beritabernas.com – Kaukus 87 Akademisi Pegiat Seni Budaya dan Pegiat Sosial Yogyakarta meminta seluruh Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyetujui putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 diberhentikan.
Hal ini perlu dilakukan untuk mengembalikan marwah dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi RI sekaligus agar tidak kembali menodai proses demokrasi di Indonesia, terutama dalam menjalankan tugas menyelesaikan sengketa hasil Pemilu 2024.
Selain itu, Kaukus 87 Akademisi Pegiat Seni Budaya dan Pegiat Sosial Yogyakarta juga meminta agar pemimpin dan elit politik tidak sewenang-wenang, menghalalkan segala cara dalam menggapai tujuan politik tetapi diharapkan memberikan teladan dan adab dengan menjunjung etika berpolitik.
“Penyelenggara Negara, Presiden, Menteri/Wamen, Gubernur, Bupati, Walikota, BIN, Kepolisian, TNI dan ASN harus netral dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Aparat adalah pelindung rakyat dan setiapada konstitusi NKRI. Selain itu, menolak dan melawan segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme serta mengajak masyarakat untuk bersikap rasional dan objektif dalam memilih Capres-Cawapres yang taat pada konstitusi,” demikian antara lain pernyataan sikap Kaukus 87 Akademisi Pegiat Seni Budaya dan Sosial Yogyakarta yang ditandatangani G Aryadi SH MH dan Diasma S Swandaru S.Sos MH yang diterima beritabernas.com, Rabu 8 November 2023.
BACA JUGA:
- Sandiwara Ketoprak Tobong dengan Lakon Mahkamah Kongkalikong Digelar di DPRD DIY
- Rumah Bersama Pelayan Rakyat Omahe Ganjar Mahfud DIY di Sagan Diresmikan
Menurut G Aryadi dan Diasma S Swandaru, bangsa Indonesia memerlukan sosok pemimpin yang taat dan setia pada konstitusi, tidak sewenang-wenang menyalahgunakan kekuasaan, tidak melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, mengutamakan nasib orang banyak, merakyat, menjaga keberagaman bangsa Indonesia, memiliki kesehatan jiwa dan raga yang prima untuk berkeliling dan memajukan Indonesia secara cepat menuju Indonesia Emas 2045.
Pernyataan sikap Kaukus 87Akademisi Pegiat Seni Budaya dan Pegiat Sosial Yogyakarta ini untuk menanggapi putusan MK yang kemudian meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi Bacawapres mendampingi Prabowo Subianto.
“Kami ingin menyelamatkan masa depan Indonesia dari perilaku-perilaku elit politik dan hukum yang membajak konstitusi, menihilkan adab dan etika berpolitik agar semangat Negara Republik tetap terjaga dan selamat dari bahaya L’etat C’est Moi (negara adalah saya),” tulis Kaukus 87 Akademisi Pegiat Seni Budaya dan Pegiat Sosial Yogyakarta pada bagian akhir pernyataannya.
Menurut Kaukus 87 Akademisi Seni Budaya dan Sosial Yogyakarta, putusan MK telah melemahkan legitimasi, merusak demokrasi dan mengusik akal sehat kita sebagai warga negara. MK telah bermain api, sarat dengan kepentingan politik dan membahayakan demokrasi. Kekuasaan kehakiman melampui batas dengan mencampuri urusan politik yang menjadi tugas/wewenang DPR ketika MK menambahkan sendiri norma bahwa seorang pejabat yang terpilih melalui pemilu dapat mendaftarkan diri sebagai capres- cawapres walaupun tidak memenuhi kriteria usia minimum 40 tahun.
Bahkan Hakim MK, Arief Hidayat, terusik nuraninya karena adanya kekuatan yang terpusat di tangan-tangan tertentu yang lebih buruk dibandingkan rezim Orde Baru (25/10/2023). Sulit dibantah bahwa Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tidak lepas dari upaya memberikan keistimewaan, privilege, ‘jalan tol’ untuk Gibran Rakabuming Raka, keponakan Ketua Hakim MK dan sekaligus anak sulung Presiden RI, agar dapat mendaftar sebagai cawapres meskipun dengan jalan menghalalkan segala cara, menabrak konstitusi dan merusak sistem kehakiman dan demokrasi yang sudah dibangun sejak reformasi 1998.
Berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKMK) 7 November 2023 yang menyatakan adanya pelanggaran berat yang dilakukan oleh Ketua MK Anwar Usman dengan sanksi diberhentikan sebagai Ketua MK dan tidak boleh ikut memeriksa dan memutus gugatan sengketa hasil Pemilu 2024 semakin menegaskan bahwa telah terjadi kesalahan fatal yang dilakukan MK dalam membuat Putusan No. 90/PUU-XXI/2023.Dengan demikian, MK telah nyata-nyata menyalahgunakan wewenangnya dalam membuat putusan a quo.
MK telah memutuskan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang usia minimal calon dan wakil presiden pada UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dengan mengabulkan sebagian gugatan pada Senin 16 Oktober 2023. Putusan MK ini disetujui 3 hakim konstitusi (Anwar Usman, Guntur Hamzah dan Manahan Sitompul) yang berpendapat semua kepala daerah hasil pemilu (elected official) dapat menjadi capres-cawapres meski belum berusia 40 tahun.
Sementara 2 hakim konstitusi (Enny Nurbaningsih dan Daniel Y Pancastaki) menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion) dengan alasan hanya kepala daerah setingkat provinsi (gubernur) yang dapat menjadi capres-cawapres meskipun belum berusia 40 tahun. Kemudian, 4 hakim konstitusi (Arief Hidayat, Saldi Isra, Suhartoyo dan Wahiduddin Adams) menolak.
Putusan MK ini menimbulkan polemik di masyarakat karena terdapat sejumlah kejanggalan, yakni gugatan-gugatan serupa yang diajukan sebelumnya ditolak, tetapi gugatan yang baru masuk pada 13 September 2023 sikap hakim berubah dengan menerimanya.
Selain itu, hanya 3 hakim yang setuju batasan usia capres-cawapres di bawah 40 tahun dengan klausul pernah atau sedang menjabat kepala daerah sampai tingkat kota/kabupaten, sementara 2 hakim setuju pada level gubernur dan 4 hakim tegas menolak. Anehnya kesimpulan putusan majelis hakim bahwa kepala daerah hasil pemilu, termasuk tingkat kabupaten/kota, dapat menjadi capres-cawapres mesti belum berusia 40 tahun.
Menurut Aryadi dan Diasma S Swandaru, temuan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) atas dokumen perbaikan permohonan atas nama Almas Tsaqibbirru yang didapatkan langsung dari situs resmi MK ternyata tidak ditandatangai Almas maupun kuasa hukumnya. Terdapat cacat hukum acara dalam proses pengajuan gugatan di mana sebelumnya gugatan yang diajukan telah ditarik oleh pemohon sehingga semestinya tidak dapat diajukan kembali dan pengajuan kembali gugatan dilakukan di luar hari kerja namun tetap diterima oleh MK. (*/lip)
