangsung dalam skala besar dan berpotensi menimbulkan kerugian berantai. Beban kendaraan yang melampaui ketentuan meningkatkan risiko kecelakaan, mempercepat kerusakan jalan dan jembatan, serta menambah biaya pemeliharaan infrastruktur yang pada akhirnya harus ditanggung negara.
ODOL: persoalan keselamatan, ekonomi dan lingkungan
Dampak ODOL tidak berhenti pada risiko kecelakaan. Ada sedikitnya lima persoalan yang saling berkaitan. Pertama, keselamatan pengguna jalan terancam. Kendaraan dengan muatan berlebih berpotensi mengalami gangguan pengereman, ketidakstabilan kendaraan, hingga kesulitan bermanuver. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kecelakaan yang dapat mengancam pengemudi maupun pengguna jalan lainnya.
Kedua, infrastruktur jalan dan jembatan mengalami percepatan kerusakan. Beban kendaraan yang melampaui kapasitas desain jalan menyebabkan tekanan berlebih pada struktur perkerasan. Akibatnya, umur layanan jalan menjadi lebih pendek dan kebutuhan rehabilitasi meningkat.
Ketiga, biaya pemeliharaan membengkak. Kerusakan jalan, jembatan, dan kendaraan membutuhkan biaya perbaikan yang tidak sedikit. Beban fiskal pemerintah pun meningkat karena anggaran yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur baru harus dialihkan untuk memperbaiki kerusakan yang berulang.
Keempat, efisiensi logistik terganggu. Kendaraan yang mengalami kerusakan, pemeriksaan berulang, antrean penimbangan, dan kemacetan dapat memperpanjang waktu pengiriman. Dampaknya, biaya angkut meningkat dan daya saing sistem logistik nasional melemah.
Kelima, kualitas lingkungan ikut tertekan. Kendaraan yang beroperasi dengan beban berlebih berpotensi meningkatkan konsumsi bahan bakar, emisi gas buang, serta polusi udara, terutama ketika kondisi kendaraan tidak terawat dan operasionalnya tidak efisien.
Baca juga:
- Alarm Tata Kelola Transportasi Umum: Hikmah di Balik Penghentian Sementara Feeder LRT Sumatera Selatan
- Harapan Baru Transportasi Publik Pontianak Melalui Skema Buy the Service
- Membumikan Kepemimpinan Melalui Transportasi Publik
- Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran: Transportasi Umum, Ujian Komitmen Pemerataan Pembangunan (Bagian 2-Habis)
- Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Ketimpangan Infrastruktur dan Keselamatan Transportasi Masih Membayangi Indonesia (Bagian 1)
Dengan demikian, penanganan ODOL semestinya ditempatkan sebagai bagian dari agenda pembangunan transportasi berkelanjutan. Keselamatan manusia, perlindungan infrastruktur, efisiensi ekonomi, dan pengendalian pencemaran lingkungan harus menjadi satu kesatuan tujuan.
Integrasi data: kunci mewujudkan zero ODOL
Salah satu persoalan mendasar dalam pengawasan ODOL adalah data kendaraan, perizinan, pengujian, infrastruktur, muatan, dan penindakan masih tersebar pada berbagai kementerian, lembaga, serta badan usaha. Tanpa keterhubungan data, pengawasan berisiko berjalan sendiri-sendiri, tidak konsisten, dan sulit membangun gambaran menyeluruh mengenai rantai pelanggaran.
Karena itu, integrasi data nasional menjadi kebutuhan mendesak. Sistem tersebut harus mampu menghubungkan identitas kendaraan, spesifikasi teknis, kapasitas angkut, asal dan tujuan muatan, hasil penimbangan, hingga riwayat pelanggaran dan penindakan.
Kementerian Perhubungan perlu menjadi salah satu simpul utama integrasi melalui data kendaraan, antara lain Surat Uji Tipe (SUT), Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT), Surat Keterangan Rancang Bangun (SKRB), data karoseri, serta data pengujian kendaraan melalui Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE). Data perizinan angkutan dan hasil pemantauan Jembatan Timbang Otomatis (JTO) juga perlu terhubung dalam sistem tersebut.
Kementerian Pekerjaan Umum menyediakan data infrastruktur, meliputi Weigh In Motion (WIM), jaringan jalan strategis, jalan tol dan non-tol, kondisi jalan nasional maupun daerah, serta proyek pembangunan dan pemeliharaan jalan. Data ini penting untuk mengetahui hubungan antara intensitas kendaraan berat, beban sumbu kendaraan, dan kondisi infrastruktur.
Kementerian Dalam Negeri melalui pemerintah daerah dan dinas perhubungan perlu memastikan keterhubungan data pengujian kendaraan bermotor, termasuk Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor (SIMPKB), dengan sistem BLUE. Sementara itu, Kepolisian menyediakan data registrasi kendaraan melalui STNK dan BPKB serta data pelanggaran dan penindakan melalui sistem ETLE.
Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) juga memiliki peran strategis melalui penyediaan data WIM, lokasi pemantauan, dan jumlah kendaraan yang terindikasi ODOL di jalan tol. Kejaksaan menyediakan data perkara dan putusan hukum sehingga riwayat penindakan dapat ditelusuri secara lebih utuh.
Selanjutnya, Kementerian Perindustrian perlu mengintegrasikan data perusahaan karoseri, kawasan industri, pertambangan, dan sentra produksi. Kementerian Perdagangan berperan menyediakan data jenis komoditas, distribusi barang, serta volume pengiriman. Data tersebut penting untuk mengidentifikasi sumber muatan dan pola distribusi yang berpotensi mendorong praktik ODOL.
Tidak kalah penting, Danantara Indonesia dan entitas terkait perlu mendukung keterhubungan data penyaluran subsidi BBM maupun kebijakan insentif dan diskon tarif angkutan barang. Data penerima, identitas kendaraan, jenis kendaraan, dan kesesuaian peruntukan perlu dimanfaatkan untuk memastikan kebijakan dukungan pemerintah tidak justru memberikan insentif bagi praktik ODOL.
Integrasi tersebut tidak cukup hanya dengan mengumpulkan data dari setiap instansi. Diperlukan standar data yang sama, mekanisme pertukaran informasi, pemutakhiran secara berkala, serta sistem analisis yang mampu memberikan peringatan dini terhadap kendaraan yang terindikasi melanggar. Keamanan data dan kejelasan kewenangan akses juga harus menjadi bagian dari desain sistem nasional.
Pada akhirnya, keberhasilan mewujudkan Zero ODOL tidak ditentukan oleh banyaknya kendaraan yang ditindak, melainkan oleh kemampuan negara mencegah pelanggaran sejak dari sumbernya. Pengawasan harus menjangkau seluruh rantai angkutan barang, mulai dari perusahaan pemilik barang, pengangkut, perusahaan karoseri, hingga operator jalan.
Zero ODOL bukan sekadar target administratif atau tenggat waktu kebijakan. Ini merupakan komitmen kolektif untuk membangun transportasi yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Dukungan anggaran yang memadai, penegakan hukum yang konsisten, serta integrasi data lintas instansi harus berjalan beriringan.
Sebab, setiap kendaraan yang beroperasi sesuai ketentuan bukan hanya mengurangi beban jalan, tetapi juga mengurangi risiko kecelakaan, melindungi lingkungan, dan menyelamatkan nyawa manusia. (*)
There is no ads to display, Please add some