beritabernas.com – Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) Kota Yogyakarta dengan tegas menolak rencana pencabutan Ketetapan MPR (TAP MPR) XI/MPR/ 1998 yang menetapkan Soeharto sebagai pelaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta rencana pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional.
Ketua ISRI Kota Yogyakarta Antonius Fokki Ardiyanto S.IP mengatakan sikap penolakan terhadap rencana pencabutan TaTAP MPR) XI/MPR/ 1998 tersebut sebagai bentuk perlawanan terhadap upaya menghapuskan sejarah kelam pemerintahan Orde Baru yang sarat dengan praktik KKN.
“Soeharto adalah tokoh yang tidak bisa dipisahkan dari sejarah panjang korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia. Usaha untuk mencabut TAP MPR XI/MPR/ 1998 yang menetapkan Soeharto sebagai pelaku KKN dan menjadikannya sebagai pahlawan nasional adalah penghinaan terhadap korban-korban kebijakan represifnya dan pengkhianatan terhadap perjuangan reformasi,” tegas Antonius Fokki Ardiyanto S.IP yang biasa disapa Fokki dalam siaran pers yang diterima beritabernas.com, Selasa 1 Oktober 2024.
BACA JUGA:
- DPN ISRI Minta Pemerintah Kembali pada Cita-cita Reformasi Hapus Praktek KKN
- Mayjen TNI Fulad: Kemajemukan Harus Kita Kawal dan RawatÂ
- Merawat Silaturahmi dan Memperkuat Sinergi, PP PMKRI Audiensi ke Ketua Presidium KWI
Menurut Fokki, dalam era pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Soeharto, Indonesia tenggelam dalam praktik korupsi yang terstruktur dan meluas. Berdasarkan data dari Transparency International, Soeharto dianggap sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia, dengan estimasi kekayaan hasil korupsi mencapai sekitar 15 hingga 35 miliar dolar AS. Selain itu, praktik kolusi dan nepotisme terlihat jelas dengan dominasi keluarganya dalam berbagai bidang bisnis serta pemberian hak-hak istimewa kepada para kroninya.
Menurut Fokki, TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 secara tegas menyatakan bahwa pemberantasan KKN merupakan salah satu agenda utama reformasi dan Soeharto dinyatakan sebagai sosok yang bertanggung jawab dalam melanggengkan praktik-praktik tersebut selama lebih dari tiga dekade kekuasaannya.
Dengan mengabaikan fakta sejarah ini, menurut Fokki, sama saja dengan melupakan perjuangan reformasi yang telah mengorbankan nyawa dan perjuangan rakyat Indonesia untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Pahlawan nasional adalah gelar yang diberikan kepada mereka yang berjasa besar dalam perjuangan kemerdekaan atau membangun bangsa dengan penuh integritas. Soeharto tidak memenuhi kriteria ini. Kita tidak bisa menutup mata terhadap luka sejarah yang ditinggalkannya,” kata Fokki.
Karena itu, ISRI Kota Yogyakarta menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya kaum intelektual dan aktivis, untuk bersama-sama menolak rencana ini dan menjaga agar sejarah hitam Orde Baru tidak diromantisasi melalui tindakan politik yang memanipulasi fakta sejarah. (*/lip)
There is no ads to display, Please add some