beritabernas.com – Majelis Guru Besar (MGB) UII menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan tindakan represif aparat kepolisian terhadap mahasiswa dan masyarakat yang menyampaikan aspirasi, penangkapan demonstran dan laporan masuknya aparat kepolisian ke lingkungan kampus pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026 di Yogyakarta.
Majelis Guru Besar UII pun meminta agar tindakan represif tidak boleh dinormalisasi karena dapat mempersempit ruang kebebasan sipil dan melemahkan demokrasi.
Hal itu disampaikan Majelis Guru Besar UII dalam pernyataan sikap yang ditandatangani Fathul Wahid sebagai Ketua dan Vitarani Dwi Ananda Ningrum (Sekretaris) tertanggal 12 November 2026 dan diterima beritabernas.com, Jumat 13 November 2026.
Dalam pernyataan sikap itu, Majelis Guru Besar UII mengapresiasi dan mendukung berbagai aksi publik, termasuk aksi 10 November 2026 di Yogyakarta, yang dilakukan mahasiswa dan anggota masyarakat lainnya sebagai bentuk kepedulian terhadap masalahmasalah kebangsaan. Aksi tersebut merupakan wujud kebebasan menyampaikan pendapat dan berkumpul secara damai yang dijamin konstitusi, sekaligus bagian penting dari koreksi terhadap kekuasaan.
Majelis Guru Besar UII menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan tindakan represif aparat kepolisian terhadap mahasiswa dan masyarakat yang menyampaikan aspirasi, penangkapan demonstran dan laporan masuknya aparat kepolisian ke lingkungan kampus.
Selain itu, MGB UII mengecam tindakan represif terhadap demonstran dan aparat kepolisian wajib bertindak humanis dan proporsional. Sementara dugaan kekerasan berlebihan harus diusut secara independen, transparan dan akuntabel.
Baca juga:
- Pusham UII Merespon Pengerahan Kekuatan Berlebihan Polda DIY pada Aksi 10 November 2026
- Prodi HI UII Mengecam segala Bentuk Kekerasan dan Intimidasi Terhadap Peserta Aksi
- Presiden Prabowo dengan Berat Hati Menerima Pengunduran Diri Gibran dari Wakil Presiden
MGB UII pun menolak segala bentuk premanisme dalam kehidupan demokrasi. Intimidasi, ancaman, dan kekerasan oleh kelompok mana pun untuk membungkam kritik dan aspirasi publik tidak boleh dibiarkan. Negara wajib menjamin keamanan warga dan menindak pelakunya secara tegas tanpa pandang bulu.
Kemudian mendesak perlindungan hak demonstran. Setiap orang yang ditangkap harus mendapat perlakuan manusiawi, bantuan hukum, dan kepastian hukum. Mereka yang ditahan tanpa dasar hukum yang sah harus segera dibebaskan. MGB UII juga meminta agar menjaga muruah dan otonomi kampus.
“Kampus harus menjadi ruang aman bagi kebebasan akademik dan pemikiran kritis, tanpa intimidasi maupun intervensi yang melanggar huku,” demikian pernyataan MGB UII.
MGB UII juga mengajak perguruan tinggi menjaga demokrasi. Kampus tidak boleh diam ketika kebebasan sipil menyempit. Perguruan tinggi harus terus merawat nalar kritis, nurani kemanusiaan, dan keberanian menyuarakan kebenaran.
Selain itu, mendesak pemerintah membuka dialog yang bermakna. Aspirasi masyarakat harus didengarkan sebagai masukan untuk memperbaiki kebijakan, bukan dianggap sebagai ancaman. Kemudian, mendesak pemerintah menindaklanjuti aspirasi publik terkait tata kelola program prioritas nasional. Berbagai dugaan penyimpangan yang disuarakan dalam aksi publik harus segera direspons dan ditindaklanjuti secara serius dan transparan.
MGB UII juga mMendukung aparat kepolisian dalam bertindak profesional untuk memberikan jaminan keamanan kepada warga negara dalam penyampaian aspirasi sebagai hak konstitusional. Pernyataan ini merupakan tanggung jawab kami dalam merespons masalah kebangsaan dan merawat Indonesia yang demokratis, berkeadaban, serta menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. (*/phj)
There is no ads to display, Please add some