beritabernas.com – Pilkada serentak tahun 2024 tinggal menghitung hari, tepatnya pada 27 November. Semua orang yang sudah mempunyai hak memilih akan menggunakan haknya. Namun sangat disayangkan karena dalam proses masih diwarnai dengan berbagai isu pelanggaran yang krusial, mulai dari isu netralitas, data pemilih tetap dan praktek money politics yang dilakukan tim ataupun pasangan calon itu sendiri.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Lembaga Kajian Politik dan Demokrasi Firmus Rigo di media center Bawaslu RI, Sabtu 23 November 2024 sore, saat memandu diskusi publik yang di gelar secara hybrid oleh Pengurus Pusat PMKRI.
Pria yang akrab disapa Figo itu mengatakan, hari ini kita mengangkat topik penting yang jarang dibicarakan dalam momen-momen diskusi ataupun seminar yakni demokrasi berkelanjutan. Momentum pilkada serentak 2024 akan sangat berbahaya apabila iklim politik yang baik tidak bisa diciptakan oleh penyelenaggra, kurangnya keterlibatan masyarakat sosial dan pemuda untuk bersama-sama menjaga sekaligus mencegah pelanggaran pilkada, mulai dari pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif dan tindak pidana pilkada itu sendiri.
Menurut Figo, syarat mutlak yang wajib dipenuhi adalah adanya sistem pemilihan umum atau pilkada yang jujur dan adil serta penyelenggara yang independen. Dengan demikian, akan terciptan para pemimpin daerah yang berkualitas, berintegritas, berkomitmen memajukan daerah, menyejahterakan masyarakat dan mendamaikan hidup bersama.
BACA JUGA:
- Temui Menteri Komdigi, Ketua Presidium PP PMKRI Soroti Dua Isu Penting
- PP PMKRI Periode 2024-2026 Melantik Pengurus Baru PMKRI Cabang Tondano
“Guna menciptakan iklim politik dan sosial yang bebas dan ekonomi yang bertumbuh baik harus dimulai dari pilkada, karena saat itu masyarakat sosial benar-benar dituntut agar benar-benar memilih pemimpin daerah dengan pertimbangan yang rasional sehingga menghasilkan pemimpin-pemimpin daerah yang berkualitas guna menciptakan kondisi kondusif dalam politik, sosial dan ekonomi demi terciptanya demokrasi berkelanjutan,” katanya.
Sementara Ketua Presidium PP PMKRI Susana Florika M Kandaimu, pada kesempatan opening speech mengatakan bahwa, bergerak dari tema diskusi publik hari ini yakni Pilkada Serentak dan demokrasi berkelanjutan, maka situasi menuju pesta demokrasi 27 November 2024 untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, maka tentunya tema Demokrasi Berkelanjutan sangat relevan untuk di diskusikan pada saat ini.
Menurutnya, dalam menyambut pesta demokrasi ada banyak nilai yang memiliki peran sangat penting dalam memperkuat dan memelihara demokrasi yang sehat. Nilai-nilai moral seperti keadilan, kesetaraan, kebebasan merupakan fondasi yang krusial dalam memastikan keberhasilan sistem demokrasi.
“Pastinya, untuk membangun demokrasi yang kuat dan berkelanjutan penting bagi individu dan masyarakat untuk memperkuat dan mempertahankan nilai-nilai demokrasi dengan memprioritaskan keadilan, kesetaraan, partisipasi politik, dan aturan hukum sehingga dapat menciptakan situasi yang mendukung dan memperkuat demokrasi berkelanjutan.
“Harapan saya, diskusi publik ini dapat memberikan informasi dan ilmu bagi semua orang terutama generasi muda pemimpin masa depan bangsa ini,” katanya.
Hadir secara langsung sebagai narasumber, tenaga ahli divisi pencegahan, partisipasi masyarakat dan Humas Bawaslu RI Apryanti Marwah, mengungkapkan apresiasi kepada Pengurus Pusat PMKRI yang telah berinisiatif untuk menggelar diskusi publik dengan tema yang sangat baik yakni demokrasi berkelanjutan.
Menurutnya, pilkada serentak 2024 menjadi momen penting bagi perjalanan demokrasi Indonesia, dan bagi Bawaslu peran pengawasan dalam pilkada tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan yang bebas dari pelanggaran tetapi juga memastikan proses demokrasi berjalan secara inklusif, adil, dan berkelanjutan.
Apry mengatakan, demokrasi berkelanjutan adalah demokrasi yang tidak hanya mementingkan proses pemilu yang bebas dan adil tetapi juga menjamin adanya ruang bagi semua kelompok masyarakat untuk terlibat secara aktif dan setara. Hal ini mencakup semua kapasitas kelembagaan, mencegah marginalisasi kelompok rentan, dan memastikan proses politik tidak berhenti pada pemungutan suara, melainkan terus menciptakan ruang bagi partisipasi publik setelah pemilu berlangsung.
Ia juga menyampaikan poin-poin penting dalam kaitannya dengan pilkada serentak 2024, yakni bagaimana strategi mencegah money politic serta pelanggaran pilkada yang mungkin terjadi dan mendorong kader PMKRI dan pemuda secara umum untuk sama-sama megawasi pilkada dimaksud.
Secara terpisah (online), tenaga ahli KPU RI Risyad Fahlefi memaparkan materi terkait landasan hukum pilkada serentak, tahapan dan jadwal pilkada, daftar pemilih tetap, dukungan SDM Pilkada, tahapan pelaksanaan kampanye dan kotak kosong.
Menurutnya, pencalonan kotak kosong muncul sebagai akibat dari kegagalan partai politik, dan meskipun regulasi telah diturunkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan terakhirnya tapi tidak menetapkan batas maksimum koalisi.
“Inilah yang menyebabkan partai politik menghilangkan makna persaingan dalam konteks berdemokrasi dan partai politik cenderung bergerombol, berkolaborasi dan berkoalisi,” katanya.
Risyad mengungkapkan, KPU RI telah menyiapkan skema kemungkinan kotak kosong menang pada Pilkada 2024 di 37 daerah yang memiliki calon tunggal akan diulangi pada tahun 2025 atau satu tahun setelahnya.
“Kalau misalnya yang menang adalah kotak kosong, ini masuk dalam konteks kebijakan politik yang sudah kami bicarakan dan pilkada selanjutnya dilakukan paling lambat satu tahun, jadi di 2025,” katanya. (Astra Tandang)
There is no ads to display, Please add some