beritabernas.com – BUMD Summit 2026 menghasilkan komunike yang antara lain menegaskan pentingnya penguatan Good Corporate Governance (GCG) sebagai fondasi transformasi BUMD yang profesional, akuntabel, berintegritas dan berkelanjutan.
Komunike BUMD Summit 2026 ini diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah daerah, organ BUMD, regulator dan pemangku kepentingan terkait untuk menerjemahkan prinsip tata kelola ke dalam kebijakan, keputusan, pengendalian dan langkah perbaikan yang terukur. Sebab, pada akhirnya, keberhasilan tata kelola BUMD harus tercermin dalam peningkatan kinerja perusahaan, kualitas pelayanan publik, kepercayaan masyarakat dan nilai tambah bagi pembangunan daerah.
Hal itu disampaikan Dr Sigit Kurnianto, Ketua Airlangga Institute for Learning and Growth (AILG), yang membacakan Komun BUMD Summit 2026, Kamis 19 November 2026. BUMD Summit 2026 itu sendiri berlangsung selama dua hari, 18-19 November 2026 di Mustika Yogyakarta Resort.
Manfaat strategis penguatan GCG BUMD
Berdasarkan pokok-pokok pemaparan dan pembahasan dalam BUMD Summit 2026, penguatan Good Corporate Governance (GCG) merupakan prasyarat untuk meningkatkan kualitas keputusan, kinerja perusahaan, dan manfaat yang diterima masyarakat.
Manfaat strategis tersebut mencakup tiga dimensi utama, pertama penciptaan Nilai Ekonomi dan Nilai Publik GCG membantu BUMD menyeimbangkan tiga mandat utama, yaitu menggerakkan perekonomian daerah, memberikan kemanfaatan umum, serta menghasilkan laba atau keuntungan. Keseimbangan tersebut perlu dituangkan ke dalam tujuan, indikator kinerja, dan penugasan yang jelas agar kontribusi ekonomi serta mutu pelayanan publik dapat dicapai tanpa mengabaikan keberlanjutan keuangan perusahaan.
Kedua, penguatan akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan tata kelola yang efektif memperjelas kedudukan pemerintah daerah selaku pemilik melalui KPM/RUPS, Dewan Pengawas sebagai organ pengawasan dan Direksi sebagai pengelola perusahaan. Pembagian kewenangan yang tegas mendukung keputusan bisnis yang objektif, transparan, dan terlindung dari intervensi operasional yang tidak semestinya.

Ketiga, peningkatan kinerja, reputasi dan kepercayaan publik. Penerapan GCG yang konsisten meningkatkan efektivitas pengendalian, efisiensi, kualitas pelayanan dan keberlanjutan usaha. Integritas, transparansi, serta kinerja nyata menjadi fondasi penguatan reputasi dan kepercayaan publik.
Dalam komunike BUMD Summit 2026 ini juga menyebutkan bahwa materi konferensi menunjukkan sejumlah persoalan lintas sektor yang memerlukan perhatian dalam pengelolaan dan pembinaan BUMD, antara lain, pertama, tata kelola yang masih bersifat formalitas keberadaan struktur organisasi, pedoman, dan prosedur belum selalu diikuti oleh proses pengambilan keputusan yang efektif.
Ketidakjelasan batas kewenangan pemilik, pengawas, dan pengelola dapat menimbulkan tumpang tindih peran, intervensi, serta melemahkan akuntabilitas.
Kedua, kelemahan pengendalian internal dan pengelolaan risiko kecurangan efektivitas Satuan Pengawas Intern (SPI), pengendalian transaksi, penanganan konflik kepentingan, dan tindak lanjut temuan belum merata. Kondisi ini meningkatkan kerentanan terhadap penyalahgunaan, kecurangan, dan penyimpangan pelaporan.
Ketiga, kesenjangan kapasitas SDM dan transformasi Digital Kompetensi pengurus dan pegawai, pengembangan talenta dan perencanaan suksesi belum merata. Di sisi lain, keterbatasan integrasi data dan sistem informasi menghambat pemantauan kinerja serta pengambilan keputusan berbasis bukti.
Keempat, tekanan fiskal dan perubahan lingkungan usaha keterbatasan ruang fiskal daerah, persaingan usaha, dinamika regulasi, dan ketidakpastian ekonomi menuntut BUMD semakin adaptif. Pemerintah daerah juga menghadapi kebutuhan untuk mengelola BUMD sebagai portofolio usaha daerah yang berbasis kinerja, risiko, dan nilai publik.
Rekomendasi eksekutif
Untuk mendorong transformasi tata kelola secara nyata, komunike ini merumuskan delapan arah tindak lanjut yang dapat disesuaikan dengan karakteristik dan tingkat kematangan masing-masing BUMD. Pertama, menggeser tata kelola dari kepatuhan menjadi reputasi dan penciptaan nilai. Ketika perusahaan dikelola secara bertanggung jawab dan dipimpin dengan komitmen terhadap keberlanjutan, kepercayaan stakeholder akan semakin kuat sehingga reputasi perusahaan turut meningkat. Reputasi yang baik selanjutnya memperkuat kepercayaan stakeholder dan mendorong peningkatan kinerja perusahaan.
Kedua, mempertegas peran pemilik, pengawas, dan direksi pemerintah daerah melalui KPM/RUPS menetapkan arah, mandat, dan ekspektasi kinerja; Dewan Pengawas mengawal strategi, risiko, dan pencapaian target; sedangkan Direksi menjalankan pengurusan secara profesional. Seleksi, pengembangan, penilaian kinerja, dan remunerasi pengurus perlu berlandaskan kompetensi, integritas, dan hasil kerja.
Ketiga, membangun ukuran kinerja yang seimbang dan terukur menetapkan indikator yang mengintegrasikan kesehatan keuangan, produktivitas aset, kontribusi terhadap daerah, kualitas dan keterjangkauan pelayanan publik, serta dampak sosial dan lingkungan yang relevan. Penugasan publik perlu dirumuskan secara jelas, termasuk target, biaya, sumber pembiayaan, dan mekanisme evaluasinya.
Keempat, memperkuat disiplin investasi dan pengelolaan portofolio BUMD. Dalam hal ini perlu melakukan evaluasi atas kelayakan usaha, relevansi investasi dan kinerja aset sebelum melakukan penambahan modal, ekspansi, atau restrukturisasi. Keputusan strategis perlu diuji terhadap mandat daerah, business case, pembiayaan, risiko, integritas proses, dan hasil yang dapat diukur; peningkatan modal harus disertai perbaikan bisnis dan tata kelola.
Kelima, mengintegrasikan Governance, Risk, and Compliance (GRC) secara berkelanjutan, menyelaraskan pengelolaan risiko, kepatuhan, dan pengendalian internal dengan strategi serta proses bisnis, memperkuat penerapan Three Lines Model melalui tanggung jawab pemilik proses, fungsi manajemen risiko/kepatuhan, dan SPI yang independen, disertai pengujian efektivitas pengendalian serta tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Keenam, memperkuat kepemimpinan, kompetensi dan tata kelola Digital, mengembangkan kepemimpinan berintegritas dan berorientasi jangka panjang melalui peningkatan kompetensi, talent pool dan perencanaan suksesi, mendorong digitalisasi proses bisnis dan sistem pelaporan terintegrasi, termasuk dashboard kinerja dan risiko, dengan tetap memperhatikan keamanan serta keandalan data.
Ketujuh, meningkatkan pembinaan dan evaluasi kinerja secara terkoordinasi, memperkuat peran pemerintah daerah dalam evaluasi rencana bisnis, RKAP, laporan kinerja, pemanfaatan aset dan tindak lanjut hasil audit. Sinergi antarlembaga serta antarBUMD perlu diarahkan pada efisiensi, inovasi, pengembangan usaha yang layak, dan penciptaan manfaat daerah yang dapat diverifikasi secara berkala.
Kedelapan, dari Compliance Menuju Culture: Menjadikan GCG sebagai budaya. Organisasi Good Corporate Governance (GCG) tidak boleh berhenti pada pemenuhan prosedur dan penyusunan Standard Operating Procedure (SOP), tetapi harus terinternalisasi menjadi budaya organisasi.
Sebagai contoh, prinsip transparansi tidak cukup hanya dituangkan dalam ketentuan bahwa direksi wajib bersikap transparan. Implementasinya harus tercermin dalam keterbukaan informasi pada rapat direksi, kejelasan alasan di balik setiap pengambilan keputusan, serta keberanian untuk menolak intervensi yang bertentangan dengan peraturan dan prinsip tata kelola. GCG yang benar-benar hidup tercermin dari keberanian dalam bertindak sesuai prinsip tata kelola, bukan sekadar kelengkapan dokumen.
Kesembilan, menghubungkan GCG dengan kinerja bisnis. Selama implementasi dinilai secara terpisah dari pencapaian kinerja bisnis, GCG akan cenderung dipandang sebagai beban administratif, bukan sebagai instrumen strategis untuk menciptakan nilai perusahaan.
Oleh karena itu, implementasi GCG harus dikaitkan secara langsung dengan penciptaan nilai dan peningkatan kinerja bisnis, antara lain: GCG yang baik menurunkan risiko hukum dan operasional, sehingga direksi memiliki landasan yang lebih kuat dan rasa aman dalam mengambil keputusan strategis untuk mendorong pertumbuhan bisnis.
Baca juga:
- Diikuti 190 Peserta dari Seluruh Indonesia, Universitas Airlangga Gelar BUMD Summit 2026
- Kemendesa PDT Dorong Penguatan Ekosistem Wirausaha Desa Melalui SNI 9445:2026 Pedoman Mutu G2R Tetrapreneur
Selain itu, GCG yang baik meningkatkan kepercayaan perbankan dan investor, sehingga memperluas akses perusahaan terhadap sumber pendanaan yang lebih kompetitif untuk mendukung ekspansi usaha. Kemudian, GCG yang baik meminimalkan kebocoran dan penyalahgunaan sumber daya, sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung peningkatan profitabilitas perusahaan. Dengan demikian, GCG harus diposisikan sebagai instrumen penciptaan nilai (value creation), bukan sekadar kewajiban kepatuhan (compliance).
Kesepuluh, GCG sebagai instrumen perlindungan direksi melalui Business Judgment Rule (BJR). Salah satu aspek penting yang sering kali kurang mendapat perhatian adalah fungsi GCG dalam memberikan perlindungan hukum bagi direksi melalui penerapan prinsip Business Judgment Rule (BJR). Penerapan GCG yang baik memberikan landasan bagi direksi untuk mengambil keputusan bisnis secara profesional dan bertanggung jawab.
Hal ini tercermin melalui tersedianya kajian kelayakan, pelaksanaan due diligence, pertimbangan risiko, serta dokumentasi proses pengambilan keputusan yang memadai. Sepanjang keputusan bisnis diambil dengan iktikad baik, kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, direksi memperoleh perlindungan berdasarkan prinsip BJR, meskipun keputusan tersebut pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi perusahaan.
Dengan demikian, GCG bukan instrumen untuk membatasi atau menjebak direksi, melainkan mekanisme tata kelola yang memberikan kepastian dan perlindungan dalam menjalankan kegiatan bisnis serta mengambil keputusan strategis.
Kesebelas, mengintegrasikan GCG ke dalam Key Performance Indicators (KPI). Implementasi GCG tidak cukup hanya dievaluasi melalui laporan kepatuhan, tetapi harus menjadi bagian integral dari sistem pengukuran kinerja dan pemberian insentif bagi direksi. Beberapa bentuk implementasi yang dapat diterapkan antara lain: penilaian kinerja direksi tidak hanya didasarkan pada pencapaian laba dan target keuangan, tetapi juga mempertimbangkan kualitas implementasi GCG dan ESG.

Kemudian, pemberian bonus dan tantiem dikaitkan dengan pencapaian kinerja tata kelola, termasuk kepatuhan terhadap regulasi dan tidak adanya temuan material akibat pelanggaran prinsip GCG. Selain itu, setiap keputusan investasi strategis dengan nilai tertentu, misalnya di atas Rp5 miliar, wajib didukung oleh kajian kelayakan dan analisis risiko, termasuk risiko hukum dan operasional.
Dengan pendekatan ini, GCG tidak lagi menjadi tanggung jawab unit kepatuhan semata, tetapi menjadi bagian dari akuntabilitas dan penilaian kinerja seluruh jajaran manajemen.
Keduabelas, pemegang saham (Pemerintah Daerah) juga harus menerapkan GCG. Salah satu tantangan mendasar dalam penerapan GCG pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah belum optimalnya penerapan prinsip tata kelola oleh pemerintah daerah sebagai pemegang saham.
BUMD akan sulit berkembang apabila pemerintah daerah masih melakukan intervensi berlebihan terhadap keputusan bisnis, melakukan pergantian direksi berdasarkan kepentingan politik, atau menuntut pembagian dividen tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan dan keberlanjutan bisnis perusahaan.
Oleh karena itu, penerapan GCG di lingkungan BUMD tidak dapat hanya dibebankan kepada direksi dan manajemen. Pemerintah daerah sebagai pemegang saham juga harus menjalankan prinsip tata kelola yang baik, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan, pengambilan keputusan, dan pembinaan terhadap BUMD.
“GCG pada BUMD hanya dapat berjalan secara efektif apabila seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah sebagai pemegang saham, memiliki komitmen yang sama terhadap prinsip tata kelola,” tegas Dr Sigit Kurnianto yang membacakan Komunike BUMD Summit 2026 tersebut. (phj)
There is no ads to display, Please add some