Oleh: Rahma Hairunnisa Regita Putri
beritabernas.com – Tahun 2024 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian Indonesia. Dalam menghadapi ketidakpastian global, berbagai kebijakan strategis telah diterapkan untuk menjaga kestabilan ekonomi domestik. Pemerintah fokus pada pengendalian inflasi dan memperkuat pertumbuhan ekonomi meskipun ada tekanan dari faktor luar seperti ketegangan geopolitik dan perubahan ekonomi global.
Dalam konteks ini, kebijakan moneter yang hati-hati sangat penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi Indonesia. Salah satu kebijakan utama yang diterapkan oleh Bank Indonesia adalah mempertahankan BI-Rate pada level 6,00%. Keputusan ini bertujuan untuk mengendalikan inflasi agar tetap dalam batas yang aman, yaitu di kisaran yang terukur.
Kebijakan ini juga memberi sinyal positif kepada investor, yang pada gilirannya dapat mendukung kestabilan ekonomi domestik. Suku bunga yang stabil memberikan harapan bahwa ekonomi Indonesia bisa menghindari dampak dari ketidakpastian pasar global dan gejolak yang mungkin terjadi di tingkat internasional.
Pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang diadakan pada 17-18 Desember 2024, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 6,00%. Langkah ini diambil sebagai upaya preventif untuk menjaga inflasi tetap terkendali di kisaran 2,5±1%. Di samping itu, stabilitas nilai tukar Rupiah juga tetap menjadi fokus utama, mengingat fluktuasi mata uang dapat mempengaruhi daya saing Indonesia di pasar internasional. Bank Indonesia juga mengantisipasi tantangan kebijakan moneter dari negara besar seperti Amerika Serikat serta dampak dari ketegangan geopolitik yang bisa mempengaruhi pasar dunia.
Di bidang fiskal, Indonesia menunjukkan hasil yang sangat baik dalam pengelolaan keuangan negara. Pada 2025, DPR RI mengesahkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan pendapatan negara yang diperkirakan menembus angka Rp 3.000 triliun.
BACA JUGA:
- Pertumbuhan Ekonomi DIY 2025 Diprediksi akan Sedikit Lebih Tinggi dari Indonesia
- Kinerja Bank BPD DIY Tercatat Baik dan Mampu Mempertahankan Tingkat Kesehatan pada PK-2
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pendapatan negara pada 2025 diperkirakan mencapai Rp 3.005,1 triliun, yang sebagian besar berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp513,6 triliun. Pencapaian ini menunjukkan bahwa Indonesia berhasil meningkatkan pendapatan negara meskipun situasi global tetap penuh ketidakpastian.
Prioritas belanja negara
Belanja negara juga diperkirakan mengalami peningkatan yang signifikan, dengan total belanja yang diproyeksikan mencapai Rp 3.621,3 triliun pada 2025. Sebagian besar dana akan dialokasikan untuk Kementerian/Lembaga sebesar Rp 1.160,1 triliun, serta transfer ke daerah sebesar Rp 919,9 triliun. Fokus utama dari belanja ini adalah sektor-sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan ketahanan pangan.
Program-program prioritas yang diperkenalkan termasuk pemberian makan bergizi gratis bagi masyarakat yang membutuhkan, serta pengembangan sekolah unggulan untuk meningkatkan Indeks Modal Manusia (IMM) Indonesia, yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Sementara itu, menjelang tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan stabil di angka 5,2%. Hal ini mencerminkan ketahanan ekonomi Indonesia meskipun dihadapkan pada tantangan global yang berat. Inflasi diharapkan tetap terkendali di kisaran 2,5%, dan nilai tukar Rupiah diperkirakan akan berada di sekitar Rp 16.000 per USD.
Dalam usaha memperkuat daya saing ekonomi, pemerintah akan terus fokus pada reformasi struktural dan hilirisasi industri, yang diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar internasional. Namun, tantangan global tetap harus diwaspadai. Ketegangan geopolitik, perubahan iklim, dan ketidakpastian ekonomi global dapat memengaruhi perekonomian Indonesia.
Oleh karena itu, pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang fleksibel dan adaptif terhadap situasi global yang berubah dengan cepat. Keberhasilan ekonomi Indonesia akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menghadapi perubahan ini dengan langkah-langkah yang antisipatif dan inovatif.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci penting dalam memastikan bahwa kebijakan ekonomi yang diterapkan dapat memberikan dampak yang merata dan positif bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kolaborasi yang erat antara kedua pihak ini akan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan membantu mendorong pertumbuhan yang inklusif. Ini akan memastikan bahwa tidak hanya sektor-sektor besar yang mendapat manfaat, tetapi juga masyarakat di daerah yang lebih kecil dapat merasakan dampak positif dari kebijakan ekonomi tersebut.
Penguatan ekonomi digital dan UMKM di Indonesia 2025
Sebagai bagian penting dari upaya penguatan ekonomi Indonesia, ekonomi digital dan UMKM diperkirakan akan memainkan peran kunci dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025. Ekonomi digital Indonesia diprediksi akan meningkat tiga kali lipat pada 2025, dari nilai $44 miliar pada 2020 menjadi $124 miliar pada 2025. Ini menunjukkan adanya potensi besar dalam sektor ini, yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia.
Selain itu, sektor UMKM yang telah memberikan kontribusi sebesar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap 97% tenaga kerja, juga menjadi motor penggerak utama. Pemerintah Indonesia telah berfokus pada pengembangan UMKM melalui adopsi teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas dan adaptabilitas mereka.
- Dewan Gubernur Bank Indonesia Mempertahankan BI Rate Sebesar 6 Persen
- Lindungi Kepentingan Masyarakat, OJK Bentuk Satgas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin
Berbagai inisiatif telah dilakukan untuk mempercepat adopsi teknologi digital oleh UMKM, seperti Program Kakak Asuh yang membantu UMKM mengadopsi teknologi digital serta mengintegrasikan produk jasa keuangan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu, mantan Presiden Joko Widodo menargetkan 30 juta pelaku UMKM untuk go-digital pada tahun 2024, meskipun saat ini baru sekitar 24% yang telah memanfaatkan teknologi digital. Meskipun tantangan seperti perlambatan ekonomi global dan kebijakan China menjadi hambatan, pemerintah terus berupaya untuk memfasilitasi akselerasi adopsi teknologi melalui program-program yang mendukung digitalisasi UMKM.
Sektor ekspor menjadi salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ekspor berperan besar dalam menghasilkan devisa negara, mendukung keseimbangan neraca perdagangan, dan memperkuat ketahanan ekonomi domestik. Pada 2024, Indonesia mengalami peningkatan dalam ekspor barang dan jasa, yang dipengaruhi oleh permintaan global yang cukup baik terhadap produk-produk unggulan Indonesia, seperti komoditas pertanian, kelapa sawit, batu bara, dan produk elektronik. Peningkatan ekspor ini turut mendukung perbaikan neraca perdagangan Indonesia, yang pada gilirannya memberi dampak positif terhadap nilai tukar Rupiah.
Namun, tantangan tetap ada, seperti fluktuasi harga komoditas global dan ketegangan perdagangan internasional yang dapat memengaruhi daya saing produk Indonesia di pasar global. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk memperkuat diversifikasi ekspor dengan meningkatkan kualitas produk dan memperluas pasar ekspor ke negara-negara baru. Langkah ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Secara keseluruhan, evaluasi ekonomi Indonesia untuk tahun 2024 dan proyeksi untuk 2025 mengingatkan kita akan pentingnya kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi nasional. Tahun 2025 diperkirakan akan menjadi tahun transisi yang memperkuat fondasi ekonomi Indonesia untuk menghadapi tantangan global yang lebih besar.
Dengan optimisme dan kerja keras, Indonesia dapat menghadapi masa depan dengan lebih percaya diri, serta berharap dapat meraih kesuksesan yang berkelanjutan dalam membangun perekonomian yang lebih baik. (Rahma Hairunnisa Regita Putri, Mahasiswa Universitas Cendekia Mitra Indonesia)
