Oleh: Andreas Chandra, Mahasiswa FH UAJY
beritabernas.com – Dalam era di mana aspirasi masyarakat semakin meningkat, pemangku kebijakan diharapkan tidak hanya mendengar, tetapi juga merespons dengan tindakan nyata. Aspirasi yang terucap dalam berbagai forum, baik diskusi publik, demonstrasi maupun media sosial, mencerminkan harapan dan kebutuhan masyarakat yang mendesak.
Namun, sering kali suara-suara ini terabaikan dan kebijakan yang dihasilkan tidak mencerminkan keinginan rakyat. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauhmana pemangku kebijakan benar-benar berkomitmen untuk mengubah aspirasi menjadi aksi?
Salah satu tantangan utama adalah adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dan realitas di lapangan. Banyak kebijakan yang tampak ideal di atas kertas, tetapi ketika diimplementasikan, sering kali menemui berbagai kendala. Misalnya, program-program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sering kali terhambat oleh birokrasi yang rumit atau kurangnya anggaran yang memadai. Ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk memperbaiki sistem pengambilan keputusan dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar dapat diakses dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembuatan kebijakan juga menjadi sorotan. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana keputusan diambil dan siapa yang diuntungkan dari kebijakan tersebut. Ketidakjelasan dalam proses ini sering kali menimbulkan kecurigaan dan ketidakpuasan.
BACA JUGA:
Oleh karena itu, pemangku kebijakan harus berani membuka ruang dialog yang lebih luas, melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perumusan kebijakan, dan tidak hanya menjadikannya sebagai formalitas belaka
Kritik tajam perlu diarahkan kepada pemangku kebijakan yang cenderung mengabaikan data dan fakta dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang tidak berbasis bukti sering kali berujung pada kebijakan yang tidak efektif dan tidak relevan.
Oleh karena itu, penting bagi pemangku kebijakan perlu mengedepankan analisis yang mendalam dan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi dan masyarakat sipil. Untuk mewujudkan aspirasi menjadi aksi, diperlukan keberanian dan komitmen dari pemangku kebijakan untuk melakukan perubahan.
Ini bukan hanya tentang memenuhi janji politik, tetapi juga tentang menciptakan dampak positif yang nyata bagi masyarakat. Hanya dengan cara ini, kita dapat berharap bahwa aspirasi yang diungkapkan akan berujung pada tindakan yang membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat. Pemangku kebijakan harus ingat bahwa mereka adalah pelayan publik, dan tanggung jawab mereka adalah untuk mewujudkan harapan rakyat, bukan sebaliknya. (*)
There is no ads to display, Please add some