beritabernas.com – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI ) periode 2024-2026 kembali menegaskan perannya di kancah internasional dengan berpartisipasi dalam forum internasional yang diselenggarakan oleh International Movement of Catholic Students (IMCS) Asia Pasifik.
Hal ini dilakukan PP PMKRI untuk memperkuat diplomasi lintas organisasi masyarakat sipil di Asia Pasifik. Dalam pertemuan dihadiri oleh delegasi dari berbagai negara di kawasan Asia Pasifik, termasuk India, Bangladesh, Thailand, Vietnam, Nepal,dan Sri Lanka pada 22-31 Januari 2025, delegasi PP PMKRI yang dipimpin oleh Presidium Hubungan Luar Negeri Ferdinandus Wali Ate dan Sekretaris Jenderal PP PMKRI Astra Tandang menyoroti 3 isu utama yang menjadi fokus perhatian yaitu perdagangan manusia, perlindungan hak-hak masyarakat adat dan krisis lingkungan.
“Kami melihat bahwa perdagangan manusia, marginalisasi masyarakat adat dan krisis lingkungan merupakan isu-isu yang memerlukan perhatian serius dan membutuhkan kerja sama internasional untuk mengatasinya, khususnya bersama jaringan organisasi masyarakat sipil di Asia Pasifik,” ungkap Ferdy Ate, Presidium Hubungan Luar Negeri PP PMKRI.
Delegasi PP PMKRI menyoroti peningkatan kasus perdagangan manusia di Indonesia dengan merujuk data Global Slavery Index, dimana Indonesia menjadi satu dari 10 negara dengan estimasi jumlah orang yang hidup dalam perbudakan terbesar di dunia. Data Kementerian Luar Negeri tahun 2020-2022 mencatat sekitar 1.200 pekerja migran Indonesia korban TPPO scamming di kawasan Asia Tenggara.
Sementara Jarnas Anti TPPO mencatat ada 248 kasus perdagangan orang sepanjang 2024 yang terdiri dari 87 korban anak dan 212 korban dewasa. Terbanyak tejadi di Kepri, Kaltara dan NTT. Mereka menekankan pentingnya penegakan hukum yang lebih kuat dan peningkatan kerja sama regional untuk mencegah dan memberantas jaringan perdagangan manusia yang semakin kompleks.
Delegasi PP PMKRI juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adat di Indonesia serta Perubahan iklim juga ekspansi industri dan pelaksanaan beberapa proyek strategis nasional telah mengancam keberlangsungan hidup mereka.
Sebagai contoh, masyarakat adat di Kampung Adat Praijing, Sumba Barat, mengalami penurunan hasil panen akibat musim kemarau panjang yang disebabkan oleh perubahan iklim. Sementara proyek food estate di Papua Selatan telah merugikan masyarakat adat di wilayah Merauke, Boven Digoel, Mappi dan Yahukimo.
Pada forum tersebut, delegasi PP PMKRI pun menyerukan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah dan sumber daya alam, serta partisipasi aktif mereka dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan lingkungan dan pembangunan dengan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUU MA).
Dalam isu lingkungan, PP PMKRI menyoroti dampak signifikan perubahan iklim terhadap ekosistem hutan dan kehidupan masyarakat adat. Hutan yang terdegradasi tidak hanya mengurangi kemampuan alam untuk menyerap karbon, tetapi juga mengancam mata pencaharian dan kebudayaan masyarakat adat.
BACA JUGA:
- Gelar Diskusi Publik, PP PMKRI Singgung Soal Demokrasi Berkelanjutan
- Temui Menteri Komdigi, Ketua Presidium PP PMKRI Soroti Dua Isu Penting
Delegasi PP PMKRI juga menyoroti eksplorasi Geotermal di sejumlah daerah di Indonesia, khususnya di Flores, NTT yang tidak memberikan dampak yang signifikan untuk masyarakat tetapi hanya melahirkan kerusakan lingkungan, merugikan masyarakat adat dan memunculkan persoalan sosial baru.
Mereka menekankan pentingnya implementasi ensiklik Laudato Si’, yang menyoroti tanggung jawab moral umat Katolik dalam menjaga lingkungan. PP PMKRI juga mendorong komunitas orang muda dan mahasiswa Katolik di wilayah regional Asia Pasifik untuk terlibat aktif dalam upaya pelestarian lingkungan melalui edukasi, advokasi, dan aksi nyata.
“Partisipasi kami dalam forum ini menegaskan komitmen PP PMKRI dalam memperjuangkan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Kami mendorong implementasi ensiklik Laudato Si’ sebagai pijakan dalam menjaga lingkungan dan mengajak seluruh orang muda dan mahasiswa Katolik untuk berpartisipasi aktif dalam perayaan Yubileum 2025 sebagai momentum refleksi dan aksi nyata bagi bumi kita,” kata Sekretaris Jenderal PP PMKRI, Astra Tandang.
Kehadiran PP PMKRI dalam forum internasional ini menunjukkan peran aktif mereka dalam diplomasi lintas gerakan masyarakat sipil di Asia Pasifik, serta komitmen untuk terus berkontribusi dalam menyelesaikan isu-isu krusial yang dihadapi kawasan ini. (lip)
There is no ads to display, Please add some