Aliansi Rakyat Jogja Bersatu akan Melakukan Ngudo Roso

beritabernas.com – Aliansi Rakyat Jogja Bersatu (ARJB) mengadakan ngudo roso sebagai forum ngenteni bukoposo di Ndalem Soeryoguritnan, Siliran Lor Nomor 28 Kraton Yogyakarta, pada Minggu 17 Maret dan 24 Maret 2024 mulai pukul 15.00 hingga 17.30 yang dilanjutkan dengan buka puasa bersama.

Menurut Stevi S Wibowo, Koordinator Aliansi Rakyat Jogja Bersatu (ARJB), dalam forum yang akan dihadiri 100 peserta itu akan menghadirikan narasumber Ir KPH Adipati Bagas Pujilaksono MT PhD, Dosen UGM, Afnan Malay (Pengamat Politik) dan Anas Kurniawan (Mantan Ketua HMI Yogyakarta).

Kegiatan ini bertujuan untuk membangun opini dan kesadaran publik atas pelaksanaan Pemilu 14 Februari 2024 yang kental aroma pelanggaran etis, moral dan konstitusional. Selain itu, sebagai penguatan jejaring elemen pro demrokrasi untu kerumuskan aksi bersama melawan KKN dan oligarki, mendorong dan mengawal DPR dalam menggunakan hak angket serta memproses secara hukum kecurangan dan pelanggaran pelaksanaan Pemilu 2024.

Menurut Stevi S Wibowo, pesta demokrasi Pemilu 14 Februari 2024 telah menjadi cacatan kelam dan memilukan bagi sejarah demokrasi dan penegakan kedaulatan rakyat di Indonesia. Semangat Reformasi 98 yang telah diperjuangkan dengan keringat, air mata, darah dan nyawa, luluh lantak oleh tsunami demokrasi yakni kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan secara TSM oleh penyelemggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) yang didukung oleh kekuasaan negara yang tidak indipenden. 

BACA JUGA:

Pemilu telah kehilangan legitimasi etis moral, politik dan konstitusional. Hal ini berawal dari gonjang ganjing MK dan KPU yang divonis melakukan pelanggaran berat oleh MKMK dan DKPP yang menjadikan Gibran Rakabuming Raka lolos sebagai Cawapres berpasangan dengan Prabowo Subiyanto, cawe-cawe Presidwn Jokowi dan pengerahan beberapa Menteri, ASN dan TNI/Polri.

Politisasi bansos, munculnya DPT siluman yang cukup signifkan jumlahnya serta carut marut penghitungan suara oleh karena Situngdan Sirekap yang tidak valid dan berubah-ubah menjadikan persepsi publik negatif terhadap penyelenggara Pemilu dan Pemerintahan Jokowi. 

Situasi kehidupan sosial politik dan kebangsaan Indonesia, semakin memburuk. Indonesia bukan hanya sedang tidak baik-baik saja tetapi sudah berada di jurang kehancuran. Tokoh Agama, Guru Besar PT, Purnawirawan TNI/Polri, elemen mahasiswa, pemuda dan masyarakat sipil tidak hanya menyuarakan suara kebenaran tapi sudah mulai bergerak melakukan aksi melawan kebatilan pemerintahan Jokowi. Walau terjadi tarik menarik tetapi sayup-sayup parlemen di Senayan mulai memggaungkan hak angket sebagai hak konstitusional anggota DPR RI.

Gejolak perkembangan situasi nasional tersebut tidaklah cukup hanya terjadi di pusat kekuasaan. Konsolidasi gagasan/ide serta jejaring kekuatan mahasiswa dan pemuda serta elemen pro demokrasi lainnya harus menyebar sampai tingkat daerah yang jauh dari kekuasaan sebagai sebuah kehendak bersama untuk mengembalikan wajah demokrasi indonesia yang beradab dan tegaknya kehendak rakyat untuk berdaulat. 

Dalam konteks inilah gerakan perlawanan rakyat harus dikonsolidasikan termasuk di Yogyakarta agar resonansi politik perlawanan semakin bergerak meluas dan punya nilai tawar yang signifikan bagi kekuasan. (*/lip)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *