beritabernas.com – Pulau Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah, mengalami fenomena yang disebut sebagai “kutukan sumber daya alam” di mana daerah yang kaya akan sumber daya alam justru mengalami krisis sosial-ekologis, kemiskinan struktural, dan marjinalisasi masyarakat adat.
“Kalimantan menjadi cermin nyata dari persoalan kolonialisme agraria, korupsi struktural dan dominasi oligarki sumber daya alam yang menciptakan ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia,” kata Eko Cahyono dari Sajogyo Institute yang menjadi narasumber utama dalam diskusi bertajuk Tanah Ulayat: Belajar dari Tanah Kalimantan yang diadakan oleh Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Kalimantan Tengah Yogyakarta (HPMKT-YK).
Diskusi yang berlangsung di Asrama Mahasiswa Kalimantan Tengah Yogyakarta ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan reflektif bertema besar Kalimantan Milik Siapa? Antara Kelimpahan, Anugerah dan Bencana Krisis Sosial-Ekologi. Diskusi ini dihadiri oleh mahasiswa, aktivis lingkungan dan pegiat isu agraria dari berbagai daerah di Yogyakarta.
Menurut Eko Cahyono, model pembangunan di Kalimantan masih berorientasi pada eksploitasi sumber daya tanpa memperhatikan keadilan sosial dan ekologis. Ia menyebut.
“Kekayaan alam yang seharusnya menjadi berkah justru berubah menjadi kutukan, karena masyarakat adat dan lokal kehilangan hak atas tanah ulayat mereka,” kata Eko Cahyono.
Baca juga:
- Agraria dan Demokrasi: Tanah untuk Rakyat atau Modal?
- Ketika Pemerintah Papua Selatan Menjual Hak Adat Demi Ambisi Pusat
- Kekayaan Alam Papua Menjadi Sumber Ketidakadilan, Penindasan dan Eksploitasi
- Politik Pengelolaan SDA di Papua Selatan, dari Food Estate, Ekspansi Perkebunan hingga Perampasan Ruang Hidup Rakyat
Sementara Ketua HPMKT-YK Nathanael Ivan Pratama mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa Kalimantan Tengah terhadap situasi sosial-ekologis di tanah kelahiran mereka. “Kami ingin belajar dan berdialog, agar generasi muda Kalimantan mampu memahami persoalan agraria dari akar hingga kebijakan,” ujarnya.
Diskusi juga dihadiri oleh Mina Nila, anak kandung dari Tjilik Riwut Pahlawan Nasional Indonesia dan Gubernur Kalimantan Tengah pertama (1958-1967). Mina Nila yang juga Pembina HPMKT-YK sangat antusias dalam mengikuti kegiatan diskusi ini dan selalu mendukung gerakan mahasiswa Kalimantan Tengah yang berkuliah di Yogyakarta dalam mengagas ide untuk kemajuan Kalimantan Tengah.
Diskusi ini tidak hanya membedah persoalan kerusakan lingkungan dan ketimpangan agraria, tetapi juga menyoroti pentingnya pengakuan hak masyarakat adat atas tanah ulayat sebagai fondasi keadilan sosial dan keberlanjutan ekologi. Narasumber menutup paparannya dengan ajakan agar mahasiswa terus berperan sebagai penggerak perubahan sosial melalui riset, advokasi, dan pendidikan kritis.
Melalui kegiatan ini, HPMKT-YK menegaskan komitmennya untuk menjadi wadah pembelajaran dan pergerakan mahasiswa Kalimantan yang berpihak pada keadilan sosial, lingkungan dan kemanusiaan. (Leo Agung Lagu, Mahasiswa FH UJB)
There is no ads to display, Please add some