beritabernas.com – Pada 3 Juli 2022, Perguruan Nasional Tamansiswa genap berusia 100 tahun atau satu abad. Namun, menurut Rektor UST (Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa) Prof Drs Ki Pardimin MPd PhD, sejak Perguruan Nasional Tamansiswa didirikan 3 Juli 1922 hingga kini, pemerintah bersikap tidak adil terhadap Tamansiswa.
Baca berita terkait: Digelar Pameran Lukisan Memperingati Satu Abad Perguruan Nasional Tamansiswa
Sebagai contoh, menurut Rektor UST Prof Pardimin, meski sama-sama berjuang untuk bangsa dan negara Indonesia, namun perlakuan pemerintah terhadap Tamansiswa berbeda dibanding dengan Muhammadiyah dan NU. Padahal Ki Hadjar Dewantara yang mendirikan Perguruan Nasional Tamansiswa ikut berjuang untuk bangsa ini, bahkan beberapa kali dipenjara oleh penjajah karena ia berjuang untuk bangsa Indonesia.
“Kita tahu bantuan untuk Muhammadiyah, NU dan sebagainya kayaknya banyak sekali, tapi untuk Tamansiswa mana? Wong Tamansiswa kih podo-podo le berjuang. Ki Hadjar Dewantara kurang apa? Dipenjara kemana-mana. Tapi mbok ya peninggalan beliau, Tamansiswa, ayo melu diopeni. Melu nguri-uri do ngopenilah,” kata Rektor UST Prof Pardimin dalam sambutan pada pembukaan Pameran Lukisan Seabad Tamansiswa di Gedung Pusat UST Tamansiswa Jalan Batikan Yogyakarta, Jumat 15 Juli 2022.
Pameran yang dibuka oleh Ahmad Mahendra, Direktur Perfilman, Musik dan Media Kemendikbud Ristek dan dihadiri sejumlah maestro seniman lukis seperti Djoko Pekik itu akan berlangsung hingga 22 Juli 2022.
Menurut Rektor UST Prof Pardimin, sumbangan Tamansiswa dan Ki Hadjar Dewantara untuk bangsa Indonesia tidak sedikit. Selain ajaran dan konsep pendidikan Ki Hadjar Dewantara yang tetap berlaku dan relevan hingga sekarang, konsep kepemimpinan Ki Hadjar Dewantara seperti Tut Wuri Handayani bahkan dipakai sebagai pedoman/pegangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun Tamansiswa tidak pernah meminta-minta royalti atas penggunaan konsep kepemimpinan pendiri Tamansiswa tersebut.
“Mestinya pemerintah itu ngerti dewe. Cara desane ngerti dewe gitu lho. Pemerintah kudu adil. Ora mung Muhammadiyah atau NU tok, tapi Tamansiswa juga dibantu, diberi perhatian. Jangan malah dipateni. Misalnya di sana sudah ada sekolah Tamansiswa ya jangan malah di situ juga dibuka sekolah negeri,” kata Rektor UST yang mengaku berani menyampaikan hal ini karena hingga satu abad usia Tamansiswa ia merasakan perhatian pemerintah terhadap Tamansiswa tidak ada dan tidak adil.
Menanggapi kritik Rektor UST tersebut, Ahmad Mahendra selaku Direktur Perfilman, Musik dan Media Kemendikbud Ristek RI mengaku menerima masukan-masukan dan kritik seperti itu. Karena pemerintah sangat terbuka menerim kritikan dan masukan yang membangun.
Namun, menurut Ahmad Mahendra, karena porsi dia hanya bidang seni budaya maka ia menerima kritikan itu dan siap bekerjasama dengan Tamansiswa untuk mengembangkan dan melestarikan seni budaya sesuai bidangnya.
Bahkan Ahmad Mahendra berjanji siap mendukung dan mendanai pameran lukisan karya para maestro berikutnya di Tamansiswa. “Kalau anggarannya masih ada kita gelar pameran karya para maestro tahun ini juga, tapi kalau anggarannya belum ada maka kita adakan tahun depan di Tamansiswa,” janji Ahmad Mahendra.
Ahmad Mahendra sendiri sangat mendukung dan mengapresiasi penyelenggaraan pameran lukisan seabad Tamansiswa sebagai upaya melestarikan seni budaya dan karya-karya para maestro. Apalagi Tamansiswa bukan sekadar lembaga pendidikan tapi juga lembaga kebudayaan yang sangat peduli dengan kebudayaan nasional. (lip)
There is no ads to display, Please add some