beritabernas.com – Seluruh sivitas akademika Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung dan Ikatan Alumni Unpad mendukung pemberian gelar pahlawan nasional untuk alm Prof Mochtar Kusumaatmadja. Dukungan juga disampaikan sejumlah tokoh nasional dan korps Kementerian Luar Negeri RI.
Prof Mochtar Kusumaatmadjayang pernah menjadi rektor di universitas itu dan dikenal sebagai diplomat ulung. Kiprah dan kontribusi Prof Mochtar Kusumaatmadja dalam memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di berbagai forum internasional, juga kontribusinya yang sangat besar di dunia pendidikan, tidak dapat diragukan lagi.
Hal itu disampaikan oleh Rektor Unpad Prof Rina Indiastuti dalam seminar nasional bertema Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional untuk Prof Mochtar Kusumaatmadja yang diselenggarakan Unpad dan Kementerian Luar Negeri RI di Gedung Nusantara Kemlu, Jakarta Pusat, Rabu 24 Mei 2023.
Seminar tersebut juga dihadiri Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Ikatan Alumni (IKA) Unpad dan keluarga Prof Mochtar.
![](https://beritabernas.com/wp-content/uploads/2023/05/2605putut-menkumham.jpg)
Menurut Rektor Unpad, almarhum Prof Mochtar merupakan tokoh yang telah berjasa dan memiliki peran yang signifikan bagi Indonesia, masyarakat Jawa Bara, dan bahkan dunia. Ia tidak dapat dipisahkan dari Universitas Padjajaran.
Karena itu, seluruh sivitas akademika Unpad, alumni serta masyarakat Jabar sangat mendukung penuh kelayakan Prof Mochtar sebagai pahlawan nasional.
Dalam seminar itu sejumlah jasa Prof Mochtar Kusumaatmadja yang menjadi Menteri Luar Negeri RI 1978-1988 dipaparkan. Salah satunya adalah peranan Prof Mochtar Kusumaatmadja dalam memperjuangkan konsepsi Indonesia sebagai negara kepulauan dan konsepsi laut nusantara di forum internasional, yang akhirnya diterima dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Konsepsi ini mulai diperjuangkan Indonesia di masa pemerintahan Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja di era 1960an .
Sejauh ini berbagai upaya telah dilakukan untuk mengusung nama Prof Mochtar sebagai calon Pahlawan Nasional, di antaranya dengan mengadakan rangkaian seminar dan webinar nasional mengenai kontribusi dan capaian Prof Mochtar serta mengabadikan namanya sebagai nama jalan di Bandung.
![](https://beritabernas.com/wp-content/uploads/2023/05/2605putut-bansoed.jpg)
Pengusulan itu dianggap penting untuk menunjukkan kepada bangsa Indonesia bahwa gelar pahlawan nasional tidak hanya disematkan kepada pejuang-pejuang yang mengangkat senjata dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan, namun juga layak diberikan kepada tokoh-tokoh bangsa yang membela kepentingan bangsa melalui cara non violence.
Senada dengan itu, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi juga mendukung penuh pemberian gelar pahlawan nasional kepada Prof Mochtar Kusumaatmadja. Menurut Menlu Retno, soft power diplomacy yang dilakukan Prof Mochtar Kusumaatmadja berhasil memperkuat posisi Indonesia di panggung dunia.
“Semua itu dilakukan demi membangun citra positif Indonesia di mata dunia, sekaligus memperkuat jembatan kebudayaan antara Indonesia dengan negara lain,” ujarnya.
Sementra di dalam negeri, Prof Mochtar Kusumaatmadja turut melahirkan gagasan untuk mendirikan Museum Asia Afrika di Bandung yang sangat menginspirasi dan menjadi terobosan baru pada masanya.
Dalam upaya soft power diplomacy itu, Prof Mochtar Kusumaatmadja yang juga menjadi Menteri Kehakiman RI 1974-1978 pernah memediasi perdamaian antara Vietnam dan Kamboja yang berkonflik dari tahun 1977 hingga 1989.
Ia paham betul pentingnya stabilitas dan keamanan di kawasan dalam menyelesaikan berbagai konflik, dengan kontribusi beliau dalam menciptakan perdamaian dunia.
“Bagi saya, Prof Mochtar Kusumaatmadja sudah merupakan seorang pahlawan. Karena itu pemberian gelar pahlawan nasional untuk beliau sangatlah pantas sebagai penghormatan kepada kontribusi beliau bagi Indonesia dan dunia yang dapat menginspirasi generasi muda bangsa ini khususnya diplomat Indonesia,” demikian Menlu Retno Marsudi. (lip)