beritabernas.com – Pengurus Pusat Pehimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi total program makan bergizi gratis. Sebab, sejak awal program itu bergulir, banyak sekali masalah dalam proses penerapannya, mulai dari makanan yang sudah kadaluwarsa, pilihan menu yang tidak tepat hingga kasus keracunan yang baru-baru ini terjadi di beberapa daerah seperti Sukoharjo, Jawa Tengah; Empat Lawang, Sumatera Selatan; dan Nunukan, Kalimantan Utara.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dimulai 6 Januari 2025 dengan anggaran dari APBN sebesar Rp 171 triliun. Namun hingga saat ini belum semua daerah bisa menjalankan program MBG. Selain itu, muncul beragam kritik dari berbagai kalangan, salah satunya dari elemen mahasiswa terhadap program unggulan Prabowo-Gibran tersebut.
BACA JUGA:
- PP PMKRI Bangun Kerja Sama dengan UKI
- Soroti 3 Isu Utama, PP PMKRI Perkuat Diplomasi Lintas Organisasi Masyarakat Sipil di Asia Pasifik
Presidium Gerakan Kemasyarakatan Pengurus Pusat PMKRI Raymundus Yoseph Megu mengatakan bahwa pemerintah seharusnya terus mengontrol program ini hingga ke daerah-darah, karena saat pertama kali program ini diterapkan hingga hari ini banyak sekali masalah dalam penerapannya.
Karena itu,Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) mendesak pemerintah agar perlu adanya keseriusan dalam penerapan MBG. Sementara anggaran yang sangat besar hasil efisiensi Kementrian dan Lembaga perlu pengawasan secara ketat dalam proses penerapan.
“Jika persoalan seperti ini masih terjadi maka kami meminta pemerintah untuk menghentikan program ini dan anggaran MBG dialikan ke sektor lain yang lebih strategis dan berdampak ke masyarakat misalnya untuk bidang pendidikan dan kesehatan,tutup Raymundus. (lip)
There is no ads to display, Please add some