beritabernas.com – Kepala Kampung Wayane Paskalis Korain mendesak pihak terkait agar segera menyelasikan konflik internal di SD YPPK Santo Agustinus Mosun Wayane, Aifat Utara, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya. Sebab, bila masalah tersebut berlarut-larut akan merugikan kepentingan para siswa, guru dan karyawan.
Baca juga:
- Ketika Suara Kenabian Dipertanyakan dalam Tubuh Gereja Katolik Kame
- Refleksi Kekuasaan: Golkar Menjadikan Gubernur Papua Selatan sebagai Alat Oligarki untuk Menguasai Tanah Adat
Desakan itu disampaikan Kepala Kampung Wayane Paskalis Korain kepada Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik (YPPK) Santo Agustinus Mosun, Distrik Aifat Utara, Kabupaten Maybrat dan Dinas Pendidikan setempat terkait kembali terjadinya pemalangan pintu sekolah tersebut. Akibatnya, anak-anak maupun guru/karyawan tidak bisa masuk.
Paskalis Korain menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas kembali terhentinya proses belajar-mengajar di sekolah tersebut akibat pemalangan sekolah yang terjadi untuk kedua kalinya, setelah 6 Februari 2026 lalu.
“Kami sangat prihatin. Anak-anak menjadi korban dari konflik internal yang belum terselesaikan. Pendidikan tidak boleh terhenti karena persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan melalui dialog,” kata Paskalis Korain dalam siaran pers yang diterima beritabernas.com, Senin 23 Pebruari 2026.
Ia menegaskan bahwa persoalan sebelumnya bukan semata-mata karena ketiga guru tidak aktif mengajar, melainkan dipicu oleh konflik internal di antara mereka sehingga masing-masing menahan diri sambil menunggu penyelesaian dari pimpinan sekolah. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan manajerial yang perlu segera ditangani secara serius.
Selain itu, Pemerintah Kampung Wayane juga menyoroti kehadiran kepala sekolah yang berdasarkan pantauan hanya satu kali masuk sekolah sepanjang bulan Februari 2026. Hal ini dinilai memperburuk situasi dan memperlambat penyelesaian konflik yang terjadi.
“Kami mendesak kepala sekolah untuk segera mengambil langkah konkret, melakukan mediasi, dan menyelesaikan masalah ini secepatnya agar proses belajar-mengajar kembali berjalan normal,” kata Paskalis.
Pemerintah Kampung Wayane juga meminta pihak yayasan dan dinas pendidikan terkait untuk segera turun tangan melakukan evaluasi dan penyelesaian secara adil dan transparan. Hak pendidikan anak-anak, menurut Paskalis, harus menjadi prioritas utama.
Pemerintah Kampung Wayane menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi dialog terbuka guna mencari solusi terbaik demi keberlangsungan pendidikan yang stabil dan bermartabat di wilayah Distrik Aifat Utara. (*)
There is no ads to display, Please add some