beritabernas.com – Program Studi Hubungan Internasional (Prodi HI), Fakultas Ilmu Sosial Budaya (FISB) UII mengecam segala bentuk kekerasan dan intimidasi terhadap peserta aksi unjuk rasa di Yogyakarta, Selasa 10 November 2026.
Menurut Prodi HI UII, aparat keamanan wajib melindungi warga dan memastikan setiap tindakan pengamanan memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Penanganan aksi harus menghormati martabat manusia dan menjamin keselamatan setiap orang.
“Prodi HI UII menyampaikan keprihatinan mendalam atas laporan kekerasan dalam penanganan aksi demonstrasi di DIY pada 10 November 2026. Keselamatan warga, penghormatan terhadap martabat manusia dan kebebasan menyampaikan pendapat harus menjadi dasar penyelenggaraan keamanan dalam kehidupan demokrasi,” tulis Masitoh Nur Rohma S.Hub.Int MA, Ketua Program Studi HI UII, dalam pernyataan sikap yang diterima beritabernas.com, Rabu 11 November 2026.
Selain mengecam segala bentuk kekerasan dan intimidasi terhadap peserta aksi, menurut Masitoh Nur Rohma, sebagai bagian dari komunitas akademik yang menjunjung nilai keislaman, kemanusiaan dan keadilan, Prodi HI UII mengingatkan aparat keamanan agar wajib melindungi warga dan memastikan setiap tindakan pengamanan memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas dan akuntabilitas. Penanganan aksi harus menghormati martabat manusia dan menjamin keselamatan setiap orang.
Dalam pernyataan itu, Masitoh Nur Rohma juga menuntut pemerintah untuk tidak memandang penyampaian aspirasi mahasiswa secara damai sebagai ancaman terhadap keamanan. Kebebasan berpendapat dan berkumpul secara damai di ruang publik adalah hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar.
Baca juga:
- Pusham dan PSAD UII: Anggota Kabinet Merah Putih Inkompetensi dan Inkonsistensi
- Mahasiswa Prodi HI UII Perlu Melantangkan Islam yang Mengandung Nilai-nilai Universal
- Mahasiswa Prodi HI UII Perlu Menyumbangkan Pemikiran untuk Mengatasi Masalah Global
“Kritik mahasiswa adalah bagian penting dari partisipasi publik dan pengawasan terhadap kekuasaan. Pemerintah harus membuka ruang dialog dan menjamin hak tersebut dapat digunakan tanpa represi maupun kriminalisasi,” tegas Masitoh Nur Rohma.
Prodi HI UII juga meminta kepolisian memberikan kejelasan mengenai keberadaan, kondisi, status hukum, dan dasar penangkapan setiap orang yang ditangkap dalam rangkaian peristiwa tersebut. Setiap orang yang ditangkap harus memperoleh akses tanpa hambatan kepada pendamping hukum, komunikasi dengan keluarga, dan layanan kesehatan. Siapa pun yang ditangkap tanpa dasar hukum yang sah harus segera dibebaskan.
Selain itu, Prodi HI UII juga mendesak pengusutan yang independen, transparan dan menyeluruh atas dugaan kekerasan dalam penanganan aksi. Pengusutan harus menjangkau pelaku maupun pihak yang bertanggung jawab dalam pemberian perintah, disertai pertanggungjawaban dan pemulihan bagi korban.
Perguruan tinggi perlu mengambil langkah nyata
Dalam pernyataan itu, Ketua Prodi HI UII juga menyerukan kepada perguruan tinggi untuk menyatakan sikap dan mengambil langkah nyata dalam melindungi mahasiswa dan merawat ruang demokrasi. Kampus harus menjadi ruang aman bagi kebebasan akademik, pemikiran kritis, dan aktivisme mahasiswa sebagai bagian dari upaya merawat kehidupan berbangsa dan bernegara. Solidaritas antarkampus perlu diperkuat untuk mendukung keselamatan dan pemenuhan hak-hak mahasiswa yang terdampak.
“Kami menyampaikan solidaritas kepada mahasiswa dan seluruh warga yang mengalami kekerasan. Kami juga menyerukan kepada komunitas akademik untuk mengawal pengungkapan peristiwa ini dan memastikan terpenuhinya hak-hak mereka yang terdampak,” kata Masitoh Nur Rohma.
Ia menambahkan bahwa keberanian mahasiswa menyuarakan persoalan publik merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dirawat. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk membela martabat manusia dan memastikan suara kritis dapat disampaikan dengan aman. (*/phj)
There is no ads to display, Please add some