beritabernas.com – Dua Guru Besar atau Profesor dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika (FBE) UII menyampaikan pidato pengukuhan dalam Rapat Terbuka Senat UII di Auditorium Abdul Kahar Mudzakkir, Kampus Terpadu UII, Selasa 3 Desember 2024.
Kedua Guru Besar yang menyampaikan pidato pengukuhan itu adalah Prof Johan Arifin SE MSi PhD dan Prof Dr Drs Sutrisno MM, keduanya dari FBE UII.
Dalam pidato pengukuhan berjudul Penguatan Praktik Transparansi dan Akuntan Publik : Perspektif Isomorfisme Teori Institusional dalam Sidang Terbuka Senat UII yang dipimpin Rektor UII Prof Fathul Wahid ST MSc PhD itu, Prof Johan Arifin yang merupakan Guru Besar bidang Ilmu Akuntansi Sektor Publik FBE UII mengatakan, belakangan ini banyak anggota masyarakat yang merasa prihatin dengan rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.
Hal ini sebagian besar disebabkan oleh semakin meluasnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oknum pejabat pemerintah, yang tampaknya tidak terpengaruh oleh institusi dan peraturan hukum yang ada.
Selain itu, menurut Prof Johan Arifin, lembaga-lembaga yang diberi kepercayaan untuk melakukan audit terhadap kinerja lembaga-lembaga pemerintah atau satuan organisasi pemerintah tampaknya terkendala oleh patologi birokrasi yang kronis. Sehingga tidak mungkin melakukan penilaian terhadap kinerja lembaga-lembaga tersebut.
Menurut Prof Johan Arifin, banyaknya pemborosan dan penyelewengan keuangan pemerintah yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil telah diketahui masyarakat luas. Bahkan hal ini menjadi stigma di lingkungan pegawai negeri yang tidak akan pernah dilupakan masyarakat.
Kebijakan-kebijakan seperti pengawasan melekat, pemerintahan yang bersih dan berwibawa, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sangat sulit diterapkan dan sering digunakan oleh pejabat pemerintah sebagai sarana untuk meredam kemarahan masyarakat terhadap politik kekuasaan. Hal ini telah menjadi bahan basa-basi dan retorika bagi pihak berwenang.
“Hebatnya, masyarakat tidak pernah merasa bertanggung jawab secara layak terhadap pihak berwenang yang diberi wewenang oleh mereka. Akibatnya, kita tidak pernah merasa memiliki pemerintahan yang bertanggung jawab (responsible government),” kata Johan Arifin.
BACA JUGA:
- Pidato Pengukuhan Guru Besar UII, Prof Zaenal Arifin: Ada 4 Indikator Kesehatan Keuangan
- Prosentase Jumlah Guru Besar UII Jauh di Atas Angka Nasional
Penyebab utama patologi birokrasi, menurut Prof Johan, adalah rendahnya profesionalisme pegawai negeri, kebijakan pemerintah yang kurang transparan dan akuntabel, keengganan terhadap kontrol sosial, kurangnya manajemen partisipatif, dan menyebarnya konsumerisme dan ideologi hedonis di kalangan kelas penguasa. Juga kurangnya kode etik yang ketat bagi elit dan pejabat di semua tingkatan dengan sanksi yang tegas dan adil.
Keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai transparansi dan akuntabilitas akan sangat penting dalam upaya meningkatkan tata kelola dan manajemen kekuasaan di Indonesia. Oleh karena itu, membangun Indonesia yang baru dan lebih baik memerlukan upaya serius untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. “Transparansi dan akuntabilitas penting tidak hanya dalam penyelenggaraan pemerintahan saja, tetapi juga dalam pengelolaan pelayanan publik,” kata Johan.
Peof Johan mengatakan bahwa berbagai lembaga pemerintah di Indonesia berdasar kajian perspektif Isomorfisme Teori Institusional diperoleh hasil bahwa tekanan mimetik (meniru/mencontoh), memiliki pengaruh yang sangat kuat (dominan) terhadap praktik transparansi dan akuntabilitas pada lembaga sektor publik Indonesia.
Menurut Johan, konsep isomorfisme mimetik ini selaras dengan semboyan Ki Hajar Dewantara “ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tut wuri handayani.” Sebuah prinsip dalam kepemimpinan yang berarti “di depan memberikan contoh yang baik, di tengah memberikan semangat dan inspirasi, di belakang memberikan dukungan dan bantuan“.
“Praktik menjadi seorang pimpinan yang baik/berhasil atau institusi yang baik/berhasil agar ditiru oleh pihak lain yang sedang mengalami ketidakpastian harus senantiasa tertanam pada setiap pimpinan maupun institusi sektor publik di Indonesia,” kata Johan. (lip)
There is no ads to display, Please add some