beritabernas.com – Anggota Komisi D DPRD DIY dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dr R Stevanus C Handoko S.Kom MM mengatakan, perlu ada strategi pembangunan yang lebih progresif dari Pemda DIY untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yang disebabkan oleh faktor daya saing SDM yang rendah di DIY.
Untuk itu, menurut Dr Stevanus, Pemda DIY perlu melakukan kolaborasi yang progresif dan maksimal dengan melibatkan pemerintah pusat, pemkot, pemkab, perguruan tinggi, dunia usaha/industri, komunitas dan masyarakat secara luas.
“Peningkatan pendidikan pelatihan vokasi yang sesuai dengan perkembangan zaman perlu segera diterapkan sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan daya saing SDM di DIY. Selain itu, Pemda DIY perlu memiliki solusi agar warga DIY memiliki akses pendidikan 12 tahun seperti mengoptimalkan anggaran pendidikan yang dimiliki dan pemanfaatan dana keistimewaan bagi pendidikan warga DIY yang ingin melanjutkan kuliah,” kata Dr Stevanus dalam forum rapat kerja Komisi D DPRD DIY dengan Bappeda DIY dalam rangka pembahasan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2022-2027 di Gedung DPRD DIY, pada Selasa 13 Desember 2022.
Baca juga:
- Dr Stevanus Kembali Blusukan Membagikan Paket Sembako kepada Warga di Jogja
- Dr R Stevanus: Pembinaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Segera Dilakukan
- Dr R Stevanus: Migrasi TV Analog ke TV Digital Harus Memperhatikan Warga Miskin di DIY
Menurut Dr Stevanus, jika diperlukan Pemda DIY harus berani mengalokasikan anggaran untuk mengoptimalkan aset pemda untuk kegiatan perkuliahan gratis atau pembangunan kampus gratis bagi warga DIY. Terlebih saat ini latar belakang pendidikan S1 menjadi suatu kebutuhan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan pendapatan yang diharapkan.
Ia menyampaikan data terkait dengan anomali yang selalu disampaikan bahwa meski tingkat kemiskinan yang cukup tinggi namun warga DIY termasuk memiliki indek kebahagiaan yang tinggi. Hal ini seharusnya perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam, terlebih ditemukan data statistik yang mencengangkan bahwa hingga saat ini warga DIY masih banyak yang belum bisa mengakses dunia pendidikan tinggi walaupun Jogja dikenal sebagai kota pendidikan.
Stevanus mengungkapkan bahwa hingga saat ini hanya sekitar 6,7 persen warga DIY yang mampu meraih gelar sarjana walaupun di DIY memiliki lebih dari 105 perguruan tinggi. Selain itu, data dalam rancangan awal RPJMD yang menyatakan bahwa pengangguran di DIY berlatar belakang pendidikan SMA/SMK sebesar 48,59 persen. Ini berarti lulusan SMA/SMK di DIY tidak dapat diserap di dunia industri dan usaha di wilayah DIY atau sekitarnya.
Sementara itu, Danang Setiadi SIP MT, Kepala Bidang Perencanaan Bappeda DIY dalam rapat kerja itu memaparkan 4 masalah secara general di DIY seperti kemiskinan, ketimpangan pendapatan, ketimpangan wilayah dan peningkatan pencemaran & kerusakan lingkungan serta potensi bencana. Target program Pemda DIY dalam RPJMD tahun 2022-2027 adalah menurunkan tingkat kemiskinan, penghidupan ekonomi yang layak dan kualitas SDM yang dapat diandalkan.
Dalam rapat kerja ini, Komisi D DPRD DIY menyoroti berbagai permasalahan, isu strategis hingga strategi pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemda DIY. Koeswanto, Ketua Komisi D DPRD DIY, berharap kurikulum di SMK harus sesuai dengan dunia industri di DIY. Sehingga setelah lulus (para siswa) dari SMK mempunyai keahlian yang dibutuhkan oleh dunia industri.
Dengan demikian, menurut Koeswanto, reformasi pendidikan melalui pengembangan kurikulum tidak sebatas peningkatan kualitas pendidikan akan tetapi mampu mewujudkan lulusan SMK yang berkompeten, berdaya saing dan mempunyai keahlian yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. (lip)
There is no ads to display, Please add some