Oleh: Saiful Huda Ems (SHE), Lawyer dan Analis Politik
beritabernas.com – Menarik sekali jika kita membaca cakrawala pemikiran seorang Hasto Kristiyanto yang meraih gelar Doktor keduanya dari Universitas Indonesia, setelah gelar Doktor pertamanya di bidang Geo Politik diraih dari Universitas Pertahanan Indonesia.
Dalam salah satu topik bahasan dari disertasi doktoral yang kedua Mas Hasto Kristiyanto di Universitas Indonesia (UI), Jumat 18 Oktober2024 ini, Mas Hasto, Sekjen PDIP yang juga merupakan sosok intelektual politisi Indonesia menjelaskan seperti berikut:
“Pada masa Presiden Jokowi iklim feodalisme dibangun melalui strategi kebudayaan untuk memperkuat makna kekuasaan dengan simbol-simbol budaya. Penampilan Presiden Jokowi dengan menggunakan simbolisasi raja melalui atribusi pakaian daerah dan perhelatan pesta pernikahan Kaesang Pangarep di Istana Mangkunegaran, membangun persepsi bahwa presiden juga sosok raja.”
“Ketika kultur ini berhasil dibangun maka aura feodalisme menyelimuti kekuasaan presiden. Hal inilah yang menjadi alasan rasionalitas kritis elite politik terbungkam. Dalam situasi ini Presiden Jokowi menggunakan otoritas kekuasaannya untuk membangun konsensus dengan para Ketua Umum Partai Politik pendukung dalam posisi yang tidak setara, sebagaimana dijelaskan oleh Ranciere.”
BACA JUGA:
- Viral Petisi Menuntut UI Mengkaji Ulang Pemberian Gelar Doktor untuk Bahlil Lahadalia
- Nasib Bahasa Indonesia di Ruang Publik
“Para Ketua Umum Partai Politik berperan sebagai “Pembantu Presiden” karena posisinya sebagai menteri, dan kemudian dimasukkan dalam suatu elite kerjasama besar untuk mengikuti kemauan penguasa”.
Luar biasa bagaimana Mas Hasto Kristiyanto menjelaskan soal problematika politik kekuasaan di era kepemimpinan Jokowi ini. Banyak rakyat yang terjebak oleh gaya politik Jokowi yang membungkus kebohongan dengan berbagai kebijakan populisnya.
Orang-orang seperti terhipnotis oleh gaya politik Jokowi seperti itu, hingga tanpa sadar Indonesia sebenarnya telah dikembalikannya seperti pada zaman kerajaan yang feodalistik, dimana pemimpinnya telah menjelma menjadi pribadi yang otoriter populis.
Otoriter populis yang mengabaikan check and balances dan membangun legitimasi atas nama rakyat, namun menginjak-injak asas fairness, pembatasan kebebasan sipil dan nilai-nilai pembangunan yang adil, sebagaimana pandangan Prof Norris dan Inglehart (2019) yang dijelaskan oleh Mas Hasto Kristiyanto dalam rangkuman disertasinya.
Selamat mengikuti Sidang Disertasi Doktoral keduanya di Universitas Indonesia (UI), Mas Hasto Kristiyanto. Semoga lulus Summa Cum Laude dan ilmunya semakin mencakrawala serta bermanfaat bagi Bangsa dan Negara Indonesia yang telah lama tak mendapatkan pencerahan dari presiden plonga-plongonya. (*)
Jakarta, 18 Oktober 2024.
Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Analis Politik.
There is no ads to display, Please add some