Oleh: Djoko Setijowarno, Akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)
beritabernas.com – Kecelakaan angkutan barang, terutama yang melibatkan truk dengan dugaan rem blong, masih menjadi persoalan serius keselamatan transportasi jalan di Indonesia. Setiap kali kecelakaan terjadi, pengemudi kerap menjadi pihak pertama yang disorot, bahkan tidak jarang langsung berhadapan dengan proses hukum.
Padahal, kecelakaan tidak selalu berawal dari kesalahan manusia. Ada persoalan struktural yang perlu dibongkar, mulai dari kelayakan kendaraan, lemahnya pengawasan, buruknya manajemen perusahaan, hingga rendahnya kompetensi dan kesejahteraan pengemudi.
Keselamatan angkutan barang tidak boleh dibebankan kepada sopir semata. Tanggung jawabnya merupakan satu mata rantai yang melibatkan pengemudi, pemilik kendaraan, perusahaan angkutan, pemilik barang, pengelola proyek, serta pemerintah sebagai regulator dan pengawas.
Data Dinas Perhubungan Jawa Timur (2026) mengungkap sejumlah persoalan pada armada truk pengangkut semen, baik jenis flat deck, molen, hi-blow maupun trailer. Sebagian kendaraan dilaporkan tidak menjalani uji berkala secara tertib dan kurang mendapatkan perawatan rutin. Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan sumber daya manusia serta belum optimalnya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) perusahaan angkutan.
Persoalan lainnya adalah keterbatasan kompetensi pengemudi, operator, dan mekanik dalam memahami sistem pengereman serta teknologi kendaraan modern. Pengetahuan teknis yang lebih banyak diperoleh secara turun-temurun belum tentu memadai untuk mendeteksi kerusakan dan melakukan pemeliharaan kendaraan sesuai perkembangan teknologi.
Karena itu, setiap kecelakaan harus diinvestigasi secara menyeluruh. Penetapan tanggung jawab hukum tidak boleh hanya berorientasi pada pengemudi. Penyidik perlu menelusuri apakah kendaraan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, apakah perawatan dilakukan sesuai standar, serta apakah perusahaan menjalankan kewajiban keselamatannya.
Pengemudi memang memiliki tanggung jawab atas cara mengoperasikan kendaraan. Namun, tanggung jawab tersebut tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk menyediakan kendaraan yang laik jalan. Jika ditemukan kendaraan tetap dioperasikan meskipun tidak memenuhi persyaratan keselamatan, pemilik dan pengelola usaha juga harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
Persoalan lain yang perlu mendapat perhatian adalah penerbitan dan perpanjangan SIM. Informasi dari komunitas pengemudi truk menyebutkan biaya riil pengurusan SIM B1 dan B2 dapat mencapai Rp 1,3 juta hingga Rp 1,8 juta, jauh di atas tarif resmi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan biaya pendukung yang disebut berkisar Rp 225 ribu hingga Rp 260 ribu. Informasi ini perlu diverifikasi melalui audit transparan terhadap proses penerbitan SIM.
Penerbitan SIM bukan sekadar urusan administrasi. Dokumen tersebut merupakan bukti bahwa seseorang memiliki kompetensi untuk mengemudikan kendaraan sesuai golongannya. Karena itu, evaluasi harus mencakup integritas proses pengujian, pendidikan pengemudi, dan pengawasan terhadap kemungkinan penyimpangan.
Pengawasan juga harus menyentuh kepatuhan terhadap dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin). Operasional truk molen dan angkutan material proyek harus mengikuti rekomendasi rute, kapasitas jalan, serta pembatasan waktu operasional. Pemilik bangunan dan kontraktor tidak boleh lepas tangan apabila kegiatan proyeknya menimbulkan risiko keselamatan bagi pengguna jalan.
Kompetensi dan kesejahteraan pengemudi: persoalan yang terabaikan
Pemetaan Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan pada 2024 menunjukkan persoalan mendasar dalam kualitas sumber daya manusia pengemudi angkutan umum. Rata-rata usia pengemudi berada pada rentang 40–55 tahun. Ditemukan pula persoalan ketidaksesuaian golongan SIM dengan kendaraan yang dioperasikan, serta belum optimalnya pendidikan dan pelatihan kompetensi.
Biaya pendidikan dan pelatihan kerap dibebankan kepada perusahaan karena dinilai memberatkan apabila ditanggung sendiri oleh pengemudi. Di sisi lain, penghasilan bulanan yang berkisar Rp 1 juta hingga Rp 4 juta masih menjadi tantangan bagi pemenuhan kebutuhan hidup dan peningkatan kompetensi.
Baca juga:
- ODOL: Ancaman Keselamatan yang Membutuhkan Integrasi Data Lintas Instansi
- Alarm Tata Kelola Transportasi Umum: Hikmah di Balik Penghentian Sementara Feeder LRT Sumatera Selatan
- Harapan Baru Transportasi Publik Pontianak Melalui Skema Buy the Service
KNKT (2024) juga mengingatkan adanya penurunan jumlah pengemudi bus dan truk hingga rasio ketersediaannya terhadap kendaraan yang beroperasi memasuki zona berbahaya (danger zone). Kondisi ini berpotensi mendorong penggunaan pengemudi yang tidak sesuai kompetensi kendaraannya. Kemampuan mendeteksi kondisi kendaraan yang tidak laik serta memahami teknologi keselamatan modern juga masih perlu ditingkatkan.
Artinya, peningkatan keselamatan tidak cukup dilakukan melalui penindakan setelah kecelakaan. Perusahaan harus memastikan pengemudi memperoleh pelatihan, sertifikasi, waktu istirahat yang memadai, dan penghasilan yang layak. Pengemudi yang sehat, kompeten, dan terlindungi merupakan bagian penting dari sistem keselamatan transportasi.
KNKT (2024) memberikan sejumlah panduan pemeriksaan kendaraan truk sebelum dioperasikan. Pemeriksaan meliputi kesiapan kendaraan dan sistem kelistrikan, kebocoran sistem pneumatik atau udara bertekanan, kondisi tabung angin, fungsi rem utama dan rem bantu, sistem hidrolik, serta kondisi fisik dan tekanan ban.
Apabila ditemukan kebocoran, tekanan angin tidak normal, atau gangguan sistem pengereman, kendaraan harus dihentikan pengoperasiannya sampai dinyatakan aman oleh mekanik yang kompeten. Pemeriksaan tersebut tidak boleh sekadar menjadi formalitas sebelum keberangkatan.
Khusus saat melewati jalan menurun, pengemudi harus menggunakan gigi rendah sebelum memasuki turunan dan memanfaatkan exhaust brake sesuai petunjuk teknis kendaraan. Hindari pengereman panjang maupun berulang-ulang yang dapat menyebabkan panas berlebih dan menurunkan efektivitas pengereman. Pengemudi juga harus menjaga kecepatan dan memperhatikan kondisi jalan serta ruang pandang di depan.
Pada akhirnya, keselamatan angkutan barang membutuhkan perubahan paradigma. Jangan menjadikan sopir sebagai satu-satunya pihak yang menanggung akibat dari kegagalan sistem. Pemeriksaan kendaraan, pengawasan perusahaan, integritas penerbitan SIM, kepatuhan Andalalin, serta peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pengemudi harus berjalan beriringan.
Jalan raya bukan tempat untuk menguji keberuntungan dengan kendaraan yang tidak laik jalan. Keselamatan tidak boleh dikorbankan demi mengejar target pengiriman dan keuntungan usaha.
Sudah saatnya penegakan hukum tidak hanya mencari siapa yang mengemudikan kendaraan ketika kecelakaan terjadi, tetapi juga mengungkap siapa yang bertanggung jawab memastikan kendaraan tersebut aman sebelum berangkat. Sebab, mencegah kecelakaan jauh lebih penting daripada sekadar mencari pihak yang harus disalahkan setelah korban berjatuhan. (*)
There is no ads to display, Please add some