beritabernas.com – Anggota Kabinet Merah Putih dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka sarat dengan inkompetensi dan inkonsistensi. Hal ini terjadi karena Presiden Prabowo terpaksa mengakomodir dan menyediakan jabatan atau “kue” untuk partai politik pendukungnya.
Implikasinya, terpilih orang-orang yang tidak memiliki kompetensi, integritas dan rekam jejak mumpuni untuk menduduki jabatan pemerintahan. Inkompetensi dan inkonsistensi ini tampak dalam kebijakan yang diambil tanpa koordinasi yang matang, sehingga dicabut bahkan sebelum diterapkan, misalnya kebijakan Gas LPG 3 Kg dan rencana kenaik PPN 12%.
Demikian antara lain Refleksi Akhir Tahun 2025 Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) dan Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PSAD) UII tentang Hukum dan Politik Pemerintahan Prabowo-Gibran yang dibacakan pada 30 Desember 2025 di Gedung Yayasan Badan Wakaf UII Jalan Cik Di Tiro Yogyakarta.
Baca juga:
- Pusham dan PSAD UII: Tata Kelola Pemerintahan Prabowo-Gibran Amburadul dan Tanpa Kendali
- Pusham dan PSAD UII Sampaikan 5 Seruan kepada Pemerintahan Prabowo-Gibran
Menurut Eko Riyadi, Direktur Pusham UII, yang membacakan materi siaran pers refleksi akhir tahun itu, pemilihan kabinet Prabowo sejak awal berbasis pada politik akomodasi yang lebih menggambarkan kehendak pemerintah untuk mewujudkan stabilitas politik. Ini bisa dilihat dari dua aspek. Pertama, gemuknya kabinet yang mencapai 112 anggota kabinet Kementerian dan Pejabat Setingkat Menteri.
“Ini adalah kabinet terbesar pasca reformasi. Problemnya, tidak ada kajian mendalam tentang tugas dan fungsi kelembagaan yang berimplikasi pada tumpang tindih tugas dan fungsi masingmasing kementerian,” kata Eko Riyadi.
Kedua, kabinet mengundang hampir seluruh kekuatan politik untuk bergabung masuk dalam koalisi Merah-Putih dan nyaris hanya menyisakan PDI-P di luar kabinet. Pilihan ini memaksa presiden untuk mengakomodir dan menyediakan jabatan atau “kue” untuk partai politik pendukungnya.
Tata kelola pemerintahan amburadul
Mengutip Yanuar Nugrogo, Pusham dan PSAD UII menilai tata kelola pemerintahan saat ini amburadul dan tanpa kendali. Berbagai program diumumkan oleh pemerintah setiap pekan, jargon-jargon berseliweran setiap kali pidato presiden yang lebih tambak seperti kampanye politik. Janji penegakan hukum dan pemenuhan HAM juga dilakukan berulang-ulang. Namun, di lapangan, tidak ada program yang benar-benar nyata dapat diwujudkan.
Menurut Pusham dan PSAD UII, pemerintah nampak bingung dengan dirinya sendiri. Menteri-menteri minim program dan berjalan sendiri-sendiri. Semua dibiarkan tanpa ada evaluasi berkala yang dijadikan pelajaran. Segala bentuk kritik terhadap pemerintah dianggap sebagai kebisingan yang hanya mengganggu, bahkan ironinya pengkritik dimusuhi dan dianggap anti pemerintah.
Pernyataan antek-antek asing yang beberapa kali disampaikan presiden justeru menunjukkan sempitnya keleidoskop pemerintah dalam melihat persoalan. Inilah yang terjadi dalam kasus demo 29 Agustus
lalu.
Pemerintah salah mendiagnosa masalah, akhirnya melahirkan blunder. Kini, kesalahan sama kembali terulang dalam penanganan bencana di Sumatera. Tampak jelas bagaimana negara lamban, inkompeten, namun dengan gengsi yang tinggi. Berbagai program dikerahkan untuk memulihkan citra pemerintah dan bukan untukmeny elematkan nyawa manusia serta masa depan lingkungan dan masyarakat. (*/phj)
There is no ads to display, Please add some