beritabernas.com – Komunitas Suara Ibu Indonesia-Yogyakarta akan menggelar aksi bertajuk “Karaoke WNI Mumet” di Bundaran UGM pada Jumat 13 Februari 2026 pukul 15.30–17.00 WIB. Salah satu tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi itu adalah hentikan dan evaluasi total kebijakan MBG (Makan Bergizi Gratis).
Widya dari Komunitas Suara Ibu Indonesia-Yogyakarta dalam siaran pers yang diterima beritabernas.com, Kamis 12 Pebruari 2026, mengatakan, dalam aksi bertajuk “Karaoke WNI Mumet” itu, Komunitas Suara Ibud Indonesia-Yogyakarta akan menyampaikan 4 tuntutan, di antaranya adalah hentikan dan evaluasi total kebijakan MBG. Selanjutnya alihkankan anggaran MBG untuk sektor yang lebih mendesak dan berdampak langsung bagi rakyat seperti pendidikan (pembayaran guru honorer dan akses pendidikan setara & berkualitas), kesehatan (penerima PBI dan perlindungan korban kekerasan), pengentasan kemiskinan serta penanggulangan dan mitigasi bencana di daerah rawan bencana di Indonesia.
Selain itu, menurut Widya, Komunitas Suara Ibu Indonesia-Yogyakarta meminta pemerintahh agar mengembalikan orientasi kebijakan dan anggaran negara pada mandat konstitusi yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.
- Ratusan Ibu dan Perempuan Muda di Jogja Desak Presiden Hentikan Program Makan Bergizi Gratis
- Dengan Memukul-mukul Panci, Cara Ibu-ibu di Jogja Menuntut Pemerintah Hentikan Program MBG
Mereka juga meminta pemerintah agar meninjau ulang dan hentikan komitmen Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace (BoP) karena kebijakan tersebut membebani fiskal negara dan mengorbankan anggaran sektor publik yang vital bagi kesejahteraan rakyat serta mencederai rakyat Palestina.
“Berikan jaminan perlindungan hak konstitusional warga atas kebebasan berekspresi dan berpendapat dengan menghentikan segala bentuk represi dan intimidasi; serta bebaskan tahanan politik yang dikriminalisasi,” tambah Widya.
Menurut Widya, tuntutan itu disampaikan Komunitas Suara Ibu Indonesia-Yogyakarta karena dalam beberapa waktu terakhir, berbagai kebijakan negara justru menambah beban hidup warga, terutama kelompok paling rentan. Pemangkasan anggaran dan realokasi anggaran untuk program MBG berdampak langsung pada dua pilar utama kesejahteraan warga yakni pendidikan dan kesehatan.
Dikatakan, sebanyak 11 juta warga kehilangan haknya sebagai penerima PBI (Penerima Bantuan Iuran) dalam skema BPJS dan biaya visum korban kekerasan seksual tidak lagi ditanggung negara. Kebijakan-kebijakan ini bukan sekadar angka abstrak dalam laporan fiskal. Ia telah menjadi kecemasan di ruang keluarga, dan kesulitan nyata dalam mengakses layanan kesehatan dan keadilan.
“Di tengah masalah tersebut, kita membaca berita memilukan yakni anak usia 10 tahun mengakhiri hidup di Kabupaten Ngada, NTT karena tidak bisa membeli buku tulis. Di saat yang sama, negara memproyeksikan pemasukan agresif dari sektor-sektor yang dekat dengan masyarakat, seperti pajak-pajak. Target pajak negara tahun 2026 ini sebesar Rp 2.577 triliun,” kata Widya.
Angka ini naik 22% dari pemasukan pajak tahun 2025 dan target pajak adalah warga negara biasa. Sementara pengusaha kaya mendapatkan kemudahan pajak. Pajak yang dibayar warga negara digunakan membiayai kebijakan MBG dan membawa lebih dari 11 ribu siswa keracunan massal pada 2025 dan 2.000-an orang sejak Januari 2026 (menurut data Kemenkes Oktober 2025).
Menurut Widya, pajak yang dibayar warga negara malah gagal mengobati 11 juta orang dan malah akan digunakan untuk iuran Board of Peace (BoP), mendukung Israel yang telah melakukan pembunuhan etnis warga Palestina.
Di tengah situasi tersebut, kata Widya, Komunitas Suara Ibu Indonesia di Yogyakarta, berdiri sebagai ruang kolektif warga, khususnya para ibu dan perempuan, yang konsisten menyuarakan kepedulian terhadap isu kemanusiaan, keadilan sosial, dan perlindungan kelompok rentan.
Berangkat dari pengalaman keseharian merawat kehidupan, menurut Widya, para ibu memahami bahwa kebijakan publik yang salah urus tidak berhenti pada dokumen dan statistik. Ia menyentuh tubuh, emosi dan masa depan anak-anak. Dari kesadaran inilah lahir kebutuhan untuk bersuara bersama.
“Aksi ‘Karaoke WNI Mumet’ bukan sekadar peristiwa bernyanyi di ruang publik. Ia adalah pernyataan bahwa suara warga tidak bisa dibungkam oleh tekanan. Ia adalah cara kami merawat kewarasan di tengah kebijakan yang melukai. Lbih dari itu, ia adalah pengingat bahwa demokrasi yang sehat hanya dapat tumbuh ketika negara mau mendengar, bukan menekan suara rakyatnya. Jadi, negara hadir sebagai tekanan, hak warga menjawab dengan suara,” kata Widya seraya mengatakan bahwa mereka percaya demokrasi yang sehat tidak takut pada suara rakyatnya. (phj)
There is no ads to display, Please add some