beritabernas.com – Komisi Kerasulan Awam Konferensi Waligeraja Indonesia (Kerawam KWI)
2022 mendukungpelaksasaan Pemilu 2024 yang bersih, demokratis, berintegritas dan tidak diwarnai politik identitas.
Hal itu merupakan salah satu rekomendasi hasil Pertemuan Nasional (Pernas) Komisi Kerawam KWI yang berlangsung di Pusat Pastoral Samadi Jakarta Timur yang berakhir Jumat 17 Juni 2022. Pernas yang berlangsung selam 3 hari itu dihadiri pemimpin Komisi Kerawam KWI dari 5 regio (wilayah) yakni Sumatera, MAMS (Manado, Ambon, Makasar), Nusra (NTT, NTB, Bali), Regio Kalimantan, Papua dan Jawa.
Mgr Vinsensius Sensi Potokota, Ketua Komisi Kerasulan Awam KWI, dalam rilis yang dikirim kepada beritabernas.com, Jumat 17 Juni 2022, mengatakan, salah satu hasil Pernas yang direkomendasikan kepada Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan umat Katolik adalah mendukung pelaksasaan Pemilu 2024 yang bersih, demokratis, berintegritas dan tidak diwarnai politik identitas.
Hal ini sejalan dengan permintaan Asisten Deputi Koordinasi Pemilihan Umum dan Penguatan Partai Politik pada Kemenko Polhukam RI Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani agar Komisi Kerawam KWI ikut mengawal Pemilu yang adil, jujur, transparan, tanpa rasa ketakutan.
“Pemerintah tidak dapat melakukan ini sendirian. Untuk itu kami mendorong para pemimpin kerasulan awam membantu meneruskannya kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing,” harap Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani yang menjadi salah satu narasumber dalam Pernas Komisi Kerawam KWI mewakili Menkopolhukam Mahfud MD.
Menurut Mgr Vinsensius Sensi Potokota, salah satu tugas utama Komisi Kerawam KWI adalah menghadirkan gereja dalam bidang sosial-politik. Karena itu, ada dua agenda utama Pernas 2022 yakni membaca peta ekosistem sosial politik dalam dua tahun ke depan menjelang Pemilu 2024 dan potensi
polarisasi politik identitas.
Selain itu, melihat situasi riil terkini gerakan radikalisme dan intoleransi yang mengancam diversitas kehidupan umat lintas-iman di Tanah Air.
Direktur Eksekutif Charta Politika Totok Yunarto yang juga menjadi narasumber dalam Pernas itu mengatakan, gerakan kerasulan awam perlu terus memperbarui pendidikan dan informasi politik yang aktual karena pemilu kita masih jauh dari proses yang-kita anggap-berkualitas.
Bahkan, menurut Direktur Charta Politika ini, Pemilu di Indonesia masih berbicara mengenai bagaimana mengelimir calon-calon pemimpin yang berpotensi mengembalikan kita ke masa lalu dalam pilkada dan pemilu. “Di masa kemarin pemilu kita masih bicara mengenai isu paling primitif yaitu SARA.
Dikatakan, sebelum berbicara mengenai program terbaik buat bangsa, perlu memastikan isu-isu primitif dalam pemilu harus dielimir terlebih dahulu . “Di sinilah peran kerasulan awam yang berhubungan langsung dengan rakyat banyak di setiap daerah untuk memberikan pendidikan dan informasi politik yang tepat,” kata Totok Yunarto. (lip)
There is no ads to display, Please add some