Oleh: Luqman Hakim, Staf Pengajar Prodi Teknik Lingkungan, FTSP UII
beritabernas.com – Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selama ini dikenal sebagai kota pendidikan dan kebudayaan yang nyaman dihuni. Namun di balik citra tersebut, DIY kini menghadapi tekanan lingkungan yang semakin serius akibat pembangunan yang berlangsung masif dalam satu dekade terakhir.
Pertumbuhan fisik wilayah DIY menunjukkan gejala melampaui daya dukung lingkungan, yaitu batas kemampuan alam untuk menopang aktivitas manusia secara berkelanjutan. Ketika batas ini terlampaui, kerusakan lingkungan menjadi konsekuensi yang sulit dihindari.
Salah satu tekanan paling nyata adalah alih fungsi lahan pertanian dan ruang terbuka hijau, terutama di Kabupaten Sleman. Sawah dan lahan resapan air perlahan berubah menjadi kawasan permukiman, penginapan dan fasilitas komersial. Pembangunan memang mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi sekaligus mengurangi fungsi ekologis lahan sebagai penyangga lingkungan dan daerah resapan air. Dampaknya mulai dirasakan masyarakat dalam bentuk krisis air tanah, seperti penurunan debit sumur dan meningkatnya ketergantungan pada air berbayar.
Ketimpangan antara ketersediaan dan kebutuhan air semakin terlihat ketika sektor pariwisata dan hunian skala besar terus berkembang dengan konsumsi air yang tinggi. Di sisi lain, sumber air bersih utama Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman sangat bergantung pada mata air Umbul Wadon dan Umbul Lanang di lereng Gunung Merapi. Ketergantungan ini menjadi persoalan serius karena sumber air tersebut rentan terhadap erupsi Merapi dan aktivitas pertambangan galian C yang kian masif. Kebutuhan air bersih Sleman mencapai sekitar 195.054 m³ per hari, sementara Kota Yogyakarta sekitar 68.300 m³ per hari, menunjukkan tekanan besar terhadap sistem penyediaan air.
Perubahan iklim turut memperparah kondisi lingkungan DIY. Pola curah hujan yang semakin tidak menentu memicu hujan ekstrem dan kekeringan berkepanjangan. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada sektor pertanian melalui risiko gagal panen dan penurunan produktivitas, tetapi juga pada layanan ekosistem seperti penyerapan air hujan, pengendalian banjir, dan ketersediaan air bersih. Kondisi ini menuntut strategi adaptasi dan mitigasi berbasis ilmu pengetahuan yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
Baca juga:
- Kedaulatan Sumberdaya Mineral
- Pemkot Yogyakarta Bersama Program Profesi Arsitek FTSP UII Resmikan Rumah Layak Huni di Kampung Lampion Kotabaru
- Menteri Lingkungan Hidup Inginkan Surabaya Bersih Hingga Pinggiran
- Krisis Sampah Yogyakarta, Kevikepan Jogja Ajak Umat Katolik Mengolah Sampah secara Bertanggung Jawab
- Aksi Kurve Sampah Pantai Tambak Wedi Libatkan Pusdal Lingkungan Hidup Jawa
Tekanan lingkungan juga berkaitan erat dengan pertumbuhan penduduk dan pola konsumsi masyarakat. Menurut data BPS DIY Tahun 2025 Kabupaten Sleman menempati peringkat pertama yaitu sebanyak 1.179.380 jiwa diikuti oleh Bantul 1.078.404 jiwa, Gunungkidul 786.023 jiwa, Yogyakarta 455.535 jiwa dan Kulonprogo 453.584 jiwa. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kota Yogyakarta yang mencapai 11.449 jiwa/Km2 diikuti oleh Sleman 2.055 jiwa/Km2, dan Bantul 2.004 jiwa/Km2. Kepadatan penduduk yang tinggi meningkatkan beban pencemaran, produksi sampah, serta tekanan terhadap sumber daya air dan lahan.
Masalah sampah jadi krisis lingkungan
Masalah persampahan menjadi krisis lingkungan yang paling kasat mata. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Piyungan yang dibangun sejak 1994 telah melampaui umur teknisnya dan kini berada pada kondisi penuh, sehingga operasionalnya sempat ditutup. TPA ini melayani sebagian besar sampah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman dengan volume sekitar 700 ton per hari. Penutupan TPA Piyungan berdampak langsung hingga ke tingkat RT dan RW, memicu penumpukan sampah, pembakaran terbuka, peningkatan risiko penyakit, serta pencemaran air dan udara.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan sanitary landfill yang selama ini digunakan tidak lagi memadai menghadapi peningkatan timbulan sampah. Diperlukan perubahan paradigma menuju teknologi pengolahan sampah yang lebih maju, dimulai dari pemilahan di sumber hingga pemanfaatan sampah sebagai bahan bakar alternatif melalui teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) dan Solid Recovered Fuel (SRF). Pendekatan ini dapat secara signifikan mengurangi volume sampah yang harus ditimbun.
Berbagai persoalan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa arah pembangunan DIY perlu ditinjau ulang. Pertumbuhan ekonomi dan investasi tetap penting, tetapi tidak boleh mengorbankan daya dukung lingkungan sebagai fondasi utama keberlanjutan. Penegakan tata ruang, pengendalian pemanfaatan sumber daya alam, serta keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan harus diperkuat.
Sebagai kota pendidikan, Yogyakarta memiliki modal sosial, intelektual, dan budaya yang besar untuk menjadi contoh pembangunan berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu menjadikan daya dukung lingkungan sebagai pijakan utama kebijakan pembangunan melalui penegakan rencana tata ruang, integrasi kajian lingkungan hidup strategis, serta transparansi data lingkungan.
Pembangunan berkelanjutan bukan menolak pertumbuhan, melainkan memastikan bahwa pertumbuhan tersebut tidak mengorbankan kualitas hidup generasi mendatang. Tantangannya yaitu keberanian menempatkan lingkungan sebagai faktor utama dalam keputusan strategis, bukan sekadar pelengkap kebijakan. (*)
There is no ads to display, Please add some