beritabernas.com – Paminal Divpropam Polri melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) terhadap proses penerimaan bintara di Polda Jateng beberapa waktu lalu. Karena itu, IPW (Indonesia Police Watch) mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menjelaskan dan mengawal kasus tersebut.
“Panitia seleksi dan Kapolda Jateng harus dimintai keterangan secara mendalam,” kata Sugeng Teguh Santoso selaku Ketua IPW (Indonesia Police Watch) dan Data Wardhana, Sekjen Indonesia Police Watch, dalam siara pers yang diterima beritabernas.com, Kamis 2 Maret 2023.
Menurut IPW, dikabarkan dalam OTT itu tim Paminal Divpropam Polri telah menyita barang bukti berupa uang puluhan miliar. Mereka yang ditangkap yang diduga orangtua siswa, makelar yang juga diduga anggota Polri dan panitia seleksi tingkat Polda harus diproses pidana dan kode etik.
Dalam siaran perss itu, IPW menyebutkan bahwa setiap calon bintara di Polda Jateng ini diduga diminta ratusan juta rupiah untuk bisa masuk pendidikan. Sementara sasaran dari OTT Paminal Divpropam Polri diperkirakan 90 calon siswa bintara.
Dengan adanya OTT ini, menurut IPW, prinsip Bersih ,Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) yang dicanangkan Polri jauh panggang dari api dan belum berhasil mengatasi mental-mental bobrok aparat. Padahal, panitia seleksi yang ditunjuk telah menandatangani pakta integritas dalam pelaksanaan rekrutmen anggota Polri.
Karena itu, IPW mendesak Kapolri harus transparan dalam menjelaskan dan mengawal OTT Paminal Divpropam Polri pada calon siswa bintara di Polda Jateng dengan mengungkap pelanggaran etik dan kasus pidana suap.
Dari informasi yang diperoleh IPW, pemeriksaan sudah mengarah pada Kabiddokes dan Kabagdalpers, namun berdasarkan informasi, diduga ada perintah dari Kapolda Jateng agar pemeriksaan berhenti pada tingkat kompol ke bawah.
Oleh sebab itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus tegas dan memerintahkan pemeriksaan sampai tuntas dan dibuka seterang-terangnya seperti dalam kasus Ferdy Sambo. Dengan begitu maka kepercayaan publik terhadap Polri akan meningkat.
Peristiwa OTT ini menunjukkan Polri ingin membersihkan institusi dari praktek kotor penerimaan calon personel yang tidak kredibel akan tetapi bila tidak dilakukan penindakkan serius dengan sikap tidak Presisi (transparan) maka operasi OTT itu justru akan menunjukkan praktek impuniti yang makin menyuburkan praktek suap pada institusi Polri.
“Langkah tegas dan keras harus dibuktikan kapolri Jenderal Listyo sigit Prabowo untuk membuktikan bahwa reformasi kultural memang serius dijalankan,” kata Sugeng Teguh Santoso dan Data Wardhana dalam siaran pers itu. (*/lip)
