beritabernas.com – Suatu keprihatinan dirasakan Arus Bawah PDI Perjuangan Yogyakarta karena di satu sisi rakyat diminta berhemat, sementara di sisi lain elit negara seperti para pejabat justru berpesta anggaran. Keprihatinan semakin mendalam karena daya beli masyarakat terus menurun akibat kenaikan harga BBM Pertamax yang pada berdampak luas terhadap kehidupan ekonomi masyarakat.
Menurut Antonius Fokki Ardiyanto S.IP, Aktivis Arus Bawah PDI Perjuangan Yogyakarta, dalam pandangan ideologi Marhaenisme, setiap kebijakan ekonomi harus diukur dari keberpihakan kepada rakyat. Artinya, ketika harga BBM naik, yang pertama kali merasakan dampaknya bukan para pejabat, bukan para pemilik modal besar, melainkan rakyat pekerja, pedagang kecil, pengemudi transportasi, pelaku UMKM, petani, nelayan, dan kaum muda yang sedang berjuang mempertahankan kehidupan di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat.
“Kenaikan harga Pertamax mungkin dianggap tidak menyentuh kelompok miskin secara langsung, tetapi dalam kenyataannya justru menggerus kelas menengah yang selama ini menjadi penopang utama ekonomi rakyat. Ketika kelas menengah melemah, konsumsi menurun, usaha rakyat kehilangan pembeli, roda ekonomi melambat, dan pada akhirnya rakyat kecil kembali menjadi korban,” kata Antonius Fokki Ardiyanto S.IP, Aktivis Arus Bawah PDI Perjuangan Yogyakarta, dalam siaran pers yang diterima beritabernas.com, Sabtu 13 Juni 2026.
Menurut Antonius Fokki Ardiyanto yang biasa disapa Fokki, yang membuat keadaan semakin ironis adalah kenyataan bahwa di tengah rakyat yang diminta berhemat dan memahami keadaan fiskal negara, publik justru disuguhi berbagai dugaan praktik korupsi terhadap program-program kerakyatan. Dugaan korupsi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi merupakan pengkhianatan moral terhadap anak-anak bangsa yang menjadi harapan masa depan Indonesia.
Lebih menyakitkan lagi, menurut Fokki, ketika rakyat harus menghitung setiap rupiah untuk membeli kebutuhan pokok, para elite politik dan birokrasi masih menikmati perjalanan dinas, kunjungan kerja, rapat-rapat mewah dan berbagai fasilitas yang dibiayai APBN maupun APBD. Uang rakyat terus mengalir untuk membiayai aktivitas birokrasi, sementara rakyat dipaksa menerima kenyataan bahwa biaya hidup semakin mahal dari hari ke hari.
“Bung Karno telah mengajarkan bahwa politik harus menjadi alat pembebasan rakyat dari penindasan. Marhaenisme lahir untuk melawan keadaan ketika kekayaan negara hanya dinikmati oleh segelintir elite, sementara rakyat yang bekerja keras justru hidup dalam kesulitan,” kata Fokki.
Baca juga:
- Arus Bawah PDI Perjuangan Berkomitmen Ikut Menyukseskan Program Walikota Yogyakarta
- Arus Bawah PDI Perjuangan Bersama Ganjar Pranowo Siap Tangani Masalah Sampah
- Dukung Kebijakan Pedestrian Malioboro, Arus Bawah PDI Perjuangan Usulkan Solusi Parkir Berbasis Kampung
Karena itu Arus Bawah PDI Perjuangan Yogyakarta menyampaikan sejumlah tuntutan. Pertama, pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan energi yang semakin membebani rakyat.
Kedua, penegak hukum harus mengusut tuntas dan transparan setiap dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis maupun program-program kerakyatan lainnya. Ketiga, pemerintah pusat dan daerah harus melakukan pemangkasan drastis terhadap belanja perjalanan dinas, kunjungan kerja, rapat seremonial, dan berbagai pengeluaran birokrasi yang tidak berdampak langsung kepada rakyat.
Keempat, APBN dan APBD harus dikembalikan kepada tujuan konstitusionalnya, yakni sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk kenyamanan para pejabat. Kelima, seluruh kader dan simpatisan PDI Perjuangan harus kembali menghidupkan semangat politik kerakyatan sebagaimana diwariskan Bung Karno, berdiri bersama rakyat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi.
“Kami mengingatkan bahwa sejarah bangsa ini tidak pernah mencatat rakyat marah karena diajak bekerja keras. Rakyat marah ketika pengorbanan hanya dibebankan kepada mereka, sementara para pemegang kekuasaan justru menikmati kemewahan dari hasil pengorbanan tersebut,” tegas Fokki.
Ia menambahkan bahwa jika rakyat diminta berhemat, maka elite negara harus lebih dahulu memberi teladan penghematan. Dan jika rakyat diminta berkorban, maka penguasa harus menjadi pihak pertama yang berkorban.
“Itulah hakikat politik kerakyatan. Itulah ajaran Marhaenisme. Itulah jalan yang pernah ditunjukkan Bung Karno kepada bangsa Indonesia,” kata Fokki yang juga mantan Anggota DPRD Kota Yogyakarta ini. (phj)
There is no ads to display, Please add some