beritabernas.com –Gejolak masalah sampah di DIY, khususnya terkait penutupan TPST Piyungan oleh warga setempat, beberapa waktu lalu mendapat perhatian serius dari Komisi B DPRD DIY. Masalah tersebut perlu dievaluasi bersama, terutama oleh pemerintah.
Selanjutnya, untuk mencegah dan mengantisipasi agar masalah tersebut tidak terulang, maka dibutuhkan sebuah kebijakan diambil setelah melalui kajian. Salah satunya dengan membentuk BUMDes di tingkat desa dan BUMD khsusus sampah di tingkat kabupaten/kota atau provinsi.
“Sampah yang sebetulnya sudah tidak asing lagi, terutama terkait dengan masalah sampah yang ada di masyarakat, pemerintah seharusnya segera mengambil tindakan. Misalnya, bagaimana meminimalisir sampah dengan menyelesaikan masalah sampah sejak di hulu,” kata Pimpinan Komisi B DPRD DIY RB Dwi Wahyu Budiantoro kepada beritabernas.com pada Minggu 15 Mei 2022 malam.
Dengan demikian, menurut Dwi Wahyu Budiantoro, tidak semua sampah sampai ke Piyungan. Karena pasti ada sampah yang bisa untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pengolahan sampah tersebut bisa dilakukan oleh masyarakat untuk peningkatan ekonomi. Misalnya ada plastik, ada kertas dan sebagainya bisa dikelola dan diolah, baik oleh masyarakat melalu bank sampah maupun oleh BUMDes di desa atau BUMD di daerah kabupaten/kota dan provinsi.
“Pemerintah harus membuat kajian terlebih dahulu, apakah pengolahan sampah ini bisa ditangani oleh badan usaha milik desa (BUMDes) atau seperti apa pengelolaannya. Di DIY, misalnya, perlu punya BUMD khusus untuk penanganan sampah. Karena sampah selalu menjadi masalah setiap hari maka harus ada konsep pengelolaan dari hulu sampai hilir. Misalnya, pengolahan sampah sampai pada penjualan, pengolahan sampah itu sendiri dengan teknologi kalau itu goal-nya di perekonomian. Jadi di DIY perlu ada BUMD khusus menangani sampah,” kata Dwi Wahyu Budiantoro.
Dukungan DLH
Menurut Dwi Wahyu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) juga perlu mendukung (support) masyarakat agar giat dalam pengelolaan sampah. Salah satu bentuk dukungan itu adalah penyediaan teknologi pengolahan sampah di masyarakat secara masif.Dikatakan, dukungan itu sangat penting agar masyarakat termotivasi untuk mengelola dan mengolah sampah secara mandiri. Hal ini sekaligus untuk meminimalisir sampah sampai ke TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) Piyungan, Bantul.
Dwi Wahyu Budiantoro mengatakan, selain memberikan dukungan teknologi pengolahan sampah, pemerintah dalam hal ini DLH perlu memiliki konsep secara komprehensif terkait pengelolaan dan pengolahan sampah.
Untuk itu, DLH punya kepentingan untuk membuat program dan kajian potensi sampah yang gede/besar atau yang banyak itu di mana, lalu konsep pengolahan sampah seperti apa.
“Saya kira masyarakat siap untuk menjalankan program tersebut guna meminimalisir sampah dibawa ke TPST Piyungan,” kata Pimpinan Komisi B DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan ini. Karena itu, menurut Dwi Wahyu Budiantoro, yang perlu dilakukan pemerintah sekarang adalah bagaimana menyiapkan teknologi pengolahan sampah secara masif agar masyarakat bisa mengelola dan mengolah sampah secara mandiri guna meminimalisir sampah yang dibuang ke TPST Piyungan. (lip)
There is no ads to display, Please add some