Oleh: Saiful Huda Ems
beritabernas.com – Melalui Whats App yang dikirimkan kepada saya pukul 00.00, Senin 3 Juni 2024 malam WIB, Sekjen DPP PDIP Mas Hasto Kristiyanto memberitahukanbahwa pada hari ini Selasa, 4 Juni 2024,ia dipanggil ke Polda Metro Jaya atas tuduhan menghasut dan menyiarkan berita bohong yang mengakibatkan kerusuhan.
Sebuah tuduhan yang sepertinya tidak tepat untuk ditujukan pada Mas Hasto Kristiyanto, sebagai Sekjen DPP PDIP, dan memiliki hak bersuara untuk menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan yang dilindungi oleh UU Partai Politik dan Konstitusi (UUD 1945).
Mas Hasto Kristiyanto dipersoalkan saat diwawancara oleh wartawan SCTV. Hal itu menurut saya tidak tepat, sebab wawancara dengan wartawan SCTV itu merupakan produk jurnalistik, yang seharusnya diadukan ke Dewan Pers, bukan ke Polda Metro Jaya. Tuduhan pada Mas Hasto Kristiyanto yang dianggap menghasut dan menyiarkan berita bohong, hingga menciptakan kerusuhan, itu juga sebenarnya tidak tepat atau salah alamat.
Sebab apa yang dilakukan oleh Mas Hasto Kristiyanto saat bersedia diwawancarai oleh wartawan SCTV itu berada pada konteks menjalankan tugas Mas Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai yang sah karena berbadan hukum dan menjalankan Undang-Undang Partai Politik untuk melakukan komunikasi dan pendidikan politik pada rakyat.
BACA JUGA:
- Bagi Perguruan Tinggi, Putusan MK Terkait Sengketa Pemilu 2024 Belum Selesai
- Pusat Studi Agama dan Demokrasi UII Ingin Melantangkan Pesan Adanya Pembajakan Demokrasi
Oleh karena itu pada seluruh masyarakat, khususnya pada teman-teman pers, teman-teman Advokat dan teman-teman aktivis pergerakan serta pada teman-teman politisi dan akademisi yang memiliki perhatian besar pada penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia, saya mohon untuk memberikan perhatian penuh pada jalannya proses hukum yang sedang dijalani oleh Mas Hasto Kristiyanto ini.
Mas Hasto Kristiyanto selama ini tidak diragukan lagi sebagai sosok politisi yang sangat kritis dan berani menyuarakan pengetahuan dan pendapat pada rakyat dan penguasa, meskipun kita seringkali dibuat dag-dig-dug oleh ketegasan dan keberaniannya.
Hampir sangat jarang, bahkan bisa dikatakan sangat langka, ada elite partai apalagi dalam kedudukan sebagai Sekjen, sangat berani bersuara apa adanya, tanpa tedeng aling-aling berbenturan dengan pernyataan-pernyataan penguasa, demi menegakkan kebenaran dan keadilan seperti yang dilakukan oleh Mas Hasto Kristiyanto.
Selain itu harus saya berani ungkapkan bahwa Mas Hasto Kristiyanto merupakan politisi ternama dan sahabat senior yang sangat friendly (ramah) dan hormat pada orang. Selalu teringat di benak saya, setiap diajak bertemu beliau di Jakarta, saya selalu terlebih dahulu disuguhi bukan hanya kopi hitam yang pekat, melainkan pula disuguhi banyak buku untuk saya baca dan diskusikan hingga kami bisa bertukar pikiran dan bertambah wawasan. Dengan modal inilah, kami bisa sama-sama meningkatkan dan menajamkan visi juang kerakyatan yang membebaskan dan mencerahkan.
Saya selalu mengingatkan pada siapa pun, khususnya pada para penegak hukum di negeri ini, agar selalu menghormati perbedaan pendapat. Jangan selalu mempersoalkan apalagi main ancam pada anak-anak bangsa di Republik ini yang memiliki pemikiran-pemikiran kritis dan terbuka, apa pun corak pandangannya.
Sebab jika itu yang dilakukan, maka bangsa ini akan berada dalam kerugian. Perbedaan pendapat adalah Sunatullah dan merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, tidak boleh kita persoalkan dengan berbagai dalih atau tuduhan apapun.
Karena itu konstitusi kita memberikan penghormatan pada rakyat yang menjadi salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia, yakni kebebasan bersuara melalui salah satu bentuk dan cara di antaranya dengan berserikat, berkumpul dan menyuarakan pikiran atau pendapatn baik secara lisan maupun tulisan.
Semoga Mas Hasto Kristiyanto selalu berada dalam bimbingan dan perlindungan Tuhan dan kita semua tersadarkan akan bahaya penghakiman atas pendapat orang yang kebebasannya dijamin oleh Konstitusi ini. (Saiful Huda Ems (SHE), Lawyer dan Pemerhati Politik)
There is no ads to display, Please add some