beritabernas.com – Kementerian Perdagangan Republik Indonesia bersama DPR RI menggelar kegiatan Sosialisasilisasi Program Kebijakan Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga di Tebubuya Kafe, Kulonprogo, DIY pada Sabtu 7 November 2026.
Kegiatan yang mengangka tema Masyarakat Melek Metrologi Legal ini menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen serta penerapan prinsip tertib ukur dalam aktivitas perdagangan.
Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hak-hak konsumen dan membangun kesadaran pelaku usaha agar menjalankan kegiatan bisnis secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
Metrologi legal merupakan aspek penting dalam menjamin kebenaran hasil pengukuran yang digunakan dalam transaksi perdagangan. Cakupannya tidak terbatas pada penggunaan timbangan di pasar tradisional, tetapi juga meliputi berbagai alat ukur dan alat takar yang dimanfaatkan dalam kegiatan ekonomi masyarakat.
Kepastian hasil pengukuran memberikan perlindungan bagi konsumen agar memperoleh barang sesuai kuantitas yang dibayarkan. Pada saat yang sama, penerapan metrologi legal membantu pelaku usaha menjaga kredibilitas, membangun reputasi, dan meningkatkan kepercayaan pelanggan.
Perlindungan konsumen
Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan (Dapil) DIY GM Totok Hedi Santosa menyampaikan bahwa perkembangan teknologi informasi dan perdagangan digital telah membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan konsumen.
Baca juga:
- Anggota DPR RI GM Totok Hedi Santosa Menggembleng Pengurus GP Marhaenis Kota Yogyakarta
- GM Totok Hedi Santosa: Anak Muda Perlu Memiliki Etos Kerja yang Baik dalam Membangun Bangsa
- Anggota DPR RI GM Totok Hedi Santosa: Gereja Perlu Mengedepankan Partisipasi Aktif Umat dalam Mengambil Keputusan
Ia menilai perangkat regulasi yang ada perlu terus dikembangkan agar mampu merespons perubahan pola perdagangan sekaligus memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen maupun pelaku usaha.
“Saat ini, persoalan perlindungan konsumen semakin luas seiring berkembangnya perdagangan melalui platform digital, transaksi pembayaran elektronik, dan pemanfaatan algoritma dalam aktivitas bisnis daring,” kata Totok.
Ia melanjutkan, tantangan dalam hal ini tidak lagi sebatas kualitas dan keamanan barang, tetapi juga menyangkut keterbukaan informasi, kejelasan transaksi, serta jaminan hak konsumen.
Kondisi tersebut, menurut Totok, membutuhkan kebijakan yang responsif dan sistem pengawasan yang mampu mengikuti dinamika perkembangan teknologi. “Dengan demikian, ekosistem perdagangan dapat berkembang tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan perlindungan bagi seluruh pihak,” tegasnya.
Totok juga menegaskan, secara hukum, perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memuat hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Sementara itu, penyelenggaraan metrologi legal memiliki landasan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
“Kedua regulasi tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan perdagangan yang tertib, memberikan kepastian hukum, dan melindungi kepentingan masyarakat,” tutur Totok.
Prinsip tertib ukur
Pada sesi berikutnya, pakar manajemen dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta DR Bangun Putra Prasetya MSc MM menekankan bahwa kepatuhan terhadap prinsip tertib ukur perlu menjadi bagian dari komitmen dan budaya kerja setiap pelaku UMKM.
Menurut Bangun, kejujuran dalam memberikan ukuran, takaran, berat, dan jumlah produk merupakan bentuk tanggung jawab pedagang terhadap konsumen. Oleh karena itu, tertib ukur tidak seharusnya dipandang hanya sebagai pemenuhan kewajiban administratif, melainkan sebagai cerminan profesionalisme dalam menjalankan usaha.
“Pelaku UMKM perlu memastikan bahwa alat ukur, alat takar, dan alat timbang digunakan sesuai fungsinya serta memenuhi ketentuan tera dan tera ulang,” ujar Bangun.
Selain itu, ia menambahkan, kesesuaian antara kuantitas produk dengan informasi pada label kemasan harus senantiasa dijaga. “Kepercayaan konsumen merupakan aset penting dalam mempertahankan keberlangsungan bisnis. Ketidaksesuaian berat atau takaran dapat menimbulkan ketidakpuasan, mengurangi kepercayaan pelanggan, bahkan berdampak terhadap reputasi usaha. Sebaliknya, praktik perdagangan yang jujur dan transparan akan memperkuat hubungan antara pedagang dan konsumen,” tegas Bangun.
Bangun juga menggarisbawahi perlunya keterlibatan berbagai pihak dalam membangun budaya tertib ukur. Pemerintah daerah, dinas yang membidangi perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Unit Metrologi Legal, serta para pelaku usaha perlu membangun kerja sama melalui program sosialisasi, pembinaan, pendampingan, dan pengawasan secara berkelanjutan.
“Kolaborasi antar berbagai pihak ini diperlukan agar UMKM tidak hanya memahami kewajiban metrologi legal, tetapi juga memperoleh dukungan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan usahanya. Dengan demikian, kepatuhan terhadap regulasi dapat berjalan seiring dengan peningkatan produktivitas dan pengembangan bisnis.”
Keberhasilan UMKM untuk naik kelas, demikian kata Bangun, tidak cukup diukur dari pertumbuhan omzet, peningkatan produksi, maupun perluasan pemasaran. “Kualitas manajemen, konsistensi standar produk, kepatuhan hukum, dan kemampuan membangun kepercayaan konsumen juga menjadi faktor penting,” katanya.
Menurutnya, penguatan UMKM harus dimulai dari pembenahan praktik usaha sehari-hari. Ketepatan pengukuran, kejelasan informasi produk, dan konsistensi pelayanan merupakan elemen mendasar yang dapat meningkatkan kredibilitas produk lokal di tengah persaingan pasar yang semakin terbuka.
Penggerak utama
Sementara itu, Anggota DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan Fajar Gegana ST yang pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Kulon Progo pada sisa masa jabatan 2017–2022, mengangkat pentingnya pengembangan UMKM sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah.
Ia menjelaskan bahwa pemberdayaan UMKM perlu bertumpu pada kekuatan dan potensi lokal, sekaligus disertai upaya mengatasi berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha. Menurut Fajar, berbagai potensi ekonomi daerah perlu dikembangkan agar mampu menghasilkan nilai tambah dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat melalui mekanisme trickle-down effect.
Menurut Fajar, optimalisasi potensi lokal dapat menjadi peluang untuk memperkuat ekonomi daerah apabila diikuti dengan peningkatan kualitas produk dan perluasan akses pemasaran. “Upaya tersebut juga membutuhkan dukungan ekosistem usaha yang memadai, seperti pengembangan kompetensi sumber daya manusia, akses pembiayaan, pemanfaatan teknologi, serta pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM,” tegasnya.
Fajar turut menekankan bahwa membangun UMKM yang tangguh membutuhkan optimisme, kerja sama, dan strategi pemberdayaan yang berkesinambungan. Penguatan potensi daerah dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan diharapkan mampu menjadikan UMKM sebagai pilar penting pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo.
“Keberhasilan pengembangan UMKM, menurut perspektif tersebut, tidak semata-mata dilihat dari bertambahnya jumlah pelaku usaha, tetapi juga dari kemampuan mereka mempertahankan bisnis, memperluas kegiatan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja, dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” demikian menurut Fajar Gegana.
Berbagai pandangan yang disampaikan dalam kegiatan ini memperlihatkan bahwa perlindungan konsumen, penerapan metrologi legal, dan pemberdayaan UMKM memiliki keterkaitan erat. Perdagangan yang sehat membutuhkan konsumen yang terlindungi sekaligus pelaku usaha yang memiliki kepastian hukum dan memperoleh dukungan untuk berkembang.
Literasi metrologi legal diharapkan dapat mendorong masyarakat menjadi konsumen yang semakin sadar akan haknya, sekaligus menumbuhkan tanggung jawab pelaku usaha dalam memastikan setiap transaksi berlangsung secara jujur dan transparan. (Anton Sumarjana)
There is no ads to display, Please add some