beritabernas.com – Meski tarif ekspor Indonesia ke AS turun dari 32 persen menjadi 19 persen, namun hal itu bukan sebagai keberhasilan tapi merupakan kegagalan diplomasi politik perdagangan yang luar biasa. Sebab, penurunan tarif itu dibarengi dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, yakni tarif ekspor AS ke Indonesia 0 %.
“Kesepakatan bilateral antara Presiden AS Donald Trump dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto yakni menurunkan tarif ekspor Indonesia ke AS dari semula 32 persen menjadi 19 persen bukanlah keberahasilan diplomasi politik perdagangan kita. Sebaliknya, ini merupakan suatu kegagalan diplomasi politik perdagangan Pemerintah Indonesia yang luar biasa,” kata Saiful Huda Ems, Lawyer dan analis politik, kepada beritabernas.com, Kamis 17 Juli 2025.
Sebab, menurut Saiful Huda Ems, bagaimana bisa dikatakan berhasil jika penurunan tarif ekspor Indonesia ke AS dari 32% menjadi 19 % itu dibarengi dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, bahwa tarif ekspor AS ke Indonesia itu 0 %.
Selain itu, Indonesia wajib membeli energi dari AS senilai Rp 244 triliun, wajib membeli 50 unit Pesawat Boeing 777 dari AS, wajib membeli alat pertanian dari AS senilai Rp 73 triliun dan akses masuk total ke ekonomi Indonesia. “Ini perjanjian perdagangan atau hukuman negara kalah perang?” tanya Saiful Huda Ems heran.
Dikatakan, bila diplomasi politik perdagangan seperti itu yang terjadi, berarti sama halnya Indonesia mendapatkan diskon khusus penawaran usaha ekspor dari AS, namun kedaulatan ekonomi Indonesia justru diambil oleh AS.
BACA JUGA:
- BI Rate Turun, Dosen FBE UAJY Dr Y Sri Susilo: Mendorong Peningkatan Investasi dan Perluasan Lapangan Kerja
- Skema Bisnis Terindikasi Penipuan, Satgas PASTI Hentikan Usaha yang Mencatut Nama Omnicom Group
- Perkuat Ekosistem Industri Perasuransian, OJK Luncurkan Database Agen dan Polis Asuransi
“Ini berbahaya sekali, karena berpotensi menjadikan Indonesia bangkrut dan tidak memiliki lagi wibawa sama sekali di hadapan negeri orang (Amerika Serikat),” kata Saiful Huda Ems prihatin.
Menurut Saiful, beruntung masih ada anak-anak bangsa di negeri ini yang masih bisa berpikir waras, seperti Bang Haidar Alwi, Pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institut. Sebab, ia menyoroti dengan tajam kegagalan diplomasi politik perdagangan ini, sekaligus memberikan solusi agar Pemerintah Indonesia membuat langkah-langkah strategis yang tidak hanya berfungsi menyelamatkan kedaulatan ekonomi, tapi juga berfungsi melambungkan perekonomian Indonesia.
Salah satu yang digagas dan diusulkan oleh Bang Haidar Alwi, menurut Saiful Huda, adalah perlunya Safeguard Ekonomi Nasional. Sebab, meski bagi sebagian orang, penurunan tarif ini mungkin dianggap sebagai kemenangan diplomatik, tapi bagi Bang Haidar Alwi melihat lebih dalam bahwa tarif memang turun, tetapi dengan syarat yang dapat melemahkan pertahanan ekonomi nasional jika tidak disertai kebijakan pengaman atau safeguard yang tepat.
Indonesia diminta membuka seluruh pasar domestik bagi produk-produk Amerika tanpa tarif dan tanpa hambatan non-tarif, sementara ekspor kita tetap dikenakan tarif 19%. Ini bukan kesetaraan, tapi ketimpangan. Menurut Bang Haidar Alwi, penurunan tarif ekspor Indonesia ke Amerika Serikat akan diikuti dengan ketimpangan ekonomi yang tetap.
Selama ini, ekspor Indonesia ke AS, seperti tekstil, elektronik dan minyak sawit, tetap dikenakan tarif 19%. Tidak ada jaminan bahwa produk tersebut akan lebih kompetitif. Bahkan sebaliknya, dengan pasar Indonesia dibuka total untuk produk AS tanpa hambatan, industri dalam negeri dan UMKM berisiko tersingkir di rumah sendiri.
Bang Haidar Alwi menyebut ini sebagai bentuk “kompensasi politik” demi menurunkan tarif. Padahal, dalam negosiasi internasional, Indonesia tidak boleh membayar pengampunan dengan menyerahkan kedaulatan pasar. Alih-alih merayakan penurunan tarif, Bang Haidar Alwi bahkan mempertanyakan bahwa di mana keberpihakan negara terhadap produsen dan petani kita?
Entah siapa pembisik yang telah menjerumuskan Presiden Prabowo Subianto, hingga diplomasi politik ekonomi perdagangan kita gagal dan Indonesia dibuat rugi dan malu di mata dunia. Jika saja ia adalah Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan, maka sudah seharusnya mereka ditendang dari Kabinet dan segera “dikandangkan” agar mereka jera, tak gegabah lagi memberikan masukan yang ceroboh dan salah yang merugikan Indonesia.
“Ganti saja mereka dengan orang-orang seperti Bang Haidar Alwi saja, Pak Presiden,” pinta Saiful Huda Ems. (lip)
There is no ads to display, Please add some