beritabernas.com – Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan MY Esti Wijayati berpendapat, penyelenggaraan sekolah rakyat lebih tepat berada di daerah 3T yakni Terdepan, Terluar dan Tertinggal. Sebab di daerah tersebut, aksesibilitas yang terbatas, infrastruktur yang kurang memadai dan minimnya sumber daya manusia.
BACA JUGA:
- Dukung Putusan MK, PDI-P Perkuat Komitmen Pendidikan Gratis SD-SMP yang Berkeadilan
- Anggota DPD RI dari DIY RA Yashinta Sekarwangi Mega: Banyak Anak Muda Terjerat Judol
“Meski konsep sekolah rakyat sampai sekarang belum jelas, namun bila keberadaannya untuk membantu rakyat miskin, maka menurut saya penyelenggaraan sekolah rakyat lebih tepat ada di daerah 3T dan daerah-daerah yang angka kemiskinannya masih tinggi,” kata MY Esti Wijayati yang juga menjadi Wakil Ketua Komisi X DPR RI yang antara lain membidangi pendidikan, dalam pertemuan kelima kursus kemasyarakatan yang diadakan Kevikepan Yogyakarta Timur di Aula Gereja St Yohanes Rasul Pringwulung, Condongcatur, Depok, Sleman, Sabtu 19 Juli 2025 malam.
MY Esti Wijayati juga heran karena sekolah rakyat ditangani atau berada di bawah Kementerian Sosial bukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena itu, ia sangat meragukan bila sekolah rakyat bisa dikelola dengan baik di bawah kementerian yang tidak punya pengalaman atau latar belakang mengelola sekolah.
Menurut Esti Wijayati, bila konsep sekolah rakyat bertujuan mengakomodir warga miskin atau tidak mampu maka seharusnya sekolah tersebut berada di daerah-daerah yang angka kemiskinannya masih tinggi maupun di daerah 3T. Sebab, sekolah tersebut menyediakan segala fasilitas yang dibutuhkan anak didik, termasuk makan, karena mereka tinggal di asrama. Bila itu dilakukan maka keberadaan sekolah rakyat tepat sasaran.
Mengutip data BPS, MY Esti Wijayati menyebut sejumlah daerah di Indonesia, termasuk di NTT, yang akan kemiskinannya masih tinggi. Di Provinsi NTT, seperti di Sumba Barat dengan prosentasi 26,52 persen, Sumba Timur (27,04 persen), Kupang (21,37 persen), TTS (24,78 persen), TTU (20,89 persen, Lembata (24,22 persen), Ende (22,57 persen), Rote Ndao (25,78 persen), Sumba Tengah (30,84 persen), Sumba Barat Daya (27,20 persen), Manggarai Timur (24,90 persen) dan Sabu Paijua sebesar 28,13 persen.
Sementara di Sumatera Utara, di Nias Utara angka kemiskinan 21,50 persen dan Nias Barat angka kemiskinan 22,68 persen. Di Provinsi Jawa Timur ada di Sampang dengan angka kemiskinan sebesar 20,83 persen dan di Provinsi NTB terdapat di Lombok Utara dengan angka kemiskinan 23,96 persen. (lip)
There is no ads to display, Please add some