beritabernas.com – Antonius Fokki Ardiyanto S.IP, Sekretaris Gerakan Pemuda Marhaenis DIY, menegaskan pentingnya reposisi Forum Relawan Demokrasi (Foreder) sebagai kekuatan moral dan penjaga demokrasi, bukan sekadar alat politik elektoral.
Karena itu, Foreder tidak boleh direduksi menjadi instrumen kepentingan individu atau kelompok yang ingin menduduki jabatan publik di tingkat lokal tanpa komitmen nyata terhadap pemenuhan hak-hak rakyat.
Hal itu disampaikan Antonius Fokki Ardiyanto S.IP dalam acara Sambang Temu Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Foreder DIY yang diselenggarakan di DPC Foreder Bantul, Rowo Kalibayem, Minggu 21 Desember 2025.
Pada kesempatan itu, Antonius Fokki Ardiyanto yang juga mantan Anggota DPRD Kota Yogyakarta, mengatakan, setiap dukungan politik harus berbasis jaminan konstitusional sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Relawan demokrasi tidak boleh hanya dimobilisasi saat kontestasi, lalu ditinggalkan setelah kekuasaan diraih. Foreder harus berani menuntut kontrak politik yang jelas dan berpihak pada rakyat, khususnya basis sosial Foreder sendiri,” tegas Antonius Fokki.
Baca juga:
Antonius Fokki juga menekankan bahwa Foreder harus konsisten menjalankan peran sebagai penjaga demokrasi. Sebab, musuh utama demokrasi hari ini bukan hanya otoritarianisme terbuka, tetapi praktik nepotisme yang menggerogoti sistem dari dalam. Nepotisme adalah akar dari korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dan matinya meritokrasi dalam pemerintahan.
Secara teoritis, Antonius Fokki merujuk pada pandangan klasik Lord Acton bahwa kekuasaan yang tidak diawasi cenderung korup. Dalam konteks negara demokratis, nepotisme menciptakan conflict of interest struktural, melemahkan akuntabilitas publik, dan menutup ruang partisipasi warga negara yang setara. Studi-studi demokrasi modern juga menunjukkan bahwa praktik nepotistik berbanding lurus dengan rendahnya kualitas pelayanan publik dan meningkatnya ketimpangan sosial.
“Ketika jabatan publik diwariskan melalui relasi keluarga atau kedekatan elite, maka demokrasi kehilangan substansinya. Yang tersisa hanyalah prosedur tanpa keadilan,” ujar Fokki.
Ia menambahkan, sebagai forum relawan demokrasi, Foreder memiliki tanggung jawab historis untuk menjadi kekuatan penyeimbang, melakukan kontrol sosial, serta menjaga agar demokrasi tetap berpijak pada nilai keadilan sosial, transparansi, dan partisipasi rakyat.
“Acara Sambang Temu ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi ideologis Foreder DIY agar tetap setia pada cita-cita demokrasi konstitusional dan tidak terjebak dalam pragmatisme politik jangka pendek,” kata Antonius Fokki Ardiyanto. (phj)
There is no ads to display, Please add some